OUR NETWORK

Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi

KKNI merupakan kerangka acuan yang dijadikan ukuran dalam pengakuan penjenjangan pendidikan. KKNI juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Menurut Perpres No. 08 tahunn 2012, KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa KKNI merupakan program studi yang mengharuskan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi memperjelas profil lulusannya, sehingga dapat disesuaikan dengan kelayakan dalam sudut pandang analisa kebutuhan masyarakat.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan sistem yang dianut oleh setiap Perguruan Tinggi haruslah berangsur diubah. Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tersebut, perubahan kurikulum ini menjadi upaya untuk pengembangan inovasi terhadap suatu tuntutan tersebut. Respon terhadap perubahan kurikulum ini dapat dilihat dari banyaknya aturan yang memayungi penerapan kurikulum baru, misalnya  UU No.14 Tahunn 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No.8  tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perpres No. 08 tahun 2012 dan Pemendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI, UU PT No. 12 tahun 2012 pasal 29 tentang Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI, Permenristek dan Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kurikulum ini menuntut mahasiswa memiliki kemampuan yang memenuhi kriteria seperti:

1. Dalam aspek Attitude

2. Bidang kemampuan kerja

3. Pengetahuan

4. Managerial dan Tanggung Jawab

Dengan adanya target pencapaian ini, Perguruan Tinggi harus mampu menjabarkan sebuah capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang ada sehingga tersusun sesuai kebutuhan profil kelulusan. Menurut Megawati Santoso, dosen Institute Teknologi Bandung (ITB) yang juga tergabung dalam Tim KKNI mengemukakan “Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Perguruan Tinggi akan menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sekaligus menjamin kualitas lulusaan”.

Selain itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Udinus Supriadi Rustad mengemukakan, “KKNI akan memudahkan mahasiswa menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebab para lulusan dapat disamakan dengan lulusan dari Universitas di ASEAN. Oleh karena itu, kami  mengumpulkan para kepala program studi  dan dekan untuk membuat standar kompetensi kelulusan dan capaian pembelajaran”.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan Perguruan Tinggi, ada beberapa hal yang patut dipenuhi sebagai berikut:

1. Learning Outcomes

2. Jumlah sks

3. Mata kuliah wajib

4. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa

5. Akuntabilitas Asesmen

6. Waktu studi minimum

7. Perlunya Diploma Supplement

Penerapan kurikulum berbasis KKNI di Perguruan Tinggi sangatlah dibutuhkan karena dapat mengasah potensi mahasiswa untuk menjadi agen yang berwawasan luas dan memiliki skill yang memang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di masyarakat. Selain itu, sistem KKNI ini lebih memudahkan pihak Perguruan Tinggi untuk menentukan tujuan akhir sebagai hasil capaian pembelajaran yang selama ini diajarkan. Dengan demikian, adanya penerapan KKNI ini menjadikan mahasiswa lebih banyak berkontribusi dalam berbagai hal.

Penerapan kurikulum berbasis KKNI ini  bukanlah hanya secarik kertas yang bisa dengan mudah dihapus dan disusun ulang mengikuti format terbaru. Tetapi ia merupakan seperangkat alat pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mengolah masukan menjadi luaran yang memiliki nilah lebih, sehingga ada konsekuensi di dalam pemberlakuannya. Apakah kita semua bisa menjawab bahwa dengan pemberlakuan kurikulum baru maka akan meningkatkan daya serap lulusan oleh lapangan pekerjaan ? Ataukah, dapat menaikan Indeks Prestasi Kumulatif lulusan mahasiswanya ? Ataukah, dapat memetakan posisi perguruan tinggi kita dengan rumpun ilmu sejenis ? Tentu semua pertanyaan tersebut akan sulit kita jawab, karena tidak ada patokan resmi untuk mengukurnya secara numeris. Yang ada hanyalah patokan normatif yang tertera pada butir penilaian borang akreditasi perguruan tinggi.

Tidak semua Perguruan Tinggi berhasil menerapkan kurikulum ini, dan kemudian menjadikannya sebagai acuan keberhasilan yang akan dicapai sebagai profil lulusan.

Akibat pergantian kurikulum pendidikan yang terus menerus dapat mengakibatkan kebingungan bagi mahasiswa. Karena dengan ketidak konsistennya sistem akademik ini, lebih menyusuhkan mahasiswa dalam belajar karena ketidak jelasan kurikulum yang ada. Jika ditilik dari setiap karakter mahasiswa, KKNI tidaklah sesuai digunakan di perguruan tinggi. Karena mahasiswa memiliki hak dan kebebasan fokus mana yang akan digelutinya walaupun tidak terpaki dengan kurikulum yang ada.

Pengembangan skill pada setiap mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, tidak hanya melalui pendidikan yang berbasis KKNI untuk menciptakan lulusan-lulusan aktif dan dapat berkontribusi di masyarakat. Kebebasan berpikir ini sebenarnya membantu mahasiswa untuk menentukan berbagai perihal terkait problematika yang ada. Terlebih terkait masalah calon-calon kontributor yang sesuai kriteria masyarakat.

Pegiat komunitas penulis Coretan Pena, teater EKSA, PMII RCC, debater Al Motoyat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Yogyakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…