Selasa, Maret 2, 2021

Orang Indonesia Berkemajuan Seperti Negara Lain?

APBN di Persimpangan Keberpihakan

APBN merupakan sebuah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disusun pemerintah dalam membiayai seluruh program dalam satu tahun. Tentunya program yang direncanakan pemerintah diselaraskan...

Menata Mekanisme PAW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan di awal tahun 2020 dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). OTT kali ini dilakukan terhadap salah satu...

Covid-19 dan Nafsu Ibu Kota Baru

Sebelum dilantik sebagai Presiden Indonesia untuk periode keduanya, Joko Widodo sudah meyakinkan seluruh elemen masyarakat tentang rencananya memindahkan ibu kota negara (IKN). Segala persiapan...

Persekusi Ahmadiyah dan Negara yang Alpa

“Banyak orang hari ini, tampaknya lebih ingin menjadi benar daripada penuh kasih” (Karen Armstrong) Peristiwa di Lombok Timur, NTB pada Sabtu (19/05/18) yang terulang pada Minggu...
Syarif
Guru yang senang menganalisis kebijakan pendidikan dan berusaha memberi solusi

Negara kita dihuni oleh 265 juta jiwa dengan jumlah orang dewasa 179.13 juta jiwa per 2018 atau sekitar 67.6%. Jumlah manusia yang hampir mencapai 200 juta ini adalah kategori rentang umur 14 – 64 tahun yang masuk ke dalam kategori manusia produktif.

Bahkan, diantara jumlah ini ada sekitar 75.000 Doktor dan 5.576 Professor yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Bayangkan jika jumlah itu berfikir dan bekerja untuk kemajuan Indonesia, apakah negara kita tidak akan maju?

Pasti kita bisa duduk setara dengan negara-negara maju layaknya Amerika, Australia, dan negara – negara maju lainnya. Hanya saja, Bangsa kita yang tidak mau. Kita lebih senang terkungkung dengan kebodohan kita sendiri. Kita tidak mau keluar dari kubangan lumpur kemunafikan.

Tak ubahnya sekumpulan kerbau yang girang dengan kubangan air lumpur di terik siang. Bangsa kita bangga tidur beralaskan kedengkian, duduk dan berdiripun berdasarkan ego dengan mengesampingkan akal sehat dan rasionalitas. Jika sudah seperti ini, bagaimana Indonesia bisa maju?

Mau bukti?

Di bidang Pendidikan, ada banyak kasus. Diantaranya, kongkalikong antara Kepala Sekolah dengan operator dapodik sekolah dalam menggerogoti dana APBN yang dicairkan dalam bentuk dana BOS maupun dana sertifikasi untuk (MAAF) para guru (non) professional. Kedua pihak ini bekerja secara terstruktur dan sistematis dengan cara memanipulasi data jumlah siswa dan jumlah jam kerja guru.

Pada data siswa, ada beberapa siswa yang telah keluar dari sekolah, namun namanya tetap tercantum sebagai penerima dana BOS. Sedangkan pada data guru, sebenarnya banyak guru yang tidak layak mendapatkan tunjangan sertifikasi dikarenakan jumlah beban kerja tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana.

Oleh karena itu, tak jarang guru yang telah bekerja sebagai wakasek selama 5 tahun rela dicaplok jamnya dan diberikan kepada guru sertifikasi yang lain. Secara sekilas, nampaknya tidak ada masalah, apalagi jika guru yang dicaplok jamnya ikhlas untuk mewakafkan beban kerja kepada guru sertifikasi yang belum memenuhi beban kerjanya.

Akan tetapi ini adalah persoalan klasik yang sudah bertahun–tahun dan munculnya hampir bersamaan dengan lahirnya program sertifikasi itu sendiri. Lalu kenapa ada pembiaran? Dikatakan pembiaran karena pasti orang level atas dalam ranah institusi Pendidikan sekelas Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Bidang (Kabid) pasti tahu.

Kalau mereka yang disebutkan ini tidak tahu berarti mereka pura–pura tidak tahu karena persoalan sertifikasi ini adalah persoalan yang masif. Mustahil level bawah setingkat guru dan Kepala Sekolah berani bermain jika tidak ada backingan dari atas. Ini baru satu bukti yang menunjukkan betapa bangsa kita senang menipu dan membodoh–bodohi diri sendiri dan orang lain.

