Kamis, Januari 21, 2021

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Mempertanyakan Keberadaan

http://www.chrisakins.com/wp-content/uploads/2014/12/self-reflection.jpgSebuah ungkapan kegelisahan yang terus-menerus muncul dalam sebuah pikiran yang meragukan segala sesuatu. Itulah dasar di mana Descartes mempertanyakan keadaan “Co geto Ergo Sum”...

Bedanya Prinsip Syari’ah dan Syari’ah Pada Lembaga Perbankan

Pada saat sekarang ini ada tiga macam model perbankan di Indonesia yaitu sistem konvensional, sistem syari’ah, dan sistem konvensional sekaligus cabang syari’ah. Perbankan diatur...

Membaca; Kesadaran Merawat Kemajuan

Kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegemaran membaca; sebuah kebahagiaan. (Goenawan Mohamad)Darimana dimulainya sejarah umat manusia? Kita tak tahu persis. Tetapi kita bisa menandai bahwa manusia...

Menjegal Cakada Korup

Riak Pilkada di beberapa kabupaten/kota sudah semakin lancang bersuara, menghiasi portal berita, mulai dari surat kabar hingga layar kaca. Momentum Pilkada memang ajang menitipkan...
Indra Wicaksono
Indra Wicaksono. S1 Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Namun yang paling krusial dan menjadi perbincangan publik adalah dalam pengajuan daftar bakal calon tidak menyertakan caleg eks napi koruptor. Hal tersebut melahirkan pro dan kontra dari berbagai pihak, ada yang mendukung atau setuju dengan adanya semangat KPU dalam membersihkan wakil rakyat yang korup.

Namun, adapula yang tidak setuju dengan PKPU tersebut hal itu sangat tidak menghargai HAM sesorang untuk mencalonkan diri sebagai caleg. PKPU ini yang kemudian di gugat ke MA dengan tujuan untuk menyelesaiakan suatu permasalah tetapi pada realitanya permasalahan itu masih saja ada. Permasalahan ini muncul kembali, karena semangat KPU untuk membersihkan caleg yang korup melalui PKPU dibatalkan oleh MA.

Jika kejadian tersebut ditinjau dari sisi 2 mazhab yang ada dalam hukum yaitu mazhab hukum positivisme dan mazhab hukum progresivisme.

Tinjauan Mazhab hukum Positivisme

Mazhab positivisme ini dianut beberapa tokoh antara lain John Austin, Immanuel Kant dan Hans Kelsen. Dalam mazhab ini pada dasarnya tidak ada hukum jika tidak ada Undang-undang. Sehingga aliran positivisme ini menyamakan hukum dengan Undang-undang.  Mazhab ini sering  diterapkan termasuk di Indonesia yang dimana segala persoalan hukum diselesaiakan secara normatif (Hukum Positif) dengan mengacu pada Undang-undang.

Persoalan peraturan KPU mengenai pendaftaran caleg tanpa menyertakan eks napi koruptor ditinjau dari pandangan hukum positivisme ini dapat dikatakan melanggar norma hukum yang ada. Mengapa demikian ?.

Pasal 7 UU No. 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan mengenai jenis-jenis peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang.

Kemudian Pasal 8 UU No. 12/2011 yang menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat dan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga dalam hal ini KPU berhak membuat peraturan dari KPU itu sendiri (PKPU).

Dengan penjelasan tersebut maka PKPU merupakan peraturan yang kedudukannya berada di bawah Undang-undang. Oleh karena itu PKPU No. 20/2018 berada dibawah UU No. 7/2017.

Permasalahan yang muncul adalah isi dari pasal 4 dalam PKPU No. 20/2018 yang bertentangan dengan UU No. 7/2017 dimana dalam PKPU tersebut disebutkan bahwa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyertakan mantan terpidana korupsi tentulah hal ini sangat bertentangan sekali dalam pertauran yang ada diatasnya yakni UU No.7/2017 pada Pasal 240.

Persoalan ini yang kemudian di gugat ke MA. Putusan MA mengalahkan pihak KPU yang menganggap bahwa PKPU bertentangan dengan UU. Sehingga dalam mazhab positivisme ini sangat baku karena lebih condong mengikuti prosedur hukum yang berlaku (hukum positif).

Tinjauan Mazhab hukum Progresivisme

Prof. Satjipto Rahardjo merupakan tokoh pemikiran dari mazhab hukum progresif. Definisi dari hukum progresif itu sendiri berbeda-beda karena hal ini seseorang dalam menafsirkan hukum progresif itu menurut versinya sendiri.

Menurut Prof. Suteki dikutip dari hukum online “Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya” maksud dari pernyataan tersebut kurang lebih jika hukum yang kaku itu justru berlaku tidak adil sehingga hukum progresif ini bersifat cair yang tidak saklek dengan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan ketidakadilan. Mazhab progresif ini juga menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Mengenai PKPU eks napi koruptor ini, ditinjau dari mazhab hukum progresif dapat dikatakan hal yang wajar. Mengapa demikian? karena mazhab hukum progresif ini sangat selaras dengan keinginan manusia akan keadilan.

Seperti yang dikatakan oleh Dosen fakultas Filsafat UGM Rizal MustansyirHukum progresif memang masih berupa wacana, namun kehadirannya terasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum yang berlaku sekarang ini”.

PKPU eks napi koruptor hadir karena adanya keresahan dan keinginan yang kuat dari KPU untuk membersihkan calon wakil rakyat yang korup. Begitupula dalam putusan hakim merupakan hal yang diharapkan oleh masyarakat luas dengan adanya keadilan dari seorang hakim untuk memutus suatu perkara dengan semata diluar keadilan prosedural. Tentu hal ini dibenarkan dalam mazhab progresif walaupun ditinjau dari mazhab positivisme PKPU eks napi koruptor melanggar Undang-undang yang berlaku (UU No. 7/2017 tentang pemilu).

PKPU ini secara tidak langsung juga merupakan tindakan preventif guna mencegah korupsi dikalangan legislatif karena jika oknum legislatif ingin melakukan korupsi kemungkinan ia akan berfikir dengan sanksi yang diberikan oleh KPU.

Permasalahan mengenai PKPU eks napi koruptor ini sangat memerlukan hadirnya hukum progresif dalam keputusan hakim.

Penutup 

Kedua mazhab yakni positivisme dan progresifisme merupakan mazhab yang masing-masing memiliki tujuan yang baik. Mazhab positivisme merupakan mazhab yang prosedural artinya saklek terhadap aturan peraturan perundang-undangan, sehingga keadilan yang lahir juga lebih condong kepada keadilan prosedural. Dalam persoalan PKPU ini merupakan

Sedangkan mazhab progresivisme merupakan mazhab yang lebih lentur dimana mazhab ini mencari jalan keadilan dengan semangat kemanusiaan bukan hanya dengan legalitas formal saja. Dengan adanya mazhab ini maka keinginan masyarakat luas pencari keadilan & kesejahteraan dapat terwujudkan seperti semangat KPU dalam membersihkan lembaga legislatif dari orang-orang korup.

Indra Wicaksono
Indra Wicaksono. S1 Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.