Minggu, Maret 7, 2021

Muhammadiyah, Rekonstruksi Jihad Politik

Berwisata di Era New Normal

Pada saat ini kasus Covid-19 selalu naik setiap harinya. Ya, semua aktivitas atau kegiatan kita lakukan se-maximal mungkin di rumah saja. Mulai dari Sekolah,...

Cara Dunia Hiburan Mencipta Mitos

Masih ingat ketika Iwan Fals bertransformasi di tahun 2012 lalu? Setelah lama tak ada kabar, tiba-tiba muncul sebagai pengiklan sebuah merk baru kopi instan. Pastinya...

Covid-19 dan Nafsu Ibu Kota Baru

Sebelum dilantik sebagai Presiden Indonesia untuk periode keduanya, Joko Widodo sudah meyakinkan seluruh elemen masyarakat tentang rencananya memindahkan ibu kota negara (IKN). Segala persiapan...

RKUHP Mengancam Korban Perkosaan?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah berencana untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum masa kerja DPR berakhir pada akhir September ini. Akan...

Demokratisasi yang berkembang pesat sejak reformasi 1998 berdampak terhadap keterbukaan dan kebebasan dalam hampir semua lini kehidupan. Selain melahirkan budaya egalitarian, demokratisasi dalam politik Indonesia saat ini membangkitkan feodalisme  baru (neo-feodalisme) dalam bentuk politik dinasti di partai politik dan pemerintahan, elite politik yang berperilaku kebangsawanan, kekuasaan “raja-raja lokal” di daerah, dan dominasi kekuatan ekonomi kapital.

Neo-feodalisme juga tumbuh dalam lembaga dan organisasi agama yang melahirkan kultus individu yang relasi parokhial  yang ditopang pemahaman dan budaya keberagaman tradisional-konservatif. Proses demokrasi yang serba prosedural telah mereduksi esensi berdemokrasi, bersamaan itu tumbuh egoisme elite, kelompok dan golongan yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan sering kehilangan objektivitas dan prinsip meritokrasi.

Neo-feodalisme dan budaya parokhial merupakan salah satu penghambat kemajuan. Rakyat dan umat di bawah  seringkali dirugikan dan dibuat tidak berdaya dalam budaya neo-feodal dan parokhial tersebut.

Karena itu diperlukan perubahan regulasi politik yang memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas sosial berdasarkan sistem meritokrasi dan budaya egalitarian dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan.

Perlu pembatasan kewenangan politik kepala daerah, kepemilikan aset oleh perseorangan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan peningkatan partisipasi public dalam berbagai bidang kehidupan publik dan institusi-institusi civil society perlu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga daerah agar tercegah dari praktik politik dinasti, aji mumpung kelompok, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan perseorangan dan kelompok.

Beranjak dari hal tersebut maka perlu-Nya kita memahami atau mengkontekstualisasikan jihad politik Muhammadiyah untuk menjawab persoalan korupsi dengan membangun budaya egalitarian dan sistem meritoktrasi.

Oleh sebab itu, salah satu hal penting hikmah 107 tahun Milad Muhammadiyah adalah jihad politik yang lahir dari kesadaran warga Muhammadiyah bahwa meritokrasi kepemimpinan, sehingga dalam kepemimpinan tidak lahir generasi koruptor. Solusi dari isu kebangsaan sekarang adalah pendelegasian kader-kader Muhammadiyah untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan.

Neo-Politik Muhammadiyah

Memang sangat dilematis ketika berbicara Muhammadiyah dan politik karena akhir-akhir Muhammadiyah dalam sudut pandang politik kehilangan arah, tetapi sangat kuat dalam pengembangan masyarakat dan kader-kader dalam meritokrasi politik. Perdebatan yang lumayan panas misalnya Muhammadiyah berpolitik kah?

Lalu, masing-masing individu akan menjawab dengan sudut pandang dan keadaan statis. Ada yang berpendapat bahwa Muhammadiyah berpolitik praktis, ada juga yang berkata bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik.

Bahwa perlu di tegaskan bahwa tidak Muhammadiyah berpolitik atau tidak, yang terpenting adalah partisipasi politik Muhammadiyah berdampak bagi kemajuan bangsa dan negara.Mahsun dalam bukunya, Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajrid dan Tajdid (2017), menjelaskan bahwa Khitah Ujung Pandang (1971) merupakan khitah yang paling sering dirujuk sebagai pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap politik organisasi.

Poin pertama menyatakan, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari satu partai atau organisasi apa pun.

Kedua, setiap anggota Muhammadiyah dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari AD, ART, dan ketentuan lain dalam persyarikatan.Di dalam Khitah Denpasar (2002), sikap Muhammadiyah terhadap politik dipertegas. Pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kenegaraan (real politics) sebagaimana dilakukan oleh kekuatan politik lainnya.

