Jumat, Desember 4, 2020

Pemilu 2019: Surplus Politisi dan Defisit Negarawan

Putra Jokowi, Putra SBY, dan Putra-Putri Presiden Lainnya

Beberapa bulan lalu, ketika melihat spanduk besar di depan mall Dinoyo kota Malang tampak foto AHY. Terbesit kesan bahwa hal tersebut adalah langkah tindak...

22 Tahun Reformasi: Menuju Orde (Paling) Baru

Kini, 22 tahun keruntuhan rezim otoriter Orde Baru yang ditandai dengan dimulainya babak reformasi. Transisi demokrasi  yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang...

Post-truth, Internet, dan Politik

Istilah post-truth pernah diungkapkan oleh Steve Tesich pada tahun 1992 di majalah The Nation, ia merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi...

Degradasi Feminis di Tengah Badai Covid 19

Dampak COVID 19 bukan hanya dalam sektor kesehatan masyarakat, tentunya berdampak di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata, politik bahkan sampai agama. Keadaan krusial...
Hendra Puji Saputra
Mahasiswa Prodi Sosiologi Universitas Mataram/Pegiat Literasi Komunitas Lontar.

Hiruk pikuk kontestasi Pemilu 2019 kini telah menjadi sorotan. Hal tersebut mengingat bahwa panggung politik akhir-akhir ini telah menampilkan realitas politik yang cukup menguras energi dan mengundang emosi publik.

Panasnya kontestasi menjelang Pemilu 2019 tidak terlepas dari adanya rivalitas antar aktor politik yang pernah berkompetisi sebelumnya. Pencalonan kembali Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menunjukkan bahwa panggung politik saat ini masih di dominasi oleh muka lama. Sehingga semua pikiran, perasaan, dan diskursus ruang publik politik kini tertuju pada mereka.

Rivalitas antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi semakin mempertegas bahwa politik tidak lain adalah arena perebutan kekuasaan. Seorang pemikir politik, Bertrand Russel (1988: 23) pernah mengatakan dorongan atau motivasi seseorang untuk berbuat sesuatu bukanlah atas dorongan seks, akan tetapi dikarenakan dorongan untuk memperoleh atau memegang kekuasaan. Kompetisi politik yang terjadi antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi secara eksplisit “membenarkan” peryataan tersebut.

Dualisme antar pasangan calon (paslon) Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 pada gilirannya menyebabkan polarisasi dalam masyarakat karena adanya perbedaan pilihan politik. Hal tersebut merupakan suatu kewajaran dalam sistem demokrasi yang notabenenya memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan sikap dan hak politiknya tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Kontestasi Pilpres yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan program yang di kemas dalam visi misi agar dapat menawarkan solusi atas persoalan bangsa, justru masih jauh dari harapan. Kompetisi politik Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi hingga kini belum sepenuhnya merepresentasikan substansi dari hakekat pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

Rakyat justru di jejali dengan isu-isu hoax yang bertendensi menjadi cikal bakal pemecah belah bangsa, penggunaan hate speech (ujaran kebencian), dan masifnya kampanye hitam yang di balut dengan sentimen isu SARA sebagai strategi politik dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politik satu sama lain. Pada saat yang bersamaan kedua paslon telah mereduksi substansi dari esensi demokrasi itu sendiri. Padahal rakyat sebenarnya sudah jenuh oleh segala bentuk akrobatik politik penguasa di negeri ini. Rakyat menginginkan adanya agenda perubahan dalam kehidupan mereka.

Kepentingan Politik

Mendekati pelaksanaan Pemilu 2019, rakyat adalah kata yang paling sering dihembuskan dan diwacanakan dalam ruang publik untuk mencapai kepentingan politik para aktor politik. Baik paslon Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi, keduanya sama-sama memposisikan diri sebagai pasangan yang paling mampu mengatasi segala persoalan rakyat.

Namun, harus di akui bahwa realitas politik yang terjadi selama ini hanya menempatkan rakyat sebagai objek politik menjelang Pemilu, akan tetapi gagal menjadi subjek politik setelah mendistribusikan hak pilihnya pasca Pemilu. Sehingga dalam hal ini rakyat kehilangan representasi politiknya ketika kekuasaan telah berpindah kepada para pemburu kursi kekuasaan.

Adanya distorsi terhadap hakekat politik juga seringkali tersandera oleh politik transaksional. Partai politik sebagai wadah rekrutmen politik dalam kehidupan demokrasi pada praktiknya masih tersumbat oleh kepentingan-kepentingan politis yang bersifat pragmatis.

Segala keputusan politik terkesan hanya didasarkan atas pertimbangan kalkulasi untung-rugi, dan peran partai politik sebagai pengawal aspirasi rakyat justru cenderung terabaikan. Tidak heran kemudian paslon yang memenangkan kontestasi Pemilu akan memberikan “politik balas budi” kepada partai pengusung.

Sehingga kondisi yang demikian menjadi potensi terjadinya hubungan resiprositas (timbal-balik) yang bersifat negatif berupa adanya pemberian kursi jabatan bagi masing-masing partai pendukung. Hal tersebut kemudian mempertegas bahwa dalam politik yang abadi hanyalah kepentingan. Begitu pula seperti kata pepatah, dalam politik there is no free lunch (tidak ada makan siang yang gratis).

Perlunya Jiwa Negarawan

Di tengah kegaduhan politik dan carut-marut persoalan bangsa saat ini, sudah semestinya kita memerlukan adanya sosok politisi yang memiliki jiwa negarawan. Artinya bahwa setiap negarawan adalah seorang politisi, tetapi tidak semua politisi adalah seorang negarawan. Untuk itu, keberadaan politisi yang mempunyai mental negarawan diyakini mampu memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Seorang politisi yang dapat mendorong semangat kebangkitan dan perubahan secara menyeluruh. Bukan hanya mementingkan dirinya, kelompok dan partai pengusungnya. Politik bukan dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri dan mempertahankan kekuasaan, tetapi sebagai jalan untuk menegakkan keadilan dan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sendiri.

Politisi yang berjiwa negarawan dalam mengambil setiap keputusan politik tidak semata-mata tunduk pada keinginan partai politik pendukung dan harus bebas dari tekanan pihak manapun. Itu semua dilakukan sebagai wujud untuk menghindari tindakan politik amoral yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, pilihlah politisi yang sedikit bicara namun banyak bekerja, politisi yang memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin bukan sebagai penguasa, serta memiliki visi misi yang mampu menjawab semua persoalan rakyat. Pertanyaannya, apakah kita dapat melahirkan pemimpin yang berjiwa negarawan pada Pemilu 2019 mendatang ? Semoga.

Hendra Puji Saputra
Mahasiswa Prodi Sosiologi Universitas Mataram/Pegiat Literasi Komunitas Lontar.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.