OUR NETWORK

Paradoks Pancasila

Sebagai catatan terakhir dan sebagai upaya perenungan bersama, masih layakkah kita merayakan Hari Lahir Pancasila?

Pancasila tidak cukup hanya dimaknai secara etimologi, yakni “panca” yang berarti lima dan “syila” yang berarti dasar. Dalam hal ini, lebih tepat jika memaknai Pancasila melalui bangsanya (bangsa Indonesia). Hal ini, karena bangsa Indonesia adalah causa materialis yang membentuk Pancasila. Artinya, adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial adalah karena bangsanya merefleksikan nilai-nilai tersebut.

Barangkali secara historis demikian, meskipun sebenarnya nilai-nilai ketuhanan tidak identik dengan bangsa Indonesia, pada masa perkembangan awal. Hal ini, karena jauh sebelum Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik datang, bangsa Indonesia telah menganut animisme-dinamisme. Hal ini, dapat ditelusuri dengan melihat penyebaran Hindu, Budha yang mudah diterima.

Demikian pula dengan Islam, misalnya, pada periode Walisongo, yang melekat dengan upaya mengakomodasi budaya lokal dalam penyebarannya. Oleh karena itu, fase Islam awal di Indonesia adalah Islam sufistik dalam bentuk tarekat; Syattariah, Akmaliyah/Kamaliyah, Naqsabandi-Kholidiyah dan Syadziliyah maupun Islam lokal; Bonokeling dan Aboge.

Senada dengan hal tersebut, Kristen dan Katolik meskipun masifitas penyebarannya terjadi pada masa kolonial (gold, glory, gospel), namun peran budaya lokal juga cukup berpengaruh. Hal ini, bisa ditelusuri dengan keberadaan situs-situs penyebaran agamanya, misalnya, Gereja Kristen Jawa dan Gereja Katolik Jawa.

Term Jawa menandakan bahwa terjadi sinkretisasi antara ajaran kejawen yang merepresentasikan animisme-dinamisme dalam tubuh agama-agama Tuhan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak sepenuhnya ada agama-agama Tuhan yang murni yang dianut bangsa Indonesia. Terlebih jika nilai-nilai ketuhanan tersebut dikerucutkan kepada sifatnya yang “Esa” (tunggal), maka penunggalan Tuhan justru identik dengan Islam. Sedangkan Indonesia mempercayai agama-agama lain yang tidak menunggalkan Tuhan.

Penunggalan terhadap Tuhan secara empiris seringkali dijadikan sebagai justifikasi, siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang benar biasanya mewakili suara mayoritas dan siapa yang salah mewakili suara minoritas. Dalam term politik identitas disebut sebagai “We and They” atau lebih cocok disebut “We versus They,” hal itu karena proses perebutan justifikasi benar/salah sering diwarnai dengan pertentangan (persekusi).

Maka dari itu, sering ditemui konflik horizontal atas nama identitas (agama) di berbagai daerah di Indonesia, umumnya Islam sebagai agama arus-utama (Sunni) vis a vis dengan kelompok minoritas non-Islam maupun dari kalangan kelompok minoritas Islam yang dianggap sesat dan menyesatkan.

Islam sebagai salah satu basis kekuatan politik utama selalu menjadi kelompok yang “seksi” untuk diperebutkan suaranya. Oleh karena itu, kandidat yang bertarung pada politik elektoral, apabila tidak mewakili atau setidaknya mengakomodir kepentingan-kepentingan Islam, cenderung sulit untuk memenangkan pertarungan.

Terkadang upaya persekusi semakin meluas, seperti Ahmadiyah di Tasikmalaya, yang keberadaannya dilarang dalam peraturan daerah (perda). Pada Selasa, 7 April 2020, di tengah-tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Pemkab Tasikmalaya) bahkan berupaya menutup masjid Ahmadiyah yang berlokasi di Singaparna.

Maka demikian, sila-sila Pancasila yang seringkali dimaknai secara hierarki (masing-masing sila mendasari dan didasari satu sama lain), maka apakah hal tersebut reflektif dengan nilai-nilai kemanusiaan? Jika Pancasila dimaknai secara hierarki, yang mana nilai-nilai kemanusiaan didasari oleh nilai-nilai ketuhanan. Konteks yang serupa juga terjadi jika nilai-nilai persatuan yang didasari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan, justru yang seringkali ditemui adalah upaya pembantaian sesama bangsa atas nama identitas, yang berkebalikan dengan nilai-nilai persatuan.