Kedua, kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat memengaruhi kebijakan negara dalam perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat bangsa dan negara. Pada poin 6 dari 9 poin yang ada juga ditegaskan kembali bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik maupun organisasi mana pun.

Meskipun demikian, Muhammadiyah secara kelembagaan tidak melarang kader-kadernya untuk berpolitik, asalkan tidak berpolitik praktis. Hal menarik misalnya antara Muhammadiyah dan PAN sama-sama berlambang matahari, lalu apakah menjadi tolok ukur bahwa PAN adalah partai Muhammadiyah?

Sangat banyak sekali kader-kader Muhammadiyah yang terjun ke politik dengan berbeda partai misalnya Amien Rais di PAN, Din Syamsuddin dan Hajriyanto Y. Thohari berafiliasi di Golkar, Riza Ul Haq di PSI dll.Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad juga menegaskan bahwa Muhammadiyah secara kelembagaan tidak akan pernah bermain di wilayah politik praktis.

Jika ada orang struktural yang menjadi caleg, misalnya, dia harus mengundurkan diri dari kepengurusan (bukan keanggotaan).Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur Nadjib Hamid pernah menulis opini di Jawa Pos  dengan judul Jihad Politik Hadang Politik Transaksional.

Dalam tulisan itu, tokoh Muhammadiyah yang dikehendaki dan didorong kader-kadernya untuk maju dalam kontestasi DPD ini menyatakan bahwa memasuki usia ke-106 ini persyarikatan menelurkan spirit baru, yaitu jihad politik. Kebijakan jihad politik itu lahir dalam konsolidasi nasional yang digelar Maret 2018.

Jihad politik ini diejawantahkan bahwa kader-kader yang dinilai punya kapasitas dan integritas dalam politik untuk ikut berlaga dalam kontestasi Pemilu 2019 melalui parpol-parpol yang dianggap sevisi dengan persyarikatan.Keputusan jihad politik itu pun membuat Muhammadiyah seperti berada di persimpangan jalan.

Apakah keputusan tersebut sebatas untuk menandai spirit gerakan yang bebas tafsir seperti jihad-jihad lainnya (ekonomi, konstitusi, digital), ataukah langsung menjadi instruksi yang sifatnya top down. Apakah warga Muhammadiyah patuh dan Taat dengan calon yang diajukan oleh Muhammadiyah. Seakan-akan jihad politik itu paradoks hingga ke Grassroots.

Barangkali memang banyak kader yang sepakat dengan spirit jihad politik ini, yang bertendensi ke wilayah real politics. Namun, saya yakin tak kalah banyak pula yang menganggap bahwa Muhammadiyah lebih baik tetap mengutamakan bergerak ke high politics (politik adiluhung) seperti cita-cita di awal.

Doktrin high politics mengisyaratkan, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan tidak akan pernah terlihat dalam politik praktis. Muhammadiyah akan lebih berkonsentrasi pada gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar sehingga tercipta masyarakat madani (civil society) yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dalam kaitan ini, High politics Muhammadiyah adalah gerakan moral dalam rangka turut serta memberikan sumbangsih kepada agama dan negara. Muhammadiyah tidak menghamba kepada salah satu partai politik, dengan kata lain Muhammadiyah Siap kapan saja ketika dibutuhkan oleh negara.

Pada akhirnya petuah Haedar Nashir bahwa Muhammadiyah bukanlah Monolitik, Muhammadiyah selalu cair sehingga tidak seorang, partai, golongan pun yang bisa memaksimalkan kehendak tersebut.

Pada waktu yang lain Sa’ad Ibrahim mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak boleh ikut andil dalam politik praktis, kalaupun ada keuntungannya hanya jangka pendek, sedangkan berdakwa itu sepanjang Hayat. Hal ini sekaligus menjadi otokritik Muhammadiyah tetap mengutamakan politik adil luhung alih-alih politik praktis.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

Ujian Kedewasaan Digital Kita

Teknologi digital diciptakan agar tercapai pemerataan informasi tanpa pandang bulu, namun sayangnya kini dampak negatif yang tak terelakkan adalah munculnya disinformasi, berita bohong, hingga...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Ranking Kampus Dunia: Jangan Salah Kaprah

Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi kita mendapatkan gabar gembira. Lima perguruan tinggi (PT) asal Indonesia menempati 10 universitas Islam terbaik dunia. Bahkan salah satunya...

Rock and Roll, Budaya yang Terusir

Penyebaran virus Rock and roll tidak hanya datang dari radio luar negeri, tapi juga dari rekaman piringan hitam yang dibawa dari luar negeri dan...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Serial Non-Muslim Bisa Masuk Surga. Siapa Mereka?

Apa pendapat para ulama dan cendekiawan dulu dan sekarang tentang keselamatan penganut agama-agama selain syariat Nabi Muhammad Saw? Apakah orang yang biasa disebut “non-Muslim”...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.