Senin, Maret 8, 2021

Merdeka Ala Medsos

Digitalisasi Pembayaran UKT Berbasis E-Commerce

Digitalisasi pada era revolusi industri 4.0 ini menimbulkan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang teknologi di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Hal ini...

PSI Dilaporkan ke Polisi, Manuver Politik Bawaslu?

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna ke Bareskrim Polri, terkait dugaan pelanggaran...

DPR Versus KPK, Mau Sampai Kapan?

Sepertinya bola panas perseteruan DPR dengan KPK masih akan berlanjut selama proses angket KPK masih berlangsung, hal ini diperparah oleh pernyataan-pernyataan kontroversial elit DPR...

Menuntut Kesejahteraan Petani

Jelang pemilu 2019, terdapat banyak hal terkait permasalahan bangsa yang perlu mendapatkan prioritas. Dalam tulisan ini, saya menyoroti permasalahan penting menyangkut petani. Tulisan ini...
David F. Butar Butar
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Parapat - Medan

Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Tahun 1945 menjadi tonggak berdirinya sebuah bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, praktik-praktik transformasi sistem politik dan pemerintahan pada akhirnya membawa bangsa Indonesia pada sistem yang “berdemokrasi”.

Pada kehidupan berdemokrasi, ranah publik merupakan sebuah nafas bagi suatu masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas di mana ruang publik merupakan ruang yang terpisah dari negara (state) dan pasar (market), serta ruang publik memastikan masyarakat memiliki akses untuk menjadi pengusung opini publik yang berperan mempengaruhi perilaku didalam ruang negara dan pasar.

Dalam masyarakat modern ranah publik didukung dan difasilitasi oleh media massa, seperti surat kabar, radio, dan televisi. Namun munculnya praktik privatisasi dan politisasi dibeberapa media massa seperti pertelevisian kini seakan menghilangkan kepercayaan masyarakat atas informasi yang dihadirkan.

Hasrat masyarakat untuk menyampaikan pendapat kini memiliki wadah baru, yakni munculnya media sosial sebagai sarana untuk hal itu.

Media Sosial dalam Konteks Ranah Publik

Pembentukan kehendak politik masyarakat kini mendapat sarana baru, yakni melalui media sosial. Proses-proses pembentukan opini dan adu argumentasi telah meramaikan dunia maya ini. Media sosial kini tidak hanya untuk mengakses informasi, bekerjasama, menciptakan ide, hingga kepada aktualisasi diri atau personal branding tetapi wadah baru ini menjadi sarana untuk mengarahkan opini publik.

Media sosial menjadi ranah publik yang sangat luas dimana dari berbagai belahan penjuru dapat melakukan komunikasi, berdialog, hingga kepada berdiskusi atas kondisi sosial, politik, ekonomi dalam ranah internasional maupun tingkat nasional.

Berbicara soal politik pun kini mendapat perhatian khusus di dunia media sosial dewasa ini. Maka dalam konteks ranah publik, media sosial mendapatkan tempat yang sangat strategis ditengah masyarakat era digital ini.

Paradoks dalam Media Sosial

Argumen politik dalam ranah media sosial menjadi suatu bentuk dari partisipasi aktif ditengah masyarakat walau hal tersebut tergolong minim dan cepat untuk dilupakan. Namun dalama beberapa kasus, gerakan masif atas pembentukan opini publik yang dilakukan suatu kelompok menjadi trend beberapa waktu terakhir ini.

Hal ini pun menyimpan segudang permasalahan dimana ketika ranah publik yang begitu bebas digunakan untuk menggiring opini publik yang tidak didasarkan pada upaya perubahan yang lebih baik namun berisi intrik dan atas dasar data dan fakta yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Praktik ini disebut “Hoax” yang dapat diartikan sebagai “fake news” yaitu penyebaran berita bohong yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Kepentingan politik pun menjadi alasan utama dalam perkembangan hoax di Indonesia.

Menggiring opini publik demi tujuan untuk merugikan salah satu pihak di pentas politik telah muncul secara sporadis di jaman millenial ini. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan ditengah kebebasan atas berpendapat di ruang publik kini. Pun jikalau peraturan dipertegas atas penggunaannya akan menyisakan suatu masalah baru, yakni menghilangkan esesensi demokrasi atas pemanfaatan ranah publik ditengah masyarakat.

Merdeka di Medsos

Suatu masyarakat yang merdeka dan berdaulat berarti memiliki esensi demokrasi dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Era digital dan perkembangan jaman seakan menuntut masyarakat untuk turut aktif dalam dinamikanya.

Penggunaan media sosial seakan menjadi life style dan memenuhi kebutuhan atas informasi yang aktual ditengah masyarakat yang mudah dijangkau. Masyarakat dewasa ini pun seakan memiliki kebebasan yang tidak terbatas di dunia maya ini, baik itu berekspresi, mengutarakan pendapat, maupun upaya menciptakan aktualisasi diri.

Dalam perkembangannya, hadirnya Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008 sebagai salah satu peraturan yang mengatur upaya-upaya pelanggaran hukum di ranah publik yang satu ini. Praktik-praktik ujaran kebencian atas isu SARA seyogianya dapat diminimalisir melalui penegakan aturan tersebut.

Nilai-nilai kebebasan dalam suatu negara berdaulat dan merdeka sangat diamini namun tetap dengan batasan tertentu. Masyarakat pun kini harus “dewasa” berpendapat. Perbedaan pandangan itu pada dasarnya bagian dari masyarakat yang demokratis, namun dalam pengutaraan pendapat eloknya didasari atas data dan fakta yang dapat diuji kebenarannya.

Dengan begitu terwujud masyarakat yang cerdas, dan tidak mudah untuk ditipu untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang tertentu.

Merdeka kini pun selalu dimaknai berbeda setiap pada setiap jamannya, jika pada era kolonialisme itu merdeka sangat dimimpikan dan diidamkan oleh para tokoh dan pendiri Bangsa Indonesia agar keluar dari kungkungan praktik penjajahan.

Maka era milenial sekarang berbagai golongan memiliki padangan masing-masing terhadap kata merdeka. Tidak bisa dipungkiri, dinamika politik yang terjadi selalu menghadirkan bentuk kepuasan dan ketidakpuasan.

Mereka yang terlalu frontal atas segala bentuk kebijakan yaang dihadirkan pemerintah hanya mampu merdeka dan mengutarakan pendapat lewat media sosial. Karena gerakan turun ke jalan dianggap sudah lemah dan selalu di bentengi oleh aparat keamanan. Maka mereka hanya merdeka di media sosial.

David F. Butar Butar
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Parapat - Medan
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apresiasi dan Masalah Tersisa Pencabutan Perpres Miras

