Kamis, Desember 3, 2020

Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu Demokratis

Pilpres 2019, Upaya Menjaga Ideologi!

Gong Pemilihan Presdien dan wakil Presiden 2019 sebagai tanda dimulainya kontes perpolitikan dinegeri ini belum ditabuh. Periodesasi kampanye baru akan dimulai 23 September Mendatang....

Nostalgia Masa Kelam Kaum Hawa

Angin membawa kabar bahwa yang lahir adalah seorang bayi perempuan, seketika itu, berubahlah air wajahnya menjadi merah padam, ia menyembunyikan dirinya dari keramaian, tak...

Rektor UIN Sunan Kalijaga, Hukum Bercadar, dan Kemaslahatan

Akhir-akhir ini masyarakat cukup dihebohkan dengan pemberitaan media bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melarang cadar bagi para mahasiswinya. Hal ini disambut dengan pro-kontra, bahkan...

Adakah Sisi Agamis dari Komunis?

Komunisme adalah kata dan frasa yang acapkali terdengar di linimasa, di kedai-kedai bahkan ibu-ibu pun ikut sibuk dengan persoalan yang satu ini. Entah karena...
Bahrur Rosi
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan Pemilu adalah prasyarat penting dalam Pemilu, agar hasil dari pelaksanaan pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional dari seluruh rakyat.

Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk melakukan pengawasan pemilu menjadi penting. Pengawasan Pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis. Pengawas Pemilu diyakini memiliki kontribusi besar dan nyata bagi pembangunan integitas penyelenggaraan Pemilu diberbagai negara termasuk di Indonesia.

Penyelenggaraan pemilu tidak hanya tidak hanya terbatas pada pelaksanaan dan pengorganisasian teknis pemilu yang selama ini menjadi domain Komisi Pemilihan Umum. Namun untuk melahirkan pemilu yang berintegritas dengan prasyarat akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan Pemilu memerlukan kontrol dan pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu (Muhammad Jufri, 2017).

Pengawasan Pemilu telah menjadi bagian terpenting dalam proses penyelenggaraan pemilu agar Pemilu bisa diselenggarakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana digariskan oleh Konstitusi yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengawasan pemilu semakin mendapat perhatian penting terutama setelah era reformasi. Pasca reformasi, peraturan perundang-undangan terkait pengawasan pemilu semakin memperkuat pengawas pemilu baik secara kelembagaan maupun secara kewenangan.

Bawaslu sebagai sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada dipundak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu agar sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitamasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Menjaga Hak Konstitusional

Sejak lama Bawaslu sudah secara konsisten terus menggalakkan gerakan pemilu partisipatif. Pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial lima tahunan belaka yang harus menafikan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses berdemokrasi agar bisa terus mengawal hak suara yang diberikan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Pada dasarnya, pemilihan umum adalah wajah dari prinsip daulat rakyat. Secara filosofis hal ini eksplisit dituangkan dalam Preambule UUD 1945 Alinea IV yang pada intinya menegaskan NKRI berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada 5 (lima) sila dalam Pancasila. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tidak boleh hanya dijadikan sebagai obyek penyelenggaraan pemilu, dan sekedar diharapkan untuk memberikan hak suaranya dibilik suara tapi lebih dari itu warga masyarakat harus dijadikan sebagai subyek dalam pemilu dengan melibatkan dalam proses pengawasan pemilu untuk memastikan bahwa hak suara yang sudah diberikan dapat tersalurkan dengan baik dan konstitusional.

Selain menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemilu, dengan pemilu partisiaptif dapat memberikan pendidikan politik bagi warga masyarakat. Masyarakat bisa belajar dan paham bahwa pemilu bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi lebih dari itu pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk mengimplementasikan daulat yang dipunya dan dijamin oleh Konstitusi.

Kehadiran pengawasan oleh masyarakat yang masif secara psikologis akan mengingatkan dan mengawal penyelenggara pemilu untuk senantiasa berhati-hati, jujur, dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Sebenarnya, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau dan seluruh pihak yang terkait dapat belajar berperan sesuai latar belakang dan kemampuan masing-masing.

Menuju Pemilu Demokratis

Pemilu harus diubah agar tidak dibayangkan sebagai sekedar menjadi pesta demokrasi semata, pemilu harus diarahkan sebagai bagian penting dari proses investasi demokrasi. Di dalam prosesnya, tidak hanya berbagai asas penting pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara konsisten, tetapi secara sungguh-sungguh mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dengan tidak hanya menjadikan sebagai obyek tapi lebih sebagai obyek dalam penyelenggaraan pemilu.

Salah satu ciri penting dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah proses pemilu. Proses pemilu haruslah diseleggarakan tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya KKN, dan tanpa adanya pelanggaran dan kecurangan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Untuk mencegah semua itu maka dibutuhkan proses pengawasan secara aktif dan masif dari pengawas pemilu dan masyarakat, untuk memastikan hal diatas tidak pernah terjadi. Karena jika terjadi warga masyarakat bisa langsung melaporkan kepada penyelenggara pemilu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan jikalau ditemukan pelanggaraan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu yang tidak terjadi pelangggaran atau kecurangan pemilu dalam pelaksanaannya atau dapat ditekan seminimalisir mungkin, adalah bentuk atau cara kita merawat demokrasi, merawat bangsa dan negara, dan merawat seluruh warga negara.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pengawas pemilu dengan seluruh pihak terutama dengan warga masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung secara jujur dan adil. Kolaborasi antara pengawas pemilu dengan warga masyarakat inilah yang dapat mewujudkan cita-cita kita bersama bahwa pemilu bisa terlaksana dengan demokratis.

Bahrur Rosi
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

Dubes Wahid dan Jejak Praktek Oksidentalisme Diplomat Indonesia

Pada 5 Oktober 2000 di Canberra dalam forum Australian Political Science Association, pakar teori HI terkemuka Inggris, Prof. Steve Smith berpidato dengan judul, “The...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.