OUR NETWORK

Pancasila sebagai “Rukun” Berbangsa dan Bernegara

Rukun, menurut ajaran Islam merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan, selain itu rukun juga bisa diartikan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu.

Sejak masih kecil kita diperkenalkan kepada rukun Islam, mulai dari dua kalimat syahadat, laa ila ha illah muhammadar rasulullah (tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah), sholat lima waktu, zakat, puasa dan rukun Islam yang terakhir yakni berangkat haji ke baitullah jika mampu.

Jika semua rukun itu sudah dijalani, keberislaman kita sudah bisa dikatakan sempurna. Begitu juga dengan rukun Iman, mulai dari iman kepada Allah sampai rukun yang keenam yakni iman kepada qada’dan qadar.

Rukun, menurut ajaran Islam merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan, selain itu rukun juga bisa diartikan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu.

Dalam hidup berbangsa dan benegara, pancasila merupakan ideologi negara yang tidak bisa ditawar. Pancasila sebagai asas negara, juga terdiri atas 5 sebagaimana rukun islam. Kelima rukun  tersebut harus dipenuhi jika kita ingin menjadi warga negara yang baik.

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai rukun berbangsa dan bernegara yang pertama dan yang utama, setiap warga negara di republik ini hendaknya berangkat dari pengakuan yang sadar bahwa ia ada di Indonesia karena ia diadakan oleh Tuhan yang Esa.

Jika rukun pertama ini direnungkan secara seksama, maka segala aktivitas yang dilakukan akan berangkat dari niat yang tulus dan berujung pada kebaikan-kebaikan.

Akan tetapi, jika Ketuhanan Yang Maha Esa berubah bentuk menjadi keuangan yang maha kuasa, maka setiap langkah hanya demi uang, lebih-lebih untuk mendapat kekuasaan, jabatan, harus menggunakan pelican yang namanya uang.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Setelah pengakuan akan keesaan Tuhan, maka rukun berikutnya yakni tugas kemanusiaan sebagai khalifah Tuhan di Bumi Indonesia. Mengolah segala sumberdaya yang ada dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut secara bersamaan akan menghasilkan peradaban. Maka tidak perlu orang-orang disuruh menghormati orang lain karena menghormati orang lain sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Persatuan Indonesia

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin slogan itulah yang paling tepat untuk disematkan pada rukun berbangsa dan bernegara yang ketiga ini.

Setiap warga negara, dari suku dan agama apapun bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan NKRI.

Bersatu melawan korupsi, bersatu melawan teroris, bersatu melawan narkoba, dan setuan-seruan persatuan lainnya harus selalu ditingkatkan.

Siapa pun yang berusaha bahkan dalam aktivitas dakwahnya, mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa sekalipun namun berisi pesan-pesan yang memecah bangsa, maka ia belum layak dikatakan warga negara yang baik.

Bung karno pernah berpesan “samen bundeling van alle krachten van de nation”, atikan sendiri.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan

Bukan mufakat tanpa rapat sehingga yang menghasilakn kesepakatan tanpa perjanjian yang terikat. Itulah kalimat yang tepat untuk mengawakili rukun yang yang keempat ini.

Setiap kebijakan, tidak boleh ada kebijakan otoriter. Sistem perwakilan kita, dalam merumuskan dan mengeluarkan kebijakan selalu melalui musyawarah mufakat.  Permusyawaratan yang dilakukan atas nama rakyat. Namanya juga wakil rakyat.

Wakil rakyat seharusnya merakyat, kata Iwan Fals. Rakyat jangan terlalu banyak menuntut, karena wakil rakyat juga manusia.

Jika kalimat-kalimat seperti itu yang selalu diperdengarkan di negeri ini, nampaknya hidmat dan kebijaksanaan akan selalu berjalan beriringan dengan bangsa ini.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Untuk menjelaskan rukun yang terakhir ini, ada dua hal yang selalu menjadi monster di negeri ini. Pertama, hukum itu, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kedua, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Untuk menjawab dua hal tersebut, perlu kita tengok terlebih dahulu rukun yang keempat, musyawarah, rapat, yang mengatasnamakan wakil rakyat, tentunya memusyawarahkan masalah-masalah kerakyatan.

Pertama masalah hukum, harus sama rata. Tidak boleh pandang bulu. Misalnya, karena yang tersangkut hukum merupakan pejabat negara, bahkan karena tokoh agama sekalipun ada embel-embel “yang mulai, yang terhormat, yang sangat terhormat, yang masya-Allah mulia” sedangkan karena masyarakat kecil hanya menyebutkan namanya saja, si fulan, titik.

Adanya pembedaan semacam itu sekalipun, akan berdampak pada kesan akan adanya ketidakadilan di bidang hukum. Kedua, terkait ekonomi, sama-sama merasakan. Tidak boleh ada masyarakat yang tidak makan sedangkan di sisi yang lain tengah marak kenaikan gaji dan tunjangan ASN.

Meminjam bahasa ekonom amartya sen, dalam ekonomi, harus ada keadilan distributif, kalau meminjam bahasa al quran, “agar kekayaan/harta tersebut tidak hanya berputar-putar diantara orang yang kaya saja”.

Karena jika tidak ada keadilan, akan timbul keresahan, kerusakan bahkan kehancuran-kehancuran di masyarakat. Jika kelima rukun berbangsa dan bernegara yang dibingkai pancasila di atas dipenuhi oleh segenap warga negara khususnya pejabat negara, karena memang semarak diperingatinya hari lahir pancasila digagas oleh negara.

Meskipun pada hakikatnya, 1 Juni 1945, pancasila lahir sebagai kenyataan obyektif yang sudah berjalan di negeri ini. Bahwa setiap warga negara berketuhanan yang maha esa, berprikemanusiaan dan beradab, memiliki semangat persatuan, mengedepankan musyawarah serta selalu menjunjung keadilan.

Alumnus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dosen Studi Agama dan Kearifan Lokal IAIN Kediri

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…