Rabu, Januari 27, 2021

Pemaknaan SK Menkumham tentang Dualisme Partai Golkar

Batu Loncatan itu Berlabel Internasional

Semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun pendidikan tidak selalu terjadi di sekolah, bagi beberapa anak dari keluarga tertentu, sekolah menjadi tempat utama untuk...

Warisan Intelektual Prof. Yunahar Ilyas

Prof. Yunahar Ilyas adalah putra Minang kelahiran Bukittinggi pada 22 September 1956 dari pasangan H. Ilyas dan Hj. Syamsidar. Sosoknya dikenal luas sebagai ulama...

Revolusi Industri 4.0 Merubah Format Kehidupan

Revolusi industri 4.0 secara umum bisa digambarkan dalam ungkapan “internet of think” menurut Nurunniyah salah seorang Dosen Universitas Alma Ata Yogyakarta. Hal ini menandai...

Mentradisikan Doa Bersama Lintas Kultur dan Agama

Perdebatan mengenai relasi negara dan agama, baik teori maupun praktik, memang tiada pernah habisnya. Diskursus ini terekam dalam sejarah lahirnya konsitusi. Konstitusi hadir untuk...
Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara

UU PTUN masih dianggap belum menjamin kepastian hukum selayaknya sebagai instrumen hukum bagi pengaturan hubungan pemerintah dengan warga negara, demikian dialami karena UU PTUN belum memberikan kepastian hukum terkait pengaturan materi yang diatur dalam UU tersebut, saling campur aduk tanpa pemisahan yang tegas mengenai batas pengaturan mengenai hukum materil dan formil dalam UU tersebut.

Dengan terbitnya UU (terbaru dan pertama) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), dirasakan semakin memberikan kepastian baik terhadap pengaturan materi yang diatur dalam UU AP sendiri, maupun dalam implementasinya antara pemerintah dengan warganegara.

Kelahiran UU AP diharapkan mampu semakin memberikan perlindungan hukum yang maksiman bagi pemerintah maupun warganegara, pemerintah semakin terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Praktek administrasi negara akan semakin menjadi tertib dalam penyelenggaraan negara karena dukungan UU Materil (UU AP) ditambah UU Formil (UU PTUN) yang sebelumnya sudah ada terlebih dahulu, kepastian memahami administrasi negara akan semakin menjadi lebih pasti khususnya menyangkut hal utama yang selalu pmenjadi pokok bahasan dalam Hukum Administrasi Negara.

Pokok bahasan yang selalu menjadi soal utama dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni mengenai objek sengketa Tata Usaha Negara. Dalam UU PTUN telah diberikan definisi dan batasan mengenai objek sengketa TUN yang dapat diajukan gugatan ke PTUN. Objek sengketa yang sering kita kenal dengan nama Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang juga dikenal dalam istilah Belanda dengan sebutan Beschikking telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU PTUN.

Adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

Dalam pasal 1 angka 7 UU AP sendiri juga memberikan definsi mengenai Kepusan Tata Usaha Negara dengan penyebutan lain yakni Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dapat diketahui bahwa istilah Keputusan dalam UU AP lebih singkat daripada UU PTUN yang menguraikan lebih detail. Sedangkan, hal yang paling menarik bagi penulis sendiri dalam hal ini adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari dikeluarkannya KTUN itu sendiri. Akibat hukum dikeluarkannya KTUN dapat berimplikasi kepada perubahan status hukum seseorang maupun badan hukum.

Terlepas dari kelemahan istilah dari KTUN dalam UU AP, bukan berarti makna istilah KTUN dalam UU PTUN tanpa mengandung kelemahan. Kelemahan UU PTUN tidak menguraikan secara gamblang penjelasan KTUN yang berakibat hukum, artinya UU PTUN masih mengartikan KTUN secara umum, lain halnya dengan UU AP yang justru dikatakan mengandung kelemahan dapat ditutupi dengan melakukan pembilahan KTUN yang meliputi konstitutif dan deklaratif sebagaimana termaktub pada pasal 54 UU AP.

Begitu pentingnya melakukan usaha pemaknaaan yang berbeda terhadap KTUN yang bersifat konstitutif dan deklaratif, karena akan berpengaruh terhadap cara berpikir hukum penyelesaian sengketa objek sengekta TUN di Pengadilan TUN. Secara teoritis, normatif maupun praktis, objek sengketa tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan TUN adalah Keputusan yang berakibat hukum.

Keputusan yang berakibat hukum diartikan sebagai Keputusan Konstitusif, karena dalam Keputusan Konstitutif itu menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu (rechtsscheppende beschikking). Sedangkan Keputusan Deklaratif itu berarti Keputusan yang maksudnya mengakui sesuatu hak yang sudah ada.

Perbedaan sifat Konstitutif dan Deklaratif nyatanya telah memunculkan persoalan dalam penyelesaian perkara gugatan TUN, jika kita menyimak terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi No 490/K/TUN/2015 sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya telah memeriksa, mengadili dan memutus terhadap SK Menkumham yang dikatakan termasuk dalam Keputusan Deklaratif.

Dalam Putusan tersebut yang dikenal umum dengan penyelesaian terhadap konflik dualisme partai politik golongan karya yang melibatkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diketahui telah mengeluarkan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015.

Bermula dari kisruh internal Parpol Golkar mengenai pihak yang mengklaim sebagai pengurus Golkar yang sah berdasarkan hasil Munas Ancol yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Partai Politik, kemudian didaftarkan dan dinyatakan sah berdasarkan SK Menkumham. Terlepas dari persoalan politik yang menjadi anasir lain sebagai pemicunya, dikeluarkannya SK Menkumham untuk menetapkan keabsahaan hukum salah satu pihak menjadi pintu masuknya kasus ini untuk diadili, diselesaikan dan diputuskan di Pengadilan TUN.

SK Menkumham sebagai objek sengketa TUN yang bersifat deklaratif dalam perjalanan kasus ini ditiap tingkat pengadilan hingga kasasi memunculkan polemik mengenai legal standing SK Menkumham (deklaratif) yang dianggap tidak seharusnya menjadi objek sengketa TUN untuk digugat ke Pengadilan TUN, ditambah pasca putusan MA yang memenangkan pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi daripada Menkumham memunculkan polemik hukum terhadap tindakan hukum yang selanjutnya harus dilakukan oleh Menkumham sebagai Pejabat TUN yang berwenang mengeluarkan Keputusan.

Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Roman Abramovich, Alexei Navalny, dan Premier League

Industri olahraga, khususnya sepakbola, telah mengalami perkembangan pesat. Mulai dari segi teknis maupun non-teknis. Mulai dari aktor dalam lapangan hingga pemain-pemain di belakang layar....

Perempuan dan Politik

Politik selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan dunia kotor, tidak pantas untuk perempuan masuk kedalam ranah tersebut. Politik selalu identik dengan sesuatu yang aneh...

Karakteristik Milenial di Era Disrupsi

Dewasa ini, pemakaian istilah Disrupsi masih terdengar asing oleh kaum muda atau generasi milenial sekarang. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan disrupsi?. Jika kita...

Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing...

Pengalaman Mantan Pasien Wisma Atlet

Ibu Mawar ingin memberi cerita pengalamannya yang dialami ia dan keluarga dalam menghadapi karena mengidap Covid 19 yang sempat dirawat di Wisma Atlet serta...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Hukum Tata Cara Mengendus Kuasa, Kuliah Gratis untuk Refly Harun

Semoga Saudara Refly Harun dalam keadan sehat akal wal afiat!! Awalnya saya merasa tidak begitu penting untuk memberi tanggapan akademis terhadap saudara Refly Harun. Kendati...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.