Minggu, April 11, 2021

Mereformulasi Pengaturan Hukum Mitigasi Bencana

Teror di Masjid Christchurch, Sayap Kanan dan Islamofobia

Sebagai salah satu negara dengan indeks keamanan tertinggi di dunia, Selandia Baru baru saja mendapat teror yang mengejutkan. Tragedi penembakan di Masjid Al Noor,...

Hukuman Denda Uang Di Sekolah

(Masyarakat jaman now Jangan mau dikadalin) Bagaimana hukum menarik suatu kompensasi bagi murid yang tidak mengikuti kegiatan di sekolah berupa uang? Tanggapan: Madzhab Syafi’i, Maliki dan Hambali...

Bagaimana Televisi Membentuk Citra Donald Trump?

Belum lama ini, sesosok politisi yang penuh ketidakbiasaan muncul di dunia politik Amerika Serikat. Donald Trump, kader Partai Republik, memenangkan Pemilihan Presiden AS tahun...

Fenomena Pernikahan Dini di Tengah Pandemi

Maraknya pernikahan dini menjadi fenomena baru di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, teradapat sebanyak 34.000 permohonan dispensasi perkawinan yang...
Kristianus Jimy Pratama
Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Legal Researcher of Social Sciences and Humanities Research Association.

Bencana alam seringkali tidak dapat diprediksikan. Dimana jenis bencana alam yang terjadi tersebut turut menimbulkan korban jiwa, kerugian materil ataupun kerugian imateril kepada masyarakat yang terdampak. Sehingga patutlah untuk dewasa ini untuk meninjau kembali pengaturan hukum mitigasi bencana dan penerapannya yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana).

Andrew Maskrey (1952) dalam buku berjudul “Disaster Mitigation: A Community Based Approach” mengemukakan bahwa salah satu penyebab tidak optimalnya hasil dari suatu pelaksanaan mitigasi bencana adalah bahwa pelaksanaan mitigasi bencana seringkali berfokus pada tindakan fisik untuk mengurangi ancaman dari suatu bencana alam dan tidak melakukan optimalisasi partisipasi masyarakat di daerah yang rentan bencana alam secara komprehensif.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana, tujuan mitigasi bencana adalah terbatas pada pengurangan risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan bencana. Dimana dalam ayat (2) pada ketentuan pasal yang sama kemudian disebutkan bahwa kegiatan mitigasi dilaksanakan melalui pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan yang disertai dengan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Sehingga apabila merujuk pada pernyataan Maskey sebelumnya maka pengaturan mitigasi bencana dalam UU Penanggulangan Bencana masih berorientasi pada pencegahan ancaman dan risiko bencana alam secara struktural dan belum menyentuh lapisan kultural dalam mitigasi bencana.

Hal tersebut semakin dipertegas dengan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 6 UU Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa baik Pemerintah di tingkat pusat ataupun daerah berperan untuk mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan yang berorientasi fisik.

Apabila dicermati secara mendalam, peran serta masyarakat yang tinggal pada kawasan yang rentan bencana cenderung ditempatkan sebagai komunitas target penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam menghadapi bencana. Perlu untuk ditegaskan kembali bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan rentan bencana merupakan komunitas yang harus berdaya melalui kegiatan pemberdayaan yang bersifat kultural sehingga seyogyanya tidaklah bijaksana untuk tetap mempertahankan orientasi struktural semata dalam pelaksanaan mitigasi bencana kepada masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan suatu reformulasi terhadap pengaturan hukum mitigasi bencana yang telah diatur dalam UU Penanggulangan Bencana. Reformulasi tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh ataupun sporadis. Oleh karena itu, terdapat dua opsi yang dapat dilakukan guna melakukan reformulasi dimaksud.

Opsi yang pertama adalah dengan melakukan reformulasi terhadap paradigma UU Penanggulangan Bencana dalam mengatur hukum mitigasi bencana. Dalam opsi ini, reformulasi pengaturan hukum mitigasi bencana dapat dilakukan dengan mengubah pola struktural mitigasi bencana menjadi pola kultural yaitu dengan memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menciptakan pola mitigasi bencana yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kawasan rentan bencana bersama para pemuka keagamaan dan tokoh masyarakat setempat.

Opsi yang kedua adalah dengan melakukan perubahan redaksional ketentuan UU Penanggulangan Bencana terkait pengaturan mitigasi bencana. Opsi ini secara khusus ditujukan untuk ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Penanggulangan Bencana. Dimana pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) perlu untuk menambahkan bahwa tujuan mitigasi bencana tidak hanya semata untuk mengurangi risiko bencana masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana melainkan juga untuk memberikan pemahaman yang bersifat kontekstual kepada masyarakat terhadap ancaman bencana.

Selain itu terkait ketentuan pasal 47 ayat (2) perlu untuk menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvesional maupun modern terkait mitigasi bencana dalam sebuah peraturan daerah yang kemudian harus diteruskan pula dalam peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota hingga peraturan di tingkat desa. Oleh karena itu mengkulturkan mitigasi bencana kepada masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan mitigasi bencana yang dewasa ini telah diterapkan.

Kristianus Jimy Pratama
Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Legal Researcher of Social Sciences and Humanities Research Association.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Laporan Keuangan? Basi?

Berbicara soal laporan keuangan, tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang ekonomi, apalagi yang bergelut dalam dunia akuntansi. Secara singkat, laporan keuangan adalah...

Mengenang Hans Küng (1928-2021), Tokoh Dialog Antar Agama

Bagi para pegiat dialog antar agama, sosok dan pemikiran Hans Küng tak asing lagi. Namanya kerap disebut seiring dengan pemikirannya tentang upaya mewujudkan perdamaian...

Stop Propaganda Anti Syiah, Bersatulah Sunni dan Syiah

Apabila kita search dengan kata kunci Syiah, entah itu di youtube, google, instagram, dan lain sebagainya. Kita pasti akan menemui berbagai gambar atau video...

Kudeta Militer Myanmar, Asumsi Media Tentang Posisi Indonesia

Pada awal tahun 2021 dunia internasional dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yakni Myanmar. Negara yang dulunya...

Barter Fatwa, Bolehkah?

Saya tersentak atas pemberitaan media yang mensinyalemen adanya barter fatwa. Barter fatwa yang dimaksud adalah menukar fatwa halal dengan jabatan komisaris sebuah BUMN. Majalah Tempo...

ARTIKEL TERPOPULER

Jihad Versi Kristen?

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kata jihad sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Mengamati definisi ini paling tidak kita memiliki pengertian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Remaja dan Zona Nyaman

Remaja pada umumnya selain terlihat fisiknya yang berubah, tetapi juga mengubah perlahan tentang pola pikirnya. Pola pikir ini berhubungan dengan sebuah tahanan sesorang remaja...

Presiden Joe Biden: Gesture pada Islam dan Dunia Muslim

Joe Biden telah empat bulan lalu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke 46 pada 20 Januari 2021. Joe Biden bersama pasangan wakil presiden Kamala...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.