Bukti yang kedua; di bidang pemerintahan. Sudah tak terhitung banyaknya alumni yang pernah mengenyam Pendidikan di Universitas bergengsi di luar negeri, baik itu lewat program beasiswa sponsorship dari luar negeri, maupun program beasiswa yang membebani APBN dan APBD provinsi dan daerah. Para alumni ini cenderung tidak diberdayakan.

Seorang guru misalnya yang telah kembali dari Australia dengan program sponsorship pemerintah Australia akan tetap menjadi guru biasa. Tidak ada promosi jabatan ke structural atau minimallah jadi pemateri dimana – mana sesuai dengan bidangnya. Padahal guru ini merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah teruji kompetensinya di level international. Kenapa tidak didudukkan bersama sejajar dalam deretan para policy maker di negeri ini?

Jika mereka (alumni luar negeri) diberikan ruang dan tempat untuk berkreasi dalam institusi dan lembaga – lembaga strategis pemerintah, saya yakin, mereka pasti lebih baik dari pada para penjilat tukang kongkalikong dan penggerogot dana APBN / APBD. Tapi, mengapa itu tidak dilakukan?

Karena para pejabat kita masih senang tenggelam dalam lumpur system yang corrupt. Bohong…jika mereka ingin memperbaiki nasib rakyat. Faktanya, Si Anu yang dibackingi Si Anu akan menjadi pejabat penting apalagi jika Si Anu bisa menjilat sana sini dan bijak_sana injak sini.

Bahkan ada yang lebih konyol lagi, seorang alumni luar negeri yang mengambil jurusan M.Ed.TESOL dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS guru karena persyaratannya adalah jurusan Pendidikan dengan gelar S.Pd / M.Pd. Padahal, M.Ed.TESOL dan M.Pd. adalah sama. Sama – sama konsentrasinya adalah Pendidikan.

Bahkan M.Ed.TESOL lebih hebat lagi karena bidang keilmuannya lebih spesifik kepada pengajaran Bahasa Inggris dan sudah pasti jago berbahasa Inggris. Sementara yang M.Pd. belum tentu lancar berbahasa Inggris. Entahlah, kebodohan apa lagi yang hendak dipertontonkan oleh policy maker di negeri ini. Mudah-mudahan hanya sekedar ketidak tahuan pegawai administrasi bahwa M.Ed.TESOL dan M.Pd. itu sama.

Dalam bidang pemerintahan desa pun masih menganut system yang sama bahkan lebih parah lagi dalam menggerogoti APBN. Proyek pembangunan fisik desa menjadi sasaran empuk para tikus tikus APBN tingkat desa.

Dalam satu kali periode kepengurusan Kepala Desa, tidak kurang dari 30 item yang sifatnya fisik, baik itu berupa pengadaan maupun rehab. Contoh; Pengadaan Bangunan Fisik Poskesdes yang menelan anggaran 120 juta. Setelah rampung, ternyata hanya 80 juta. Tapi laporannya adalah 120 juta.

Kemana sisa yang 40 juta? Jawabannya; Wallaahu a’lam bisshawwaab. Jika sisa anggaran per item berada pada kisaran 10 juta sampai 40 juta dan dikalikan 30 (item), maka sisa anggaran secara keseluruhan adalah pada kisaran 300 juta sampai !.2 Milyar. Fantastis bukan? Dan jika 1.2 M ini dikalikan dengan jumlah 82.030 desa dan kelurahan se-Indonesia, maka totalnya adalah 98.436.000.000.000 (98.4 Triliun).

Bagaimana jika seandainya uang sebanyak itu dikembalikan ke negara? Jawabannya; MKY (Mimpi Kali Yee)? Boro boro dikembaliin, petugas TPK nya (Tim Pelaksana Kegiatan) malah masih ngamuk – ngamuk pura – pura ngga kebagian. Oohh…negeriku sayang negeriku malang.

Kami yang balik dari perantauan menuntut ilmu untuk perbaikanmu di masa yang akan datang dan untuk generasi kami yang berdiri diatas perutmu, ternyata eh ternyata, kita bernasib sama. Aku takkan lagi bermimpi untuk Indonesiaku yang lebih baik.

Syarif
Guru yang senang menganalisis kebijakan pendidikan dan berusaha memberi solusi
Berita sebelumnyaMasa Depan Perda Syari’ah
Berita berikutnyaGolput yang Melempem
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

Mencermati Inflasi Menjelang Ramadhan

Beberapa pekan lagi, Bulan Ramadhan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu sebagian umat muslim ini adalah bulan yang istimewa karena masyarakat muslim berusaha berlomba-lomba dalam...

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.