Rabu, April 14, 2021

MK Versus MA dan Problem Judicial Review

Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape)

Pelecehan dan Kekerasan seksual merupakan pelampiasan nafsu birahi oleh seorang pria terhadap sang korban yang biasanya perempuan, kekerasan seksual yang selanjutnya disebut pemerkosaan merupakan...

Transportasi umum tidak menyelesaikan kemacetan

Indonesia sebagai negara berkembang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari BPS, pada kuartal II tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,18%. Dari segi...

Ibn Khaldun Bapak Sosiologi Modern

Al-Muqaddimah adalah karya monumental yang ditulis oleh seorang filosof muslim abad XIV, ia adalah Ibn Khaldun. Al-Muqaddimah adalah karya klasik yang dapat ditengok dari...

Jangan Mau di Bodohi Pakai Opini WTP

Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat, yang hampir pasti mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Barat periode mendatang begitu membanggakan laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa...
rhezafir95
seorang yang sedang belajar Hukum Tata Negara

Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan KPU (PKPU) No. 26/2018 yang diajukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO) membuat riuh perhatian publik.

Informasi yang berkembang adalah MA membatalkan ketentuan meknisme syarat pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang harus mengundurkan diri apabila seseorang tersebut adalah pengurus Parpol pada masa pencalonan (Pasal 60A PKPU 26/2018). Sebagai legal standing OSO mengajukan permohonan terhadap MA untuk menguji PKPU tersebut dikarenakan dalam pencalonannya sebagai anggota DPD OSO digugurkan oleh KPU di dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.

Peristiwa teresebut tejadi karena saat ini OSO menjabat sebagai ketua umum partai Hanura, sedangkan dalam waktu yang bersamaan dengan pencalonan OSO sebagai anggota DPD. OSO pun tidak melayangkan surat pengunduran atas dirinya bahwa dia telah mundur dari kursi jabatan sebagai ketua umum partai Hanura. Gugurnya OSO dalam DCT inilah kemudian menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil atas berlakunya PKPU 26/2018 ini, sebagaimana diungkapkan oleh Kuasa Hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra.

Jika diruntut ke belakang, hadirnya PKPU No. 26 /2018 ini merupakan sebuah tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 30/PUU-XVI/2018, yang substansinya adalah memperluas makna frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 huruf I UU No. 7/2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) yang mencakup pengurus (fungsionaris) Parpol.

Konsekuensi dari perluasan makna ini adalah setiap bakal calon anggota DPD yang sedang menjabat sebagai pengurus Parpol berkewajiban mengundurkan diri dari aktivitas kepengurusan Parpol, manakala dia hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Namun hal ini kemudian sangat bertolak belakang dengan putusan yang dikeluarkan oleh MA. Putusan MA Seakan akan tidak mempertimbangkan Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang mempertegas makna pasal 182 huruf I UU Pemilu. Hal ini seolah olah MA ingin menghakimi dari pada putusan MK yang telah diputus pada 23 Juli 2018 lalu.

Akibat dari putusan MA ini hukum menjadi kabur, artinya terjadi ketidakpastian hukum yaitu apakah yang bersangkutan dalam hal ini dapat diputuskan sebagai DCT berdasarkan putusan MA atau gugur demi hukum pencalonan tersebut berdasarkan pertimbangan putusan MK dan PKPU No. 26/2018.

MA Versus MK 

Adanya permohonan yang dilayangkan oleh OSO kepada MA, seakan-akan menyoal tentang kekuasaan kehakiman yang ada di Republik Indonesia. Namun jika dilihat dari segi kelembagaan negara, MA dan MK merupakan kekuasaan negara dalam bidang kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sejajar/ setara (pasal 24 ayat 2 UUD 1945).

Artinya secara kelembagaan tidak terjadi subordinasi antara kedua lembaga tersebut, sehingga tidak ada sifat instruktif yang dapat dilakukan antar lembaga tersebut. Dari segi produk kelembagaannya pun sama, MK dan MA sama-sama dapat mengeluarkan putusan yang bersifat erge omnes dalam perkara- perkara yang berkaitan dengan masalah publik.

Meskipun sama, kedua lembaga ini mempunyai perbedaan. MA sebagai lembaga kehakiman tertua di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tingkat kasasi yang berasal dari lembaga peradilan dibawahnya, baik itu berasal dari Lembaga Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer.

Sedangkan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar (UUD), memutus sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Dari segi kewenangan dalam menangani perkara pun berbeda, namun dalam UUD NKRI 1945 kedua lembaga ini diberikan wewenang guna menguji sebuah peraturan perundang- undangan. Untuk MA, diberi kewenangan menguji perturan perundang-undangan di bawah UU. Sedangkan MK diberi kewenangan menguji UU terhadap UUD. Persamaan ini lah yang kemudian menjadi problem ketika dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah-masalah sensitif, seperti halnya; Pemilu.

