Minggu, Oktober 25, 2020

Pencarian KPK dan Tanda Tanya Harun Masiku

Monopoli Dan Etika Pasar Bebas

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Monopoli dan Etika Pasar Bebas, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimksud dengan pasar monopoli dan pasar...

Koruptor Kelas Kakap Bebas, Yasonna Memang Top

Usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna Laoly  di tengah pandemic virus corona atau Covid-19 dianggap luar biasa. Akan tetapi sebagian besar...

Memisahkan Kebutuhan dari Selubung Keinginan yang Menyamar

Harbolnas (Hari Belanja Online) 2018 telah usai. Hari-hari yang cukup berat, bagi mereka para pelaku belanja online. Berat di ongkos, berat di data, karena...

Asal-Usul Matrilinealisme di Minangkabau

Minangkabau, tak ada habisnya untuk dibahas. Baik etnis maupun daerahnya telah memberikan aksen warna tersendiri pada atmosfer keberagaman di negara Indonesia yang kita cintai...
Hemi Lavour Febrinandez
Peneliti Muda di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Publik kembali digemparkan oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya kasus tersebut menjerat individu penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wahyu Setiawan (Komisioner KPU), Agustiani Tio Fridelina (mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu), Harun Masiku (mantan calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Saeful (Swasta) sebagai tersangka suap pergantian antar waktu anggota DPR RI (9/1). Pada kasus ini Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU diduga menerima suap dari Harun Masiku.

Seluruh tersangka telah diamankan oleh KPK kecuali Harun Masiku. Beberapa pihak mengatakan bahwa dia sedang berada di luar negeri sejak Tanggal 6 Januari 2020 dan belum kembali ke Indonesia. Keterangan itu disampaikan oleh Arvin Gumilang, Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, pada tanggal 13 Januari 2020.

Hal tersebut diperkuat oleh Yasonna Laoly yang merupakan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada tanggal 16 Januari 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta Timur dengan mengatakan hal yang serupa.

Namun tanda tanya tentang keberadaan Harun Masiku akhirnya terjawab. Beberapa fakta penting pun akhirnya terkuak. Keberadaan Harun Masuki akhirnya diketahui. Bukan ditemukan oleh KPK, namun terlacak oleh beberapa media. Faktanya Harun memang pergi ke Negara Singapura. Namun dia hanya semalam berada di negara itu, dan terbang kembali ke Indonesia keesokan harinya.

Temuan tersebut kembali diperkuat dengan pengakuan dari Istri Harun Masiku pada yang mengakui bahwa suaminya telah berada di Indonesia pada Tanggal 7 Januari 2020. Kemudian juga ditemukan foto rekaman CCTV  yang menampilkan sosok Harun di Bandara Soekarno-Hatta pada Tanggal 7 Januari.

Setelah munculnya temuan tersebut di beberapa media, akhirnya pihak Imigrasi dalam konferensi pers yang dilakukan pada Hari Rabu (22/01/2020) mengakui bahwa Harun telah berada di Indonesia sejak Tanggal 7 Januari 2020.

Alasan simpang siurnya keberadaan buron KPK tersebut ditengarai karena terjadi keterlambatan pada sistem informasi keimigrasian. Kemudian muncul sebuah dugaan yang saat ini sedang didalami oleh KPK, apakah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM coba untuk merintangi langkah KPK?

Membuka (lagi) Ruang Obstruction of Justice

Dalam Pasal 25 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi (United Nation Convention Againts Corruption/UNCAC) mengisyaratkan kepada negara peratifikasi untuk melakukan tindakan hukum bagi setiap tindakan yang menghalangi proses penegakan hukum pemberantasan korupsi (obstruction of justice). Karena telah meratifikasi ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, seyogyanya Indonesia telah mampu untuk melaksanakan rekomendasi dalam konvensi tersebut.

Selain dalam UNCAC, penjatuhan sanksi pidana bagi setiap perbuatan yang dianggap menghalang-halangi proses hukum pemberantasan korupsi telah terdapat dalam Pasal 21 hingga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Seperti pada Pasal 21 UU Tipikor yang telah memuat sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di ruang pengadilan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menutup peluang bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum.

Terdapat upaya untuk merintangi proses penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Wahyu Setiawan. Terlihat dari sikap dan informasi dari beberapa pihak – seperti Dirjen Imigrasi dan Menkumham – yang terkesan coba menyembunyikan fakta kasus tersebut.

Alasan tentang bukti keberadaan Harun Masiku yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas Dirjen Imigrasi, Arvin Gumilang dalam Konferensi Pers yang dilakukan pada Hari Rabu (22/01/2020) harus dipertanyakan.

Awalnya pihak Imigrasi mengatakan bahwa Harun tidak berada di Indonesia pada saat dilakukan OTT (7/1/2020), namun pernyataan tersebut pun berubah. Saat itu Harun telah berada di Indonesia. Informasi tentang kedatangan Harun terlambat diketahui karena terdapat kelambatan dalam memproses data di Bandara Soekarno-Hatta.

Permasalahan dalam sistem informasi di Bandara seharusnya dapat segera untuk diatas. Pasalnya OTT yang menyeret nama Harun Masiku merupakan salah satu pembuktian kepada publik pasca perubahan terhadap UU KPK. Karena perkara kali ini mempertaruhkan citra KPK sendiri. Dijeratnya salah satu komisioner KPU dan beberapa orang lainnya menunjukan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Harun Masiku sebagai salah satu kader dari partai pemenang Pemilu Tahun 2019 memegang posisi penting. KPK harus mampu menjawab keraguan masyarakat. Setelah gagal melakukan penggeledahan di DPP PDI-P, dan ditambah dengan pencarian Harun yang tak kunjung menemukan titik terang akan memperburuk posisi KPK.

Jangan sampai ada pihak yang menganggap enteng posisi Harun Masiku. Sebagai pihak yang diduga menyuap Wahyu Setiwan. Keterangan darinya dibutuhkan untuk memperjelas aktor tambahan yang ikut dalam kasus suap tersebut. Sehingga informasi tentang keberadaan Harun Masiku merupakan hal yang penting untuk dapat melakukan pengembangan kasus.

Saat ini Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi telah melaporkan Yasonna Laoly atas dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan perkara dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI kepada KPK. Apabila terbukti terdapat upaya untuk mengaburkan informasi tentang keberadaan Harun Masiku dan menghambat proses penyidikan KPK, maka hal tersebut masuk dalam kategori Obstruction of Justice. Sehingga KPK harus melakukan serangkaian upaya hukum atas dugaan tersebut.

Hemi Lavour Febrinandez
Peneliti Muda di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

Disrupsi Perbankan Perspektif Ekonomi Islam

Disrupsi berasal dari bahasa inggris disruption yang memiliki arti sebagai: gangguan, kekacauan atau permasalahan yang kemudian mengganggu aktivitas, peristiwa ataupun proses. Sedangkan inovasi disruptif yaitu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Mengapa Pancasila Membolehkan Paham Ateisme?

Dalam pasal 156a KUHP disebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.