Selasa, Maret 2, 2021

Pemilu yang Beradab

Gerakan 212 dan Bloody Sunday

Setelah mengadakan “reuni” untuk yang kedua kalinya, mulai kelihatan arah politik dari gerakan 212 ini. Dari tahun ke tahun, jumlah massa yang menghadiri demonstrasi...

Ihwal Polisi Cianjur yang Dibakar

Geram sekali rasanya ketika membaca berita tentang jatuhnya korban dari pihak polisi akibat tubuhnya terbakar saat mengamankan demonstrasi di wilayah Cianjur. Begitu mudahnya pendemo...

Profesor Nurdin Abdullah dan Semangat (yang terus) Muda

Apa yang kita kenang setiap 28 Oktober?Barangkali sebuah teks lawas yang menggugah dan yang bunyinya begini:Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah...

Menyemai Benih Anti Korupsi Sejak Dini

Kian hari, arus kasus korupsi di negeri ini bukannya surut. Alih-alih berkurang, persoalan korupsi yang membelit para pejabat penerima amanat rakyat justru makin terbongkar...
Nofria Atma Rizki
Koordinator Nasional INDONESIA ELECTION WATCH , Wakil Sekretaris Jendral PB HMI 2018-2020.

Tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai. Pemilu hendaknya mengikuti peraturan perundangan yang telah ada sehingga mampu mengurangi kegaduhan yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Kita ingin pemilu yang beradab yakni bersih, jujur dan adil serta beretika.

Pemilu adalah prasyarat minimal dalam berdemokrasi. Karena merupakan prosedur terpenting untuk melegitimasi kekuasaan. Hakikat sebuah penyelenggaraan pemilu untuk memastikan kedaulatan berada ditangan rakyat. Oleh karenanya Pemilu bukan sekedar agenda rutin yang wajib dijalankan oleh Negara-negara demokratis.

Melainkan sebagai bentuk perwujudan rakyat punya kuasa penuh untuk memilih pemimpin berkualitas yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah. Indonesia salah satu Negara demokrasi dengan berlandaskan pada Pancasila. Asas demokrasi yang digunakan sebagai dasar hidup bersama dalam bernegara merupkan wujud pelaksanaan kedaulatan Negara berada di tangan rakyat.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dimana rakyat Indonesia diberikan kuasa penuh untuk memilih Pemimpinya yakni Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota.

Oleh karena Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. punya arti penting dalam Negara Demokrasi. Pemilu di Indonesia di atur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Dalam konstitusi kita undang-undang pemilu sudah diatur secara jelas sesuai ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Maka dari itu sekarang ini yang perlu dilakukan oleh Partai-Partai Politik khususnya yang memiliki wakil di Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara pemilu adalah melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik dan pemilu kepada publik.

Agar tidak terjadi ketidak tahuan ataupun kesalah pahaman mengingat banyaknya aturan-aturan yang harus diketahui oleh publik. Komisi II DPR RI dan Kemendagri mesti mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Pasal 573 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Selain itu juga perlu penjelasan lebih lanjut dari Kemendagri bersama-sama dengan Komisi II DPR RI agar setiap orang mengetahuinya. Misalnya melalui program sosialisasi UU, pendidikan pemilu, sekolah demokrasi dan/atau sebutan lain yang menjelaskan UU Pemilu kepada publik.

Diantaranya tentang penetapan partai olitik peserta pemilu tahun 2019, masa kampanye dan larangan berkampanye. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyatakan : kampanye dilaksanakan sejak 3 (hari) setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Dimana Partai politik peserta pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Partai politik peserta Pemilu 2019 dilarang membuat dan menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa (cetak dan elektronik) serta media daring (online). KPU akan memfasilitasi iklan kampanye Partai Politik peserta Pemilu 2019 sesuai pertauran perundang-undangan

Partai politik peserta pemilu 2019 diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik, dengan metode: a.) Pemasangan bendera partai politik peserta pemilu 2019 dan nomor urutnya, dan/atau b.) Pertemuan terbatas dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Pemberitaan mengenai sosialisasi partai politik peserta pemilu 2019 dilakukan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan.

Sedangkan mengenai sanksi larangan berkampanye diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu dipindana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)”.

Untuk pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan terhadap masa pra kampanye dari tanggal 18 Februari s.d 22 September 2018 untuk mewujudkan keadilan bagi setiap partai politik peserta pemilu tahun 2019 dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap larangan kampanye sebelum masa kampanye yang meliputi: a.) Pengawasan terhadap adanya iklan kampanye di lembaga penyiaran, b.) Pengawasan terhadap keberimbangan dan proporsionalitas partai politik peserta pemilu tahun 2019 dalam melakukan sosialisasi di tahapan pemilu 2019; dan c.) Pengawasan terhadap tindakan kampanye yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2019 sebelum masa kampanye.

Melihat banyaknya aturan-aturan mengenai Pemilu maka perlu kiranya sosilasasi dan pendidikan politik dan pemilu dilakukan oleh pihak berwenang. Agar tidak terjadi ketidak tahuan dan kesalah pahaman dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu juga perlu partisipasi dan sinergisitas seluruh elemen demi terwujudnya Pemilu yang Bersih, Jujur, Adil dan Bermartabat.

Sehingga Pemilu di Indonesia adalah Pemilu yang Beradab yakni  Pemilu  sesuai menurut aturan dan ketentuan yang berlaku. Berkualitas dari segi proses dan hasil pemilu, sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan dan kesejateraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.*

Nofria Atma Rizki
Koordinator Nasional INDONESIA ELECTION WATCH , Wakil Sekretaris Jendral PB HMI 2018-2020.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

Mencermati Inflasi Menjelang Ramadhan

Beberapa pekan lagi, Bulan Ramadhan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu sebagian umat muslim ini adalah bulan yang istimewa karena masyarakat muslim berusaha berlomba-lomba dalam...

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.