Oligarki Absolut dan Upaya Mempertimbangkan Ulang

Beranjak pada pembahasan berikutnya tentang sila yang mengandung nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, nilai-nilai kerakyatan berarti gotong-royong dalam berkehidupan karena sila ini dilambangkan dengan Kepala Banteng, yang mana banteng merupakan hewan yang suka berkelompok.

Secara politis, nilai-nilai kerakyatan bisa berarti demokrasi karena demokrasi menjadi sistem politik yang paling dekat dengan rakyat. Namun, coba kita tengok ke belakang, pada era Orde Baru, Pancasila yang dijadikan sebagai asas tunggal dalam segala lini kehidupan, justru melanggengkan otoritarianisme selama 32 tahun. Selain itu, alih-alih menjadikannya sebagai asas pembangunan, namun nyatanya melahirkan oligarki, yang merupakan kroni ekonomi-politik Soeharto. Upaya mencapai keadilan sosial yang hanya bisa dicapai (didasari) oleh nilai-nilai kerakyatan justru melahirkan keadilan hanya bagi segelintir orang.

Pada kenyataannya, oligarki warisan Orde Baru tetap bertahan hingga saat ini. Desentralisasi merubah lokus yang awalnya terpusat menjadi bersifat kedaerahan, maka oligarki muncul dalam konteks lokal. Hal ini, turut melahirkan politik transaksional pada setiap hajatan pilkada. Setali tiga uang, upaya tersebut justru melanggengkan aktivitas reorganisasi dan redistribusi kekayaan oligarki. Oleh karena itu, rakyat yang seharusnya menjadi pemenang dalam sistem kenegaraan ini, justru lebih sering menjadi objek bulan-bulanan oligarki.

Upaya perlawanan rakyat terhadap oligarki dalam wujud populisme juga berlalu dengan sia-sia. Populisme yang sering diartikan sebagai rakyat vis a vis dengan elite korup, tetapi justru terjadi penunggangan oleh oligarki. Massa dalam populisme Islam dijadikan sebagai alat mobilisasi suara strategis saat politik elektoral, misalnya, konteks Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 (Pilgub DKI Jakarta 2017), keluarga Cendana muncul di tengah-tengah panggung politik. Hal senada juga terjadi di Kabupaten Banyumas, kerumunan massa dalam populisme Islam dijadikan sebagai alat mobilisasi suara strategis oleh calon anggota legislatif (caleg) yang merepresentasikan oligarki.

Penunggangan terhadap populisme Islam oleh oligarki, selain mengakibatkan hilangnya gerakan politik transformatif-progresif dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, juga berakibat pada meningkatnya konservatisme Islam di aras lokal. Oleh karena itu, babak konflik horizontal atas nama identitas (agama) hingga saat ini masih terus berlanjut. Pada akhirnya, Pancasila hanya dimaknai secara berputar-putar dan tidak pernah tuntas.

Kembali pada tesis awal tulisan ini yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai causa materialis Pancasila, maka  jika bangsanya lebih sering bersifat paradoks upaya mempertimbangkan ulang redaksi Pancasila bisa menjadi alternatif strategis. Barangkali “Ketuhanan Yang Adil dan Beradab” lebih cocok ketimbang “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Itu karena jika berketuhanan dengan cara adil dan beradab, maka tidak akan ditemui tindakan kekerasan atas nama agama. Sehingga kita selesai mengurusi fondasi dan beranjak menyelesaikan bangunan sila-sila berikutnya.

Sebagai catatan terakhir dan sebagai upaya perenungan bersama, masih layakkah kita merayakan Hari Lahir Pancasila?

Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Memilki ketertarikan pada ruang lingkup ekonomi-politik, Islam politik, politik identitas, gerakan sosial dan politik dan kepemiluan. Sedang menyelesaikan tesis berjudul POPULISME ISLAM DI BANYUMAS Kebangkitan Salafisme dan Borjuasi Muslim Cilik Keluarga Basalamah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.