Kamis, Maret 4, 2021

Omnibus Law dan Regulasi Investasi

Duhai Elite Politik, Adakah Kami dalam Pelobian Kalian?

2018 adalah tahun yang ramai, tahun yang sangat sibuk bagi negeri ini. Setelah disibukkan dengan hiruk pikuk dan keramaian ibukota dari berbagai media serta...

Upah Minimum Regional (UMR), Tidak Berlaku Lagi

Akhir pekan ini upah minimum regional jogja menjadi trending topik di twitter. Banyak cuitan-cuitan dengan tagar #UMRJogja. Padahal sejak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja...

Hoaks Surat Suara 7 Kontainer dan Semur Jengkol, Sedap Bung!

Memasuki hari-hari awal tahun 2019, wajah politik nasional semakin garang. Kalau boleh saya mengibaratkan, kasus hoaks suara suara 7 kontainer yang sudah tercoblos sama...

Flash Sale Hantu Konsumtif

Gempuran promo akhir tahun melalui media daring mendistraksi seseorang untuk membeli produk dengan iming-iming Flash Sale. Potongan harga yang diberikan pun tidak biasa, promo...
Rustam Magun Pikahulan
Dosen IAIN Parepare/Pengurus LPBHNU Parepare, Magister Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Wacana tentang Omnibus law muncul pertama kali ketika Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 menyampaikannya dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Omnibus law yang di wacanakan sangat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi Indonesia, diantaranya Undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.Omnibus law di Amerika Serikat sering dipakai sebagai Undang-undang lintas sektor.

Salah satu tujuan pemerintah Indonesia menerapkan omnibus law  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan jika disahkan, RUU Cipta Kerja serta RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan akan meningkatkan investasi setidaknya sekitar 0,2%—0,3% pada awal pemberlakuan.

Selain itu juga Omnibus Law merupakan upaya penyederhanaan regulasi yang diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Menteri tenaga kerja menyampaikan Kebijakan Omnibus Law merupakan angin segar bagi iklim investasi Indonesia. Kalangan pengusaha menyambut baik kebijakan tersebut bisa mendorong terjadinya investasi industri yang lebih tinggi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani optimistis jika Omnibus Law diterapkan akan memberikan kemudahan berinvestasi terutama dalam perizinan yang selama ini selalu dikeluhkan investor. Jadi bisa dikatakan bahwa Omnibus law dibidang investasi hadir untukenudahkan investor.

Akan tetapi, jika  berkaitan dengan kemudahan berinvestasi sebagai tujuan penerapan Omnibus law dibidang investasi, Undang-undang No. 25 Tahun 2017 telah memberikan kemudahan terhadap investor melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal bagi investor baik itu dari dalam maupun luar negeri.

Kemudahan bagi investor telah diatur dalam undang-undang penanaman modal Indonesia dan memberikan banyak kemudahan terhadap investor. Pemerintah telah menyediakan kesempatan ekonomi, stabilitas politik, sampai dengan kepastian hukum. Salah bentuk kemudahan yang diberikan kepada investor adalah menerapkan azas perlakuan yang sama tanpa membedakan negara asal, yang berarti bahwa asing dan dalam negeri sama.

Indonesia sudah memberikan kemudahan terhadap investor tanpa harus adanya Omnibus law, karena Indonesia telah memasukan azas The Most Favored Nation Principle dari GATT serta prinsip keterbukaan dalam bidang investasi kedalam undang-undang penanaman modal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara terhadap investor.

Berbicara tentang kemudahan bagi investor dalam bidang usaha, dalam pasal 12 ayat (1) Undag-undang No.25 tahun 2007 investor diberikan kemudahan untuk berinvestasi pada semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Kemudahan terhadap investor yang diberikan oleh negara terhadap investor melalui Undang-undang No.25 tahun 2007 sampai pada hak dari investor. Diantaranya kepastian hak, hukum, dan perlindungan serta infomasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya serta hak pelayanan. Pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan  kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh  hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor.

Oleh karena itu Omnibus law yang salah satu tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi agar menarik investor datang ke Indonesia, jangan sampai menyampingkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 yang telah mengatur tentang fasilitas serta kemudahan untuk investor.

Omnibus law jangan sampai memudahkan investor tapi tidak memikirkan perekonomian dan pendapatan negara. Sebab berbicara tentang pengurangan pajak dan sebagainya telah diatur secara jelas dalam undang-undang penanaman modal walaupun itu bersyarat.

Rustam Magun Pikahulan
Dosen IAIN Parepare/Pengurus LPBHNU Parepare, Magister Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Tanah dan Transmigrasi

Peliknya urusan pertanahan dipadukan dengan samarnya transmigrasi di Indonesia menjadikan perpaduan masalah yang sulit diurai. Pasalnya permasalahan terkait tanah bukan sekedar konflik kepemilikan dan...

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

ARTIKEL TERPOPULER

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.