Kamis, Oktober 29, 2020

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Timnas Kita Kalah Adu Strategi

Tim sepak bola Nasional Indonesia U-23 bertanding kembali dengan tim Nasional Vietnam dalam babak final di ajang SEA Games 2019 di Stadion Rizal Memorial,...

Menalar Nikah Siri

Isu nikah siri atau nikah di bawah tangan alias tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kembali mengemuka setelah Aris Wahyudi pemilik situs nikahsirri.com, mendeklarasikan...

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dan Hukum yang Berkeadilan

Indonesia hari ini diselimuti oleh berbagai tindakan kriminal yang marak terjadi, mulai dari pencurian, pemerkosaan bahkan hingga pembunuhan. Tindakan- tindakan tersebut jelas sangatlah fatal...

Puasa: Merajut Keadaban Politik

Bulan suci Ramadhan tahun ini membawa nuansa yang berbeda bagi umat muslim Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini, bertepatan dengan penyelenggaraan pesta...
Ilham Parase
mahasiswa pascasarajana hukum tata negara fakultas hukum universitas islam indonesia

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang untuk diadakan secara langsung. Rakyatlah yang menjadi pemilik kedaulatan perihal siapa yang akan dipilih. Para elite akan berikhtiar memperoleh simpati rakyat guna mendapat legitimasi sebagai peraih suara terbanyak.

Jamak dipahami disetiap tahunnya pilkada ramai dengan kampanye, masa pendukung pasangan calon beramai-ramai berkumpul mendengarkan orasi visi-misi pasangan calon. Namun tentu itu semua saat kondisi normal. Akan berbeda dengan pilkada serentak tahun 2020 ini yang dselenggarakan ditengah pandemic covid 19.

Sebab kita ketahui bersama sejak masa corona virus masuk ke Indonesia, kehidupan bangsa berada dalam ketidakpastian tentang sampai kapan virus ini akan berlangsung hingga berakhir. Banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, membuat kita sempat menutup akses kerja disegala sektor bidang agar dihentikan sementara.

Namun ternyata carut-marut ekonomi memaksa kita harus berfikir ulang, apakah tetap melakukan penutupan akses terhadap segala sektor pekerjaan dengan alasan kesehatan ataukah tetap melanjutkan namun dengan resiko akan banyak yang nyawanya terancam.

Ternyata pemerintah kita memilih alternatif memberlakukan new normal atau kebiasan hidup baru. Mulai dari tidak berjabat tangan, menjaga jarak hingga mencuci tangan disetiap tempat ruang interaksi publik. termasuk untuk penyelenggaraan pilkada pun ikut dilematis. apakah tetap diselenggarakan dengan memperhatikan protokoler kesehatan ataukah menunda sebagaimana tuntutan berbagai elemen masyarakat.

Bahkan sekelas NU dan Muhammadiyah sampai turun tangan meminta pemerintah tidak melanjutkan pilkada serentak. Alasan NU dan Muhammadiyah bagi penulis tentu bukan tanpa dasar. pertimbangan dua organisasi masyarakat (ormas) islam yang memiliki basis masa besar ini adalah bagian dari penguatan. bahwa civil society menginginkan pemerintah tidak saja terfokus pada agenda ketatanegaraan namun juga mengdepankan aspek keselamatan manusia.

Sebab, jika merujuk dari dua hasil survei terakhir yang dilakukan lembaga survei Charta Politika dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat ingin penyelenggaraan pilkada yang akan dilangsungkan di 270 daerah tersebut ditunda.

Mayoritas publik menilai Pilkada Serentak 2020 ini sebaiknya ditunda pelaksanaannya terkait situasi wabah yang melanda, demikian bunyi kesimpulan survei Indikator seperti dilansir Kompas.com dari publikasi resminya. Survey indicator, melakukan survei opini publik terhadap 1.200 responden pada rentang 13-16 Juli 2020. Survei dilakukan dengan metode kontak telepon dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari survey ini terlihat, mayoritas masyarakat tidak menginginkan negara fokus pada agenda politik ditengah masa pandemic covid 19. Meskipun demikian bagi penulis agenda pilkada menjadi penting sebab menyangkut agenda ketatanegaraan berkaitan dengan pengambilan kebijakan ditengah publik yang harus dilakukan oleh kepala daerah bukan sementara. Kita ketahui bersama banyak daerah yang masa periode kepala daerahnya akan berakhir. Artinya dibutuhkan pilkada untuk memilih kepala daerah untuk periode selanjutnya. Argumentasi like or dislike tentu tak bisa begitu saja menunda pilkada.

Siti Zuhro dalam tulisannya yang berjudul Model Demokrasi Lokal menilai, Pilkada langsung merupakan terobosan politik yang signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Karena itu, pilkada langsung merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Pada dasarnya, pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsipprinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pendalaman demokrasi seperti diungkap Reuschmeyer (1992) adalah suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktik demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal.

Sehingga keberadaan Pilkada hakikatnya meneguhkan prinsip demokrasi kita. Sebab efektivitas pemerintahan sangat ditentukan dari sirkulasi politik atau proses politik ditingkat lokal. Bahkan menunda pilkada sebenarnya dapat menganggu efektivitas pemerintahan. Sebab masa jabatan kepala daerah akan berakhir dalam waktu yang tidak lama lagi.

Maka akan ditunjuklah pelaksana tugas (PLT), sebagai pemegang kendali administrasi pemerintahan sementara waktu sampai ada kepala daerah yang definitif untuk 5 tahun. Problemnya PLT tidak dapat membuat keputusan yang siafatnya strategis menyangkut anggaran dan penyegaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebagaimana tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 14 ayat (7)  menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran”.

Sebenarnya tak perlu dilakukan penundaan, selama kepolisian, KPU, dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 benar-benar mengawasi jalannya Pilkada agar mematuhi protokoler kesehatan.  Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil wali kota Tahun 2020. Pasal 8 C ayat (1) dengan tegas menyebutkan “Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”.

Artinya instrument hukum untuk menangani corona ditengah penyelenggaraan pilkada serentak telah ada.  Keselamatan rakyat sangat utama bahkan ada sebuah azas yang menyatakan salus populis suprema lex esto bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun hukum tertinggi itu tidak boleh pula menjadi dalil yang memperlambat pelayanan rakyat.

Bukankah hal tersebut akan membahayakan keselamatan rakyat, karena rakyat butuh pemimpin yang memiliki kewenangan cepat untuk mengatasi corona (tidak terhalang kewenangannya untuk mengambil keputusan strategis).  Juga memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan untuk menghindari segala kemungkinan dari krisis ekonomi yang hampir saja didepan mata, di masa masa sulit bagi bangsa kita saat ini.

Ilham Parase
mahasiswa pascasarajana hukum tata negara fakultas hukum universitas islam indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Kelamnya Dunia Politik di Thailand

Apa yang kalian bayangkan tentang negara Thaiand? Ya, negara gajah putih tersebut sangat dikenal dengan keindahannya. Apalagi keindahan pantai yang berada di Krabi dan...

Anak Muda dan Partai Politik

Tak dapat disangkal, gelombang demokratisasi seiring dengan gerakan reformasi 1998 telah mengantarkan kita pada suatu elan kehidupan publik yang terbuka, egaliter, dan demokratis. Reformasi...

Machiavelli: Pemikir yang Banyak Disalah Pahami

Dalam kajian Ilmu Politik, nama Nicollo Machiavelli dipandang sebagai penggagas teori politik modern. Tentu hal tersebut sangat beralasan, mengingat posisi Machiavelli yang secara tegas...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dialog Sang Penyemangat

Ketika Sang Penyemangat datang kepadaku untuk memberikan tausiyah yang membarakan kalbu, Jiwaku begitu menggebu-gebu. Setiap kudengar tausiyah suci itu rangkai katanya merona dikalbu dan...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Machiavelli: Pemikir yang Banyak Disalah Pahami

Dalam kajian Ilmu Politik, nama Nicollo Machiavelli dipandang sebagai penggagas teori politik modern. Tentu hal tersebut sangat beralasan, mengingat posisi Machiavelli yang secara tegas...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.