Problem Judicial Review

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari dua putusan yang saling bertolak belakang adalah sebuah problem yang perlu dibenahi di dalam sistem judicial review ini. Kondisi di mana MA berwenang menguji peraturan di bawah UU dan MK berwenang menguji UU terhadap UUD sangat rawan akan perbedaan dalam produk putusan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga. Selain perbedaan masuknya politisasi dalam sebuah putusan pun juga dapat dimungkinkan terjadi dikarenakan ada perbedaan dalam mekanisme pengujian di dalam dua lembaga kekuasaan kehakiman ini.

Sebagai contoh dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dilakukan di MA dengan mekanisme sidang dilakukan secara tertutup layaknya dengan pemeriksaan perkara kasasi. Sehingga publik tidak mengatahui secara persis bagaimana jalannya persidangan.

Berbeda dengan di MK yang setiap sidangnya terbuka untuk umum sehingga publik mengetahui dan dapat memantau jalannya persidangan. Mekanisme tersebut menuai beberapa kritik dari ahli tata negara. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan dua atap akan sangat rawan dan berpotensi timbul putusan yang saling menegasikan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan interkoneksi terhadap visi serta konsepsi hukum yang dibangun dalam kerangka pembaharuan hukum di Indonesia (Ni’matul Huda:2014).

Kaitannya dengan ketidakpastian hukum yang timbul pasca putusan MA ini dan kedua Lembaga kekuasaan kehakiman tidak saling mengadili antar putusannya, maka kedepan harus diperjelas terlebih dahulu hierarki putusan pengadilan yang notabene adalah produk dari MA dan MK.

Manakah yang lebih tinggi antara putusan MA ataukah MK, setingkat dengan apa putusan MA dan MK terkait judicial rewiew tersebut. Inilah problem yang harus dijawab terlebih dahulu. Jika menilik dari beberapa negara yang memiliki dua lembaga kehakiman seperti di Amerika dan Austria, maka sistem pengujian peraturan perundang-undangan tidak dibagi dua jalur seperti di Indonesia.

Di Amerika dan Austria praktik yang dilakukan adalah menggunakan mekanisme pengujian satu lembaga negara kaitannya dengan pengujian peraturan perundang-undangan, yakni supreme of court. Dari perbandingan ini sudah selayaknya politik hukum di Indonesia mengarah kepada pengujian peraturan perundang-undangan satu jalur, yaitu pada Lembaga Mahkamah Konstitusi.

Hal ini bertujuan supaya terciptanya kepastian hukum bagi publik karena pada hakikatnya putusan pengujian peraturan perundang-undangan bersifat erga omnes atau berlaku umum. Selain itu pengujian satu atap ini menjamin keterpaduan antar peraturan perundang- undangan secara hierarkis, sehingga mengurangi adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan atau putusan yang bersifat kontradiktif.

rhezafir95
seorang yang sedang belajar Hukum Tata Negara
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menolak lupa: Seputar Perjalanan Covid-19 di Indonesia

Tidak terasa kasus pandemi Covid-19 di Indonesia hampir berusia 1 tahun. Apabila kita ibaratkan sebagai manusia, tentu pada usia tersebut belum bisa berbuat banyak,...

Eren Yeager, Kesadaran dan Kebebasan

Pemberitahuan: esai ini terdapat cuplikan cerita Attack on Titan (AoT) episode 73. Pada musim akhir seri AoT, Eren Yeager tampil dengan kondisi mental yang jauh lebih...

Dibalik Kunjungan Paus Fransiskus ke Timur Tengah

  Tak dapat disangkal kekristenan bertumbuh dan berkembang dari Timur Tengah. Sebut saja, antara abad 1-3 masehi, kekristenan praktisnya berkembang pesat di sekitar wilayah Asia...

Bertahan Disegala Kondisi

Pandemi COVID-19 membawa beragam nilai positif. Bagi dunia pendidikan, selain orangtua mengetahui betapa susahnya Pendidik (guru/dosen) mengajar anak didik, pendidik juga bisa belajar secara...

Bagaimana Cara Mengatasi Limbah di Sekitar Lahan Pertanian?

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani. Pada bidang pertanian terutama pertanian konvensional terdapat banyak proses dari penanaman hingga pemanenan,...

ARTIKEL TERPOPULER

Terorisme dan Paradoks Keyakinan

Jika Brian May, gitaris grup band Queen, menulis lagu berjudul "Too Much Love Will Kill You", dalam terorisme barangkali judul yang lebih tepat, "Too...

Peranan Terbesar Manajemen Dalam Bisnis Perhotelan

Melihat fenomena sekarang ini mengenai bisnis pariwisata di Indonesia yang terus tumbuh sesuai dengan anggapan positif dunia atas stabilnya keamanan di Indonesia mendorong tumbuhnya...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Umat Kristiani Bukan Nashara [Kaum Nasrani]

Dalam bahasa Arab, kata "nashara" merupakan bentuk jamak dari "nashrani". Sebutan "umat Nasrani" secara salah-kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen....

Bertahan Disegala Kondisi

Pandemi COVID-19 membawa beragam nilai positif. Bagi dunia pendidikan, selain orangtua mengetahui betapa susahnya Pendidik (guru/dosen) mengajar anak didik, pendidik juga bisa belajar secara...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.