Sabtu, Desember 5, 2020

Paradoks Pancasila

Partai Politik “Gagal”

Indonesia negara kita yang tecinta baru saja usai menjalankan sebuah agenda sakral kebangsaan yakni Pemilihan Umum (Pemilu) serentak. Sebagaimana yang pembaca sekalian ketahui bahwa...

Menciptakan Permukiman Perkotaan Berkelanjutan

Permukiman kumuh masih menjadi masalah serius di perkotaan. Kantung-kantung permukiman kumuh masih banyak dijumpai di beberapa titik seperti di bantaran sungai, di pinggiran perlintasan...

Ancaman Profesi Hukum di Era Digital

Perkembangan perdagangan internasional mulai bergeser dari kiblat perdagangan barang ke perdagangan jasa. Perubahan ini ditandai dengan bermunculannya start up di banyak negara. Cina dan...

Menjadi Madinah Al-Munawaroh dengan Pancasila

Telinga kita seringkali mendengar ungkapan bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk, baik dari pluralitas budaya, suku, etnis, golongan dan agama. Bahkan ungkapan ini telah menjadi...
Fajar Assidiq
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Memilki ketertarikan pada ruang lingkup ekonomi-politik, Islam politik, politik identitas, gerakan sosial dan politik dan kepemiluan. Sedang menyelesaikan tesis berjudul POPULISME ISLAM DI BANYUMAS Kebangkitan Salafisme dan Borjuasi Muslim Cilik Keluarga Basalamah.

Pancasila tidak cukup hanya dimaknai secara etimologi, yakni “panca” yang berarti lima dan “syila” yang berarti dasar. Dalam hal ini, lebih tepat jika memaknai Pancasila melalui bangsanya (bangsa Indonesia). Hal ini, karena bangsa Indonesia adalah causa materialis yang membentuk Pancasila. Artinya, adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial adalah karena bangsanya merefleksikan nilai-nilai tersebut.

Barangkali secara historis demikian, meskipun sebenarnya nilai-nilai ketuhanan tidak identik dengan bangsa Indonesia, pada masa perkembangan awal. Hal ini, karena jauh sebelum Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik datang, bangsa Indonesia telah menganut animisme-dinamisme. Hal ini, dapat ditelusuri dengan melihat penyebaran Hindu, Budha yang mudah diterima.

Demikian pula dengan Islam, misalnya, pada periode Walisongo, yang melekat dengan upaya mengakomodasi budaya lokal dalam penyebarannya. Oleh karena itu, fase Islam awal di Indonesia adalah Islam sufistik dalam bentuk tarekat; Syattariah, Akmaliyah/Kamaliyah, Naqsabandi-Kholidiyah dan Syadziliyah maupun Islam lokal; Bonokeling dan Aboge.

Senada dengan hal tersebut, Kristen dan Katolik meskipun masifitas penyebarannya terjadi pada masa kolonial (gold, glory, gospel), namun peran budaya lokal juga cukup berpengaruh. Hal ini, bisa ditelusuri dengan keberadaan situs-situs penyebaran agamanya, misalnya, Gereja Kristen Jawa dan Gereja Katolik Jawa.

Term Jawa menandakan bahwa terjadi sinkretisasi antara ajaran kejawen yang merepresentasikan animisme-dinamisme dalam tubuh agama-agama Tuhan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak sepenuhnya ada agama-agama Tuhan yang murni yang dianut bangsa Indonesia. Terlebih jika nilai-nilai ketuhanan tersebut dikerucutkan kepada sifatnya yang “Esa” (tunggal), maka penunggalan Tuhan justru identik dengan Islam. Sedangkan Indonesia mempercayai agama-agama lain yang tidak menunggalkan Tuhan.

Penunggalan terhadap Tuhan secara empiris seringkali dijadikan sebagai justifikasi, siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang benar biasanya mewakili suara mayoritas dan siapa yang salah mewakili suara minoritas. Dalam term politik identitas disebut sebagai “We and They” atau lebih cocok disebut “We versus They,” hal itu karena proses perebutan justifikasi benar/salah sering diwarnai dengan pertentangan (persekusi).

Maka dari itu, sering ditemui konflik horizontal atas nama identitas (agama) di berbagai daerah di Indonesia, umumnya Islam sebagai agama arus-utama (Sunni) vis a vis dengan kelompok minoritas non-Islam maupun dari kalangan kelompok minoritas Islam yang dianggap sesat dan menyesatkan.

Islam sebagai salah satu basis kekuatan politik utama selalu menjadi kelompok yang “seksi” untuk diperebutkan suaranya. Oleh karena itu, kandidat yang bertarung pada politik elektoral, apabila tidak mewakili atau setidaknya mengakomodir kepentingan-kepentingan Islam, cenderung sulit untuk memenangkan pertarungan.

Terkadang upaya persekusi semakin meluas, seperti Ahmadiyah di Tasikmalaya, yang keberadaannya dilarang dalam peraturan daerah (perda). Pada Selasa, 7 April 2020, di tengah-tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Pemkab Tasikmalaya) bahkan berupaya menutup masjid Ahmadiyah yang berlokasi di Singaparna.

Maka demikian, sila-sila Pancasila yang seringkali dimaknai secara hierarki (masing-masing sila mendasari dan didasari satu sama lain), maka apakah hal tersebut reflektif dengan nilai-nilai kemanusiaan? Jika Pancasila dimaknai secara hierarki, yang mana nilai-nilai kemanusiaan didasari oleh nilai-nilai ketuhanan. Konteks yang serupa juga terjadi jika nilai-nilai persatuan yang didasari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan, justru yang seringkali ditemui adalah upaya pembantaian sesama bangsa atas nama identitas, yang berkebalikan dengan nilai-nilai persatuan.

Oligarki Absolut dan Upaya Mempertimbangkan Ulang

Beranjak pada pembahasan berikutnya tentang sila yang mengandung nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, nilai-nilai kerakyatan berarti gotong-royong dalam berkehidupan karena sila ini dilambangkan dengan Kepala Banteng, yang mana banteng merupakan hewan yang suka berkelompok.

Secara politis, nilai-nilai kerakyatan bisa berarti demokrasi karena demokrasi menjadi sistem politik yang paling dekat dengan rakyat. Namun, coba kita tengok ke belakang, pada era Orde Baru, Pancasila yang dijadikan sebagai asas tunggal dalam segala lini kehidupan, justru melanggengkan otoritarianisme selama 32 tahun. Selain itu, alih-alih menjadikannya sebagai asas pembangunan, namun nyatanya melahirkan oligarki, yang merupakan kroni ekonomi-politik Soeharto. Upaya mencapai keadilan sosial yang hanya bisa dicapai (didasari) oleh nilai-nilai kerakyatan justru melahirkan keadilan hanya bagi segelintir orang.

Pada kenyataannya, oligarki warisan Orde Baru tetap bertahan hingga saat ini. Desentralisasi merubah lokus yang awalnya terpusat menjadi bersifat kedaerahan, maka oligarki muncul dalam konteks lokal. Hal ini, turut melahirkan politik transaksional pada setiap hajatan pilkada. Setali tiga uang, upaya tersebut justru melanggengkan aktivitas reorganisasi dan redistribusi kekayaan oligarki. Oleh karena itu, rakyat yang seharusnya menjadi pemenang dalam sistem kenegaraan ini, justru lebih sering menjadi objek bulan-bulanan oligarki.

Upaya perlawanan rakyat terhadap oligarki dalam wujud populisme juga berlalu dengan sia-sia. Populisme yang sering diartikan sebagai rakyat vis a vis dengan elite korup, tetapi justru terjadi penunggangan oleh oligarki. Massa dalam populisme Islam dijadikan sebagai alat mobilisasi suara strategis saat politik elektoral, misalnya, konteks Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 (Pilgub DKI Jakarta 2017), keluarga Cendana muncul di tengah-tengah panggung politik. Hal senada juga terjadi di Kabupaten Banyumas, kerumunan massa dalam populisme Islam dijadikan sebagai alat mobilisasi suara strategis oleh calon anggota legislatif (caleg) yang merepresentasikan oligarki.

Penunggangan terhadap populisme Islam oleh oligarki, selain mengakibatkan hilangnya gerakan politik transformatif-progresif dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, juga berakibat pada meningkatnya konservatisme Islam di aras lokal. Oleh karena itu, babak konflik horizontal atas nama identitas (agama) hingga saat ini masih terus berlanjut. Pada akhirnya, Pancasila hanya dimaknai secara berputar-putar dan tidak pernah tuntas.

Kembali pada tesis awal tulisan ini yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai causa materialis Pancasila, maka  jika bangsanya lebih sering bersifat paradoks upaya mempertimbangkan ulang redaksi Pancasila bisa menjadi alternatif strategis. Barangkali “Ketuhanan Yang Adil dan Beradab” lebih cocok ketimbang “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Itu karena jika berketuhanan dengan cara adil dan beradab, maka tidak akan ditemui tindakan kekerasan atas nama agama. Sehingga kita selesai mengurusi fondasi dan beranjak menyelesaikan bangunan sila-sila berikutnya.

Sebagai catatan terakhir dan sebagai upaya perenungan bersama, masih layakkah kita merayakan Hari Lahir Pancasila?

Fajar Assidiq
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Memilki ketertarikan pada ruang lingkup ekonomi-politik, Islam politik, politik identitas, gerakan sosial dan politik dan kepemiluan. Sedang menyelesaikan tesis berjudul POPULISME ISLAM DI BANYUMAS Kebangkitan Salafisme dan Borjuasi Muslim Cilik Keluarga Basalamah.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Islam Kosmopolitan

Diskursus tentang keislaman tidak akan pernah berhenti untuk dikaji dan habis untuk digali. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada titik terang. Justru, keterkaitan Islam...

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Yesus, Tuhan Kaum Muslim Juga? [Refleksi Natal dari Seorang Mukmin]

Setiap menjelang perayaan Natal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang boleh tidaknya kaum Muslim mengucapkan selamat Natal menjadi perbincangan. Baru-baru ini MUI kembali menambah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.