OUR NETWORK

Nasionalisme Top Down dan Kolektivisme Lebay

Ada yang keliru entah mengenai tafsir, muatan, atau cara nasionalisme dan Pancasila selama ini digambar-gemborkan, yang membuat banyak orang merasa tidak nyambung, tidak punya tempat layak dan hanya menjadi ‘penonton’.

Dalam suatu acara BPIP di Makassar akhir 2019, seorang pejabat mengeluh bahwa sekarang ini yang membutuhkan nasionalisme dan bertanggung jawab mengkampanyekan Pancasila seolah-olah hanya pemerintah saja, rakyat tidak. Pertanyaannya kenapa bisa begitu?

Nasionalisme Top Down

Jika nasionalisme adalah semangat kolektif yang mengikat kita menjadi sebuah bangsa dan Pancasila adalah pegangan hidup yang dianut oleh bangsa ini sejak dulu, tapi kini rakyat jadi tampak tidak butuh, yang harus diperiksa adalah pengertian tentang nasionalisme dan Pancasilanya.

Ada yang keliru entah mengenai tafsir, muatan, atau cara nasionalisme dan Pancasila selama ini digambar-gemborkan, yang membuat banyak orang merasa tidak nyambung, tidak punya tempat layak dan hanya menjadi ‘penonton’. Itulah nasionalisme dan Pancasila yang tertutup dan top down!

Betapapun canggih secara konseptual, rumusan nasionalisme dan Pancasila yang membuat banyak orang tak menjadi bagian atau tak punya peran penting, apalagi merasa ditinggalkan, ia sulit diterima. Karenanya, wajar jika banyak orang jadi tidak antusias.

Yang kita butuhkan sebetulnya bukan merumus-rumuskan Pancasila atau nasionalisme menjadi doktrin ketat yang siap saji, tinggal dipraktekkan. Kasus BP7 dan penataran P4 telah memberi pelajaran penting betapa mahal dan sia-sianya usaha semacam itu.

Yang perlu kita lakukan adalah terus membuka ruang-ruang kemungkinan supaya Pancasila dan nasionalisme bisa ditafsir ulang secara dinamis sehingga semua dan setiap elemen bangsa menemukan tempat terhormat dan memiliki peran bermartabat. Untuk menghindari anarkisme tafsir, tentu pemahaman sejarah, kepentingan kolektif bangsa sebagai prioritas utama dan visi hidup bersama yang adil bagi semua serta terus diuji secara demokratis di ruang publik bisa menjadi alat kontrol pemaknaan.

Saya punya pengalaman menarik. Suatu musim panas 2008 ketika masih sekolah di AS, saya duduk-duduk sambil momong di sekitar Independence Hall di Philadelphia.

Serombongan anak sekolah datang dan disambut oleh seorang pemandu wisata. Ketika tahu bahwa rombongan itu berasal dari suatu sekolah Katolik, sambil memandu tur si guide segera menjelaskan betapa besar peran Katolik dalam sejarah dan kehidupan bangsa Amerika.

Secara memikat, termasuk menyebut berbagai peristiwa dan tokoh sentral, sejarah Amerika diuraikannya dengan menyorot khusus kedudukan dan kontribusi penting umat Katolik. Tentu saja, rombongan tadi pun jadi sangat antusias dan menanggapi dengan berbagai komentar serta pertanyaan.

Ketika rombongan pertama selesai, datanglah  rombongan lain yang rupanya berasal dari suatu sekolah Yahudi. Hampir mirip dengan yang tadi, kali ini si pemandu menemani sembari menjelaskan betapa penting peran dan kedudukan orang Yahudi dalam perjalanan sejarah Amerika. Begitu seterusnya.

Tentu saja si guide ini tidak semata-mata sedang menyenangkan para wisatawan dengan mengarang cerita. Ia menyajikan narasi historis yang faktual, tapi diceritakan ulang menurut berbagai perspektif sesuai dengan audiens yang datang. Dengan cara begitu, setiap elemen yang berbeda bisa menemukan tempat dan peran terhormat dalam membangun sejarah bersama. Ini yang saya maksud sebagai cara terbuka menafsirkan nasionalisme.

Kolektivisme lebay

Dominasi kolektivisme yang berlebihan atas individu dalam masyarakat kita juga menjadi sebab lain kenapa nasionalisme kita melempem.

Kita tahu, individu adalah agen terpenting yang menopang tegaknya kehidupan moderen dan sistem demokrasi. Kemajuan yang menjadi mitos modernisme bisa berjalan jika setiap orang berpikir rasional sebagai individu yang merdeka. Demokrasi juga akan bekerja jika setiap orang, apapun latar belakang dan preferensinya, diperlakukan sebagai individu yang sederajat dalam proses pengambilan keputusan bersama, one man one vote.

Memang, ketika kita melakukan transaksi jual-beli di pasar sebagai konsumen, setiap orang diperlakukan sebagai individu. Mau bayar lunas, cicilan, hutang, untung atau rugi, semua ditanggung oleh individu-individu.

Ketika berpartisipasi sebagai pemilih di bilik-bilik suara, individu juga hadir nyata. Tapi dalam urusan di luar itu, individu dalam masyarakat kita kerap ditekan habis-habisan. Bahkan ketika berhubungan dengan negara sebagai warga, individu kerap seperti dilucuti sedemikian rupa, diiles-iles.

Untuk mendapatkan KTP saja, misalnya, yang sesungguhnya menjadi hak setiap individu warga negara, minimal enam hierarki pemerintahan harus kita lalui: RT, RW, kepala dukuh, kepala dusun, lurah sampai kecamatan (dulu bahkan kabupaten!).

Jika ada masalah di salah satu anak tangga hierarki itu, bisa batal pengakuan itu. Meski sudah ada KTP sebagai kartu identitas yang sah pun, kita masih sering harus merangkak lagi dari bawah untuk mendapatkan berbagai surat lain. Negara begitu sakral, individu warga negara begitu kurang berharga.

Padahal, buat apa negara didirikan jika tidak untuk memenuhi kepentingan manusia-manusia yang menjadi warganya, baik secara individual maupun kolektif? Sayangnya, dalam aspek tertentu, struktur, relasi dan asumsi dalam pengelolaan kehidupan berbangsa kita masih mewarisi sistem kolonial. Negara kerap tidak berperan untuk melayani, tapi justru mengawasi, kalau bukan mencurigai warganya, termasuk urusan yang sangat privat seperti keyakinan. Individu dan masyarakat kerap dilihat sebagai musuh potensial oleh negara.

Di banyak negara lain, asal memenuhi syarat yang dibuktikan dengan dokumen resmi, setap warga, bahkan orang asing yang tinggal sementara pun bisa datang hanya ke satu tempat untuk mendapatkan kartu ID. Negara begitu accessible dan siap melayani warganya.

Sekolah kita sebagai lembaga pendidikan yang diandaikan bisa menjadi ladang di mana individu moderen bisa tumbuh sehat pun lebih kerap menekannya. Dari mulai baju seragam, upacara rutin ala militer, metode pengajaran model indoktrinasi dan tes pilihan ganda, hingga lagu wajib sekolah semuanya menekankan kolektivisme sambil menekan individu. Setelah lulus sekolah/kuliah pun ada organisasi alumni yang dibuat per kelompok angkatan atau kelas, kadang lengkap dengan lagu mars dan jaket seragam pula.

Padahal ada berapa kelompok sosial yang terus-menerus menekan keberadaan invididu kita, mulai dari lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, asal daerah, organisasi keagamaan, partai politik, asosiasi profesi, grup olah raga, hobi dll?

Saking banyaknya entitas kolektif yang masing-masing menuntut loyalitas individu membuat kita sering sudah kehabisan energi ketika sampai pada level negara sebagai identitas kolektif tertinggi. Jika nasionalisme dan Pancasila sebagai ideologi mau dicekokkan sebagai barang jadi oleh negara yang disakralkan sambil menuntut loyalitas penuh, sementara peran, kontribusi dan kedudukan warga negara tidak mendapat tempat layak, sangat masuk akal jika sebagian dari kita jadi ogah-ogahan.

Negara-bangsa adalah entitas modern. Setiap warga, terlepas dari latarnya, adalah individu sederajat yang mestinya punya hak, kewajiban dan kedudukan bermartabat di depan negara. Karena itu, jika menghendaki antusiasme rakyat, nasionalisme dan ideologi negara harus terbuka untuk menampung dan memberikan kedudukan yang terhormat bagi setiap warganya, baik individual maupun kolektif.

Achmad Munjid, alumni Temple University AS, adalah dosen Departement Antar-Budaya, Fakultas Ilmu Budaya UGM

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…