Jumat, Maret 5, 2021

Pandemi dan HAM untuk Pengungsi Rohingya

Memaknai Pandemi, Sinyal Revolusi!

“Sebuah revolusi bukanlah taman mawar. Sebuah revolusi adalah pertarungan sampai mati antara masa depan dan masa lalu.” —Fidel Castro Sebagai seorang pejuang yang mendambakan perubahan...

Iklan dan Obsesi, Siapa yang Salah?

Kita ini lucu. Untuk urusan wangi saja, kita membeli sederet produk perawatan. Baju kita cuci menggunakan sabun yang beraroma. Lalu kita rendam menggunakan pelembut...

Hoax dan Kesehatan

Dalam beberapa hari terakhir ini, timeline berita kita acapkali memberitakan berita bohong mengenai selang cuci darah RSCM yang biasa digunakan 40 pasien dalam sekali pakai...

Pemilu 2019, Amanah atau Tahta ?

Dalam sejarahnya, pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 11 kali termasuk pemilu di tahun 2019 ini. Banyak momen yang telah menghiasi pemilu di Indonesia...
Nurul Faqiriah
Saya Adalah Mahasiswa Hubungan Internasional. Universitas Islam Indonesia

Etnis Rohingya merupakan Muslim minoritas yang mendiami bagian Rakhine, Myanmar. etnis Rohingya sering mendapat diskriminasi dari masyarakat Myanmar yang merupakan mayoritas Budha, orang Budha menganggap mereka paling suci dan etnis Rohingya dianggap rendah, anggapan ini memberikan legitimasi untuk kelompok budha melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Secara historis, ketegangan antara etnis Rohingya dan Myanmar sudah terjadi sejak zaman kolonialisme Inggris. Pada tahun 1942 upaya pengusiran etnis Rohingya dari wilayah Arakan atau yang saat ini dikenal Rakhine telah dilakukan

Tak hanya upaya pengusiran, etnis Rohingya juga dibantai oleh pasukan pro inggris yang mengakibatkan 100.000 muslim tewas pada waktu itu. Ketegangan antara etnis Rohingya dan Myanmar semakin meningkat setelah Burma merdeka pada 1948.

Sejak saat itu muslim Rohingya selalu mengalami diskriminasi dan pengusiran yang menyebabkan mereka mengungsi ke Bangladesh. Diskriminasi yang dialami etnis Rohingya semakin kompleks ketika pemerintah Myanmar menerapkan kebijakan yang mencabut kartu putih atau kartu identitas warga negara Myanmar terhadap etnis Rohingya pada 31 maret 2015 lalu, yang kemudian menandakan bahwa kewarganegaraan etnis Rohingya telah dicabut dan secara resmi mereka sudah bukan menjadi warga negara Myanmar lagi.

Pencabutan kartu Putih oleh pemerintah Myanmar tentu membuat etnis Rohingya menjadi stateless. Kekerasan struktural yang terus meluas menyebabkan etnis Rohingya kerap mendapat diskriminasi seperti pembunuhan, pelecehan seksual, penggusiran dan lain-lain.

Hal ini tentu menyebabkan mereka harus melarikan diri keluar dari Myanmar untuk mendapatkan rasa aman. Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar semakin memanas pada  2017 membuat etnis Rohingya harus melarikan diri melintasi perbatasan dan kebanyakan dari mereka mengungsi di Bangladesh.

Menurut data UNHCR pada Agustus 2017 tercatat sebanyak 745.000 orang Rohingya memasuki Bangladesh dan tinggal di Kamp pengungsian Cox’s bazar. Kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap etnis Rohingya membuat mereka mengungsi dan mencari suaka ke negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Bangladesh.

Namun, baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita bahwasanya Malaysia telah menolak kedatangan kapal pengungsi Rohingya yang membawa ratusan penumpang dengan alasan mencegah penularan Covid-19. Padahal, seharusnya Malaysia dapat menerima pengungsi Rohingya dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

Menurut IOM nasib para pengungsi Rohingya membahayakan karena saat ini cuaca sedang ekstrim yang meyebabkan angin topan maka dari itu perlunya pendaratan yang aman untuk memastikan keselamatan bagi para pengungsi Rohingya. Selain itu IOM juga meminta negara mitra untuk menjunjung tinggi komitmen deklarasi Bali 2016 serta janji ASEAN untuk melindungi yang paling rentan.

Solidaritas yang tak kunjung padam dari Indonesia

Indonesia bukanlah pihak yang menandatangani konvensi 1951 terkait status pengungsi atau protokol 1967. Namun bukan berarti Indonesia bebas menolak kedatangan pengungsi. Sejauh ini untuk melindungi para pengungsi Indonesia memiliki undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur mengenai orang asing.

Lebih lanjut Indonesia juga mempunyai regulasi mengenai pengungsi yang tertuang dalam pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan ‘’ Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan berhak mendapat suaka dari negara lain.’’

Dengan mengacu peraturan undang-undang diatas maka sudah sepatutnya Indonesia menerima pengungsi yang harus melarikan diri dari negaranya karena adanya kekerasan, diskriminasi dan persekusi.

Selama ini prinsip Non-Intervensi ASEAN membuat langkah negara-negara ASEAN untuk melindungi etnis Rohingya terbilang sulit. Prinsip non-Intervensi mengharuskan negara ASEAN menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota.

Terlebih Aung San Suu Kyi pemimpin de facto Myanmar sering mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di negaranya merupakan permasalahan internal dan dia kerap meminta negara lain tidak ikut campur.

Maka dari itu selama ini dalam melindungi etnis Rohingya Indonesia melakukan soft power diplomasi. Upaya Indonesia dalam melindungi etnis Rohingya dapat dilihat ketika Menteri luar negeri RI, Retno Marsudi melakukan dialog dengan pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik selain itu pemerintah Indonesia juga membentuk LSM, mendirikan rumah sakit, dan sekolah untuk korban terdampak konflik di Rakhine.

Semangat untuk melindungi etnis Rohingya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, baru-baru ini kita telah menyaksikan nelayan Aceh atas desakan warga menyelamatkan kapal yang membawa pengungsi Rohingya.

Sebelumnya pengungsi Rohingya ingin memasuki Thailand dan Malaysia. Namun, mereka ditolak untuk mencegah penularan covid-19. Namun, ditengah wabah covid-19 tidak menyurutkan warga Aceh untuk membawa kapal pengungsi Rohingya ke daratan.

Ini bukan kali pertama nelayan Aceh menyelamatkan etnis Rohingya, pada April 2018 lalu nelayan Aceh juga menyelamatkan kapal yang mengangkut 79 pengungsi Rohingya yang terdampar di Pantai Kuala Raja, Biruen, Aceh.

Kedatangan pengungsi Rohingya dimasa Pandemi ini juga mendapat perlakuan humanis dari pemerintah Aceh. Mereka kini tinggal di tempat karantina milik kantor imigrasi, mereka juga telah melakukan rapid test.

Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Ia mengaskan Indonesia untuk sementara waktu menerima kedatangan Pengungsi Rohingya. Namun disisi lain Retno menegaskan Prioritas utamanya adalah mengembalikan pengungsi Rohingya ke Rakhine dan mendorong pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik.

Namun, sebaiknya Indonesia tetap menampung pengungsi Rohingya tanpa mengembalikan mereka ke Myanmar. Mengingat kekerasan dilakukan secara historis dan terus berlanjut oleh negara ditambah lagi penyataan Aung San Suu Kyi yang kerap meminta pihak lain untuk tidak ikut campur bahkan Suu Kyi juga kerap menyangkal tuduhan bahwa Myanmar melakukan genosida kepada etnis Rohingya.

Dari sini dapat dilihat tidak ada jaminan keamanan dan penghormatan hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya jika ia kembali ke Myanmar, justru nyawa mereka akan semakin terancam.

Nurul Faqiriah
Saya Adalah Mahasiswa Hubungan Internasional. Universitas Islam Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Tanah dan Transmigrasi

Peliknya urusan pertanahan dipadukan dengan samarnya transmigrasi di Indonesia menjadikan perpaduan masalah yang sulit diurai. Pasalnya permasalahan terkait tanah bukan sekedar konflik kepemilikan dan...

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

ARTIKEL TERPOPULER

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.