Senin, April 12, 2021

Nasib Buruh dalam Pusaran Pandemi

Menelisik Lokasi Bersejarah di Daerah Prambanan

Nama Prambanan merupakan nama sebuah tempat sekaligus daerah yang ada di perbatasan antara Yogyakarta dan Klaten. Nama Prambanan juga sudah identik dengan sebuah candi...

Raja dan Ratu Anti Korupsi

Sudah berapa orang koruptor yang menghuni lembaga pemasyarakatan? Sudah berapa modul pencegahan korupsi dicetak? Sudah berapa film dibuat untuk memasyarakatkan gerakan anti korupsi? Sudah...

Ketika Agama Melahirkan Nalar Kritis

Selama beberapa tahun terakhir ini situasi negara ini sedang dirangsek oleh ide “penistaan agama.” Fenomena ini mencuat ke ruang publik saat Basuki Tjahaja Purnama...

Memilih Diam dalam Pemilihan Umum

Sistem politik yang sedang kita hadapi sekarang ini bernama “demokrasi”. Saya artikan demokrasi ini sebagai kebebasan dalam menyalurkan kekuasaan dari rakyat untuk rakyat. Sedapatnya...
Nandito Putra
Pemimpin Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Kampus, UIN Imam Bonjol Padang

May Day atau peringatan hari buruh tahun ini terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya setiap tanggal 1 Mei, para buruh selalu melakukan aksi demonstarsi untuk menyuarakan hak-haknya. Akan tetapi hari ini kebiasaan tersebut tidak akan dilangsungkan seperti biasanya.

Penyebaran pandemic Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan tidak memungkinkan dilakukannya aksi demonstrasi. Terlebih lagi pemerintah telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19.

Di Indonesia, yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja “berkerah biru” (blue collar) yang identik dengan miskin, berpendidikan rendah, kumuh dan marjinal. Karena tingkat kesejahteraannya berada pada level yang rendah di tengah kehidupan masyarakat.

Pengertian buruh jika mengacu dengan apa yang dikatakan Karl Marx (1818-1883), menurut Marx, di dunia ini hanya ada dua kelas masyarakat , yakni kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah mereka yang memiliki alat produksi (pemilik modal) dan kelas proletar adalah mereka yang tidak memiliki alat produksi.

Merujuk pada pengertian di atas, sebenarnya mereka yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) pun juga termasuk dalam kategori buruh. Namun saat ini hal tersebut telah kabur sebagai upaya mengkotak-kotakan buruh.

Sehingga muncul istilah buruh, pegawai, pekerja, kaum profesional, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan Grendi Handrastomo (2010:1) hal tersebut bertujuan agar kekuatan buruh tidak bisa diperastukan sehingga tidak mampu mempengaruhi kekuasaan politik. Dan hal ini telah mendarah daging sejak era Orde Baru hingga hari ini.

Kebijakan social distancing sebagai upaya utama untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang ditempuh oleh berbagai negara telah menghambat sektor produksi dan distribusi barang secara global. Saat ini, di sektor industri mengalami dampak yang cukup parah.

Di seluruh dunia, miliaran tenaga kerja telah dirumahkan, bahkan mencapai pada tingkat yang menyedihkan, yakni PHK yang selalu menghantui para pekerja. Bahkan, para ekonom memprediksi dunia akan mengalami situasi resesi ekonomi. Menurut prediksi Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), pertumbuhan ekonomi global akan anjlok hingga 1,5 %-2,5%, diikuti dengan potensi pertumbuhan minus di sejumlah negara.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa dampak dari Covid-19 akan melebihi krisis yang terjadi pada 1998. Dampak penyebaran Covid-19 lebih kompleks dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada 1998. Pasalnya, wabah ini tidak hanya berdampak pada nyawa manusia tapi juga hampir seluruh sektor kehidupan. (CNN,06/04).

Menurut catatan International Labour Organization (ILO), sekitar 2,67 miliar pekerja atau 81 % dari 3,3 miliar pekerja global telah dirumahkan, dan 1,25 miliar pekerja berada di ujung tanduk ancaman PHK.

Di Indonesia sendiri, menurut data Kemenaker menunjukkan 2,8 juta pekerja sektor formal maupun informal telah dirumahkan dan rentan PHK. Gelombang PHK telah terjadi di sejumlah propinsi, seperti PHK terhadap 24.240 tenaga kerja di Jawa Tengah, 15.054 buruh dirumahkan dan 5.047 PHK di Jawa Barat, dan 50.891 pekerja kena PHK serta 272.333 lainnya dirumahkan di DKI Jakarta.

Persoalan yang dihadapi oleh para buruh tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan, saat ini masih banyak ditemui di lapangan bahwa masih ada perusahaan yang tetap full time meperkerjakan buruh. Imbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah di tengah pandemi Covid-19 tidak ditaati secara penuh oleh banyak perusahaan.

Ribuan buruh masih tetap bekerja di tengah hiruk pikuknya suasana pabrik dengan tidak adanya alat pelindung diri yang memadai, sehingga mereka sangat rentan terjangkit Covid-19.

Nasib buruh di tengah pandemi yang entah kapan berakhir ini kian terancam. Dilema yang dialami oleh buruh semakin memperburuk keadaan. Pilihan buruh kian terbatas, antara tetap bekerja agar dapat berpenghasilan namun mempertaruhkan keselamatan jiwa atau mengkarantina diri dengan taruhan harus kehilangan penghasilan.

Situasi ini memang begitu menaruh beban psikis yang besar kepada buruh. Di lain sisi, pemerintah hingga hari ini belum melakukan upaya yang serius untuk mengatasi keadaan ini. Sederet kebijakan yang telah diupayakan pun dinilai tidak tepat sasaran.

Misalnya anggaran 20 triliun rupiah yang dialokasikan untuk program kartu pra kerja. Kebijakan tersebut tidak tepat jika dilakukan di tengah keadaan seperti ini. Dua juta lebih buruh dan jutaan rakyat lainnya yang terdampak Covid-19 seharusnya dapat terbantu dengan dana sebesar itu.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang membutuhkan, lantas kenapa tidak diberikan saja secara gratis mengingat situasi darurat ini. Namun kenyataannya tidak demikian.

Setidaknya pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang memberikan dampak secara maksimal bagi para buruh yang terancam keberlangsungan hidupnya. Sebab, yang dibutuhkan oleh buruh hari ini adalah jaminanan sosial yang akan menentukan nasib mereka di esok hari.

Di hari buruh ini merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk memberikan harapan bagi kaum buruh dari ancaman Covid-19. Tentu masih banyak catatan yang mengiringnya, sepereti upaya peningkatan kesejahteraan buruh yang hingga hari ini masih sering terabaikan.

Keberpihakan negara terhadap kaum pekerja benar-benar harus dilihatkan secara serius. Jangan sampai ketika pandemi ini berakhir, nasib buruh kembali seperti biasanya tanpa adanya perubahan. Terlebih lagi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat tidak berpihak kepada pekerja.

Meskippun hari ini DPR sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan klaster nengenai ketenagakerjaan dalam RUU tersebut, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah keadaan membaik, RUU Cipta Kerja akan digodok habis-habisan. Jangan sampai!

Nandito Putra
Pemimpin Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Kampus, UIN Imam Bonjol Padang
Berita sebelumnyaKoperasi Pendidikan
Berita berikutnyaPendidikan Karakter Kita
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Bertahan Disegala Kondisi

Pandemi COVID-19 membawa beragam nilai positif. Bagi dunia pendidikan, selain orangtua mengetahui betapa susahnya Pendidik (guru/dosen) mengajar anak didik, pendidik juga bisa belajar secara...

Bagaimana Cara Mengatasi Limbah di Sekitar Lahan Pertanian?

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani. Pada bidang pertanian terutama pertanian konvensional terdapat banyak proses dari penanaman hingga pemanenan,...

Terorisme dan Paradoks Keyakinan

Jika Brian May, gitaris grup band Queen, menulis lagu berjudul "Too Much Love Will Kill You", dalam terorisme barangkali judul yang lebih tepat, "Too...

Kebebasan Berpendapat Masih Rancu

Kebebasan berpendapat merupakan sebuah bentuk kebebasan yang mutlak bagi setiap manusia. Tapi belakangan ini kebebasan itu sering menjadi penyebab perpecahan. Bagaimana bisa kebebasan yang...

Laporan Keuangan? Basi?

Berbicara soal laporan keuangan, tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang ekonomi, apalagi yang bergelut dalam dunia akuntansi. Secara singkat, laporan keuangan adalah...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Jihad Versi Kristen?

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kata jihad sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Mengamati definisi ini paling tidak kita memiliki pengertian...

Umat Kristiani Bukan Nashara [Kaum Nasrani]

Dalam bahasa Arab, kata "nashara" merupakan bentuk jamak dari "nashrani". Sebutan "umat Nasrani" secara salah-kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen....

Terorisme dan Paradoks Keyakinan

Jika Brian May, gitaris grup band Queen, menulis lagu berjudul "Too Much Love Will Kill You", dalam terorisme barangkali judul yang lebih tepat, "Too...

Mengenang Hans Küng (1928-2021), Tokoh Dialog Antar Agama

Bagi para pegiat dialog antar agama, sosok dan pemikiran Hans Küng tak asing lagi. Namanya kerap disebut seiring dengan pemikirannya tentang upaya mewujudkan perdamaian...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.