OUR NETWORK

Negara Hukum dan Sistem Pendidikan dalam Melawan Nalar Kritis

“Manusia itu fana karena kekuasaan yang abadi” ucap seorang kakek di sebuah lampu merah.

Begitulah seorang kakek yang sudah tua melihat bagaimana di Indonesia manusia itu sebuah hal yang asbtrak, tidak jelas jadi wajar saja kalau kekuasaan yang didahulukan namanya juga homo homini lupus bukannya kita serigala bagi yang lain?

Dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas Paulo Freire menyoroti bagaimana kemudian kekuasaan menjadi media penindasan pengasingan manusia. Manusia yang mempunyai fitrah sebagai manusia bebas justru menjadi objek bukan lagi subjek dan tragisnya menerima penindasan tersebut.

Freire menyoroti bahwa hal ini tidak terjadi karena penghancuran status manusia sebagai sesama subjek saja namun juga ada pra kondisi yang terus diulang dan diulang hingga memukul istri karena masalah ekonomi adalah hal yang biasa. Lantas bagaimana semua ini bisa terjadi?

Menarik memang untuk dibahas mengingat Indonesia dalam hal karya tulis di media bahkan dunia akademis jarang sekali yang membahas hal ini layaknya bagaimana cara masuk ke BUMN dan korporasi besar yang dengan mudah ditemui tiap akhir tahun dari mulai trik jitunya hingga job fair yang melimpah layaknya waralaba retail di sudut kota.

Pertama setelah kita mengetahui bahwa halnya manusia dewasa ini sudah terasing dari diri mereka sebagai subjek akibat sistem tentu langkah kedua yang dilakukan adalah dengan melihat rangkaian selanjutnya tentang variabel apa yang menjadi turunan kemudian menjadi instrumen ini? Jika Freire menyebutkan bahwa sistem pendidikan menjadi salah satu faktornya maka Louis Althusser kemudian menggunakan istilah aparatur ideologi negara sebagai instrumen selanjutnya. Apa saja kah instrumen itu?

Althusser kemudian menjabarkan hal tersebut dengan menyebut lembaga sensor, pendidikan, media hingga hukum adalah instrumen bagaimana wacana dominan melakukan reproduksi sarat-sarat pengasingan manusia. Untuk menalaah lebih dalam lagi maka saya mengajak anda untuk berpikir.

Dalam reproduksi kekuasaan maka ada yang namanya soft power dan hard power dari mana istilah ini ada? Anggap saja soft merujuk kepada penggunaan tataran ide yang ditanamkan dan dipertahankan seperti ideologi, nilai, moral dan etik sementara hard adalah penggunaan kekuatan kasat mata macam aparat negara, ya bisa saja militer, polisi hingga lembaga aparatur lainnya.

Jika hard tentu kritiknya sudah sangat banyak, dari para akademisi hingga band punk namun bagaimana jika penggunaan soft power? Hal ini sangat bahaya karena terkadang ide tidak nampak batang hidungnya dalam proses penanamannya. Jangan sebut soal seminar ideologi karena hal ini sudah tidak jaman, kita berbicara tentang aspek administrasi hingga doktrin yang ditanamkan terlihat seperti obat mujarab dalam mengentaskan masalah masyarakat modern.

Hal-hal macam 12 pilar pembentukan daya saing oleh World Econoic Forum yang diadopsi Kemenristekditi dalam Renstra 2014-2019 misalnya yaitu institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, besaran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi yang secara gamblang tidak membahas bagaimana pembangunan nalar manusia sama sekali. Yang menjadi fokus justru bagaimana manusia yang dihasilkan adalah mansuia yang mendukung sistem ekonomi pasar sebagai satu kesatuan.

Hal ini bukan hal tabu karena Ales VLK dalam Tesisnya yang berjudul Higher Education and GATS : Regulatory Consequences and Stakeholder Response sudah menjelaskan bahwa ada relasi antara administrasi sistem pendidikan negara dunia ketiga dengan kepentingan pasar yang ada. Lantas apa yang menjadi masalah?

Pertama adalah pendidikan tentu bukan tentang produk berguna bagi pasar saja melainkan menghasilkan manusia yang sadar dan kritis. Jika fokusnya hanya kepada menciptakan manusia yang berdaya saing dalam pasar maka tak heran jika terjadi dikotomi antara realitas manusia dengan manusia itu sendiri.

Dunia yang nyata tentang kemiskinan, diskriminasi gender dan lainnya seakan dipisahkan bagi peserta didik karena dianggap bukan bagian dari penciptaan manusia produktif berdasarkan World Econoic Forum yang pilarnya diadopsi oleh Indonesia, jadi jangan heran jika Menristekditi mengatakan riset penelitian harus besifat komersil.

Jika manusia mengalami keterasingan dengan tidak mampu mengenali dirinya sendiri dengan dunia nyata lantas apakah sistem pendidikan Indonesia akan menghasilkan manusia kritis?

Jawabannya tentu tidak karena Freire sudah merumuskannya dalam pendidikan model bank dimana posisinya manusia dalam sistem pendidikan ibarat gelas yang diisi bukan sesama manusia yang posisinya sama dengan mengedepankan dialog antara pendidik dan peserta didik.

Dari sini kemudian kita kembali kepada bahasan tentang kekuasaan. Semua ini bisa dilakukan jika kekuasaan antara negara-hukum-sistem pendidikan mengalami sinergitas dalam menjalankan wacana apa yang dominan seperti apa yang Louis Althusser katakan bahwa kekuasaan memerlukan sarat untuk merproduksi ide dalam mempertahankan kekusaan maka perlu sebuah instrumen legal yang menjadi dasar berlakunya ide dan wacana sebagaimana fenomena masyarakat modern menganggap hukum sebagai pondasi dasar bernegara maka kemudian dari hukum inilah lahir administrasi sistem yang kemudian menjalankan mekanisme mematikan nalar kritis masyarakat.

Negara – hukum – sistem pendidikan memang ibarat trisula maut karena pada dasarnya jika pengetahuan saja bisa digerakan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan dalam membentuk rasionalitas maka bukannya tidak mungkin jika negara berperan sebagai pembuat rasionalitas, hukum menjadi alat atau instrumennya maka jangan lupa dengan mata kuliah pengatar ilmu hukum jika hukum itu produk penguasa dan sistem pendidikan menjadi tombak dalam menghancurkan manusia sebagai subjek dengan memisahkannya dari dunia nyata.

Jika sudah begitu sah sudah praktek atau cara trisula ini dalam mematikan nalar kritis manusia. Karena sekuat apapun kekuasaan jika sebuah tatanan masyarakat masih berpikir kritis maka hancurlah kekuasaan itu menunggu harinya namun jika manusia tersesat dan terasing tak mampu berpikir kritis maka kekuasaan akan terus tereproduksi, jadi jangankan berpikir bagaimana melawan jika nalar kritis saja sudah bukan lagi fokus kita dalam menciptkana manusia, ya sekali lagi karena memang nalar kritis bukannya hanya membuat gaduh dan sangat tidak efisien?

Sumber tulisan

Louis Althusser, Ideologi dan Aparatur Ideologi Negara, terj. Mohamad Zaki HusseinIndporgress, 2015

Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, terj. Tim redaksi LP3ES, LP3ES, Jakarta, 1985 

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Rencana Strategis 2015-2019 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Jakarta, 2015

sumber internet dan ilustrasi

http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/94290/riset-harus-komersial-bukan-sekadar-publikasi diakses pada 29 November 2018 Pukul 23.00 WIB

https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKq8zEtvreAhWHpI8KHd4nC2gQjxx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.jacobinmag.com%2F2012%2F04%2Fmanufacturing-stupidity&psig=AOvVaw0QHTL5eEb87mvNhur2isPa&ust=1543609155560184 diakses pada 29 November 2018 Pukul 23.00 WIB

Penulis adalah mahasiswa UGM yang suka makan ayam geprek. tidak percaya? coba saja lihat di Instagram saya @vickyafris. Quote favorit saya "Mars ain't the kind of place to raise your kids In fact it's cold as hell" -Elton John- oh iya aliran musik saya Sosialis Demokratik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…