Banner Uhamka
Sabtu, September 26, 2020
Banner Uhamka

Pasca OTT Walikota Medan

Akses Listrik dan PLTS yang Ternoda

Lima tahun terakhir, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bak jamur di musim hujan. Dia merambah lekuk kampung pegunungan, pesisir hingga pulau terluar atas nama...

Kebutuhan BBM Saat Menjelang Tahun Baru

Menjelang natal dan tahun baru, rupanya bukan hanya membuat konsumsi kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Salah satu pengeluaran penting bagi setiap keluarga saat menjelang...

Rahmah El-Yunusia, Pejuang Pendidikan dari Minang

Berbicara soal tokoh perempuan, Indonesia tak ada habisnya menceritakan perempuan-perempuan hebat yang kontribusi kepada negara ini cukup banyak, salah satu Rahmah El-Yunusiah seorang wanita...

Intoleransi dan Purifikasi

Silam kemarin (28/01) "surat seruan" perayaan Cap Go Meh (CGM) dapat merusak aqidah membuat saya sebagai urang Bogor merasa heran. Dalam butir-butir suratnya, FMB mengatakan jika...
Beni Harmoni Harefa
Dosen Hukum Pidana FH UPN Veteran Jakarta

Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah terus terjadi. Rabu dini hari (16/10/19) Walikota Medan Dzulmi Eldin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eldin ditangkap bersama 7 orang lainnya beserta barang bukti uang senilai 200 juta rupiah yang diduga berasal dari praktek setoran dinas-dinas di Pemerintahan Kota Medan.

Pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Walikota Medan, menarik mempertanyakan apakah  revisi Undang-Undang KPK sudah berlaku dalam penanganan perkara korupsi Dzulmi Eldin. Apakah dapat dipastikan upaya yang dilakukan ini dapat meminimalisir bahkan menghilangkan korupsi dalam penyelenggaran pemerintahan khususnya di daerah di masa mendatang?

Korupsi dan Kekuasaan

Tidak dimungkiri kasus korupsi sering terjadi, karena penyalahgunaan kekuasaan abuse of power. Montesqieu dalam bukunya Le Espirit des Lois yang diterjemahkan sebagai The Sprit of Law, menyebut bahwa terhadap orang yang berkuasa ada tiga kecenderungan. Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan.

Kedua, kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan. Ketiga, kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan. Dalam konteks inilah sering terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Kekuasaan yang besar memang membawa risiko di mana para pemangku kekuasaan, acap kali bertindak tanpa kendali. Para pejabat lupa bahwa jabatan yang diembannya adalah amanah yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ketika tidak amanah, maka ini akan membawa malapetaka. Banyak kepentingan publik yang terabaikan sehingga menimbulkan kemelaratan.

Kekuasaan seharusnya diimbangi dengan kontrol yang mutlak. Jika tidak, sama saja membiarkan korupsi merajalela. Atas dasar inilah seorang sejarahwan bernama Lord Acton berkata: power tends to corrupt and absolute power to corrupt absolutely. Setiap kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan yang mutlak, korupsinya juga mutlak. Korupsi yang melibatkan Walikota Medan ini, sesungguhnya adalah wujud nyata betapa kekuasaan besar, yang tidak terawasi dengan baik akan mudah disalahgunakan.

UU Revisi KPK 

Penting mengetahui bahwa UU Revisi KPK tidak tepat digunakan terhadap Eldin. Hal ini disebabkan karena waktu terjadinya tindak pidana dan penangkapan sebelum UU Revisi KPK berlaku. Konsekuensi logisnya, maka apabila Dzulmi Eldin nantinya ditetapkan sebagai tersangka, maka perkara korupsi ini tidak dapat dihentikan penyidikannya.

Dalam Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU Lama) ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK tidak berwenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi.

Hal tersebut membuat KPK sangat cermat dan hati-hati, dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana korupsi. Terlebih dalam operasi tangkap tangkap (OTT), dapat dipastikan bahwa sebelum OTT, KPK pasti telah melakukan serangkaian tindak-tindakan terukur seperti penyadapan, dan lain sebagainya.

Dalam kasus korupsi yang menjerat Walikota Medan ini, dapat dipastikan KPK tidak akan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Kasus penyidikan tindak pidana korupsi ini, pasti terus berlanjut, hingga sidang di Pengadilan.

Justru sangat terbuka kemungkinan, KPK dapat melakukan penahanan terhadap Walikota Medan ini, termasuk bagi para tersangka lainnya. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa para tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHAP)

Daerah

Dari kasus korupsi Walikota Medan dan para kepala daerah lainnya di Indonesia, ada beberapa catatan penting. Pertama, pasca desentralisasi (pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah), kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, semakin besar. Kewenangan yang semakin besar ini, menimbulkan potensi korupsi yang semakin besar pula.

Kedua, sudah saatnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota khususnya di wilayah Sumatera Utara, menerapkan konsep dengan sistem online. Peningkatan sistem dengan E-Planning, E-Budgeting, setidaknya dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan E-Planning, E-Budgeting, dan konsep-konsep sistem online lainnya, membuat pengelolaan anggaran dilaksanakan secara transparan, sehingga dapat diawasi oleh publik, dan potensi abuse of power dapat dihindari.

Sebesar dan segencar apapun upaya KPK, untuk menetapkan sebanyak-banyaknya para pejabat Pemerintah Daerah sebagai tersangka, jika tidak diikuti pembenahan sistem dan peningkatan upaya-upaya pencegahan lainnya, maka dapat dipastikan korupsi akan terus terjadi.

Beni Harmoni Harefa
Dosen Hukum Pidana FH UPN Veteran Jakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Beberapa Khazanah dan Pemikir Islam

Abad ke-14 dunia Islam mengalami kelesuan, akan tetapi dari Tunisia lahirlah seorang pemikir besar yaitu Ibn Khaldun (Abdurrahman ibn Khaldun, w. 808 H/1406 M)...

Seharusnya Perempuan Merdeka Sejak Usia Dini

Gender memberikan dampak yang berarti sepanjang jalan kehidupan seorang manusia. Tetapi karena diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam awal kehidupan, konsep kesetaraan bahkan pengetahuannya...

Disleksia Informasi di Tengah Pandemi

Perkembangan teknologi yang sudah tak terbendung bukan hal yang tabu bagi semua orang saat ini. Penerimaan informasi dari segala sumber mudah didapatkan melalui berbagai...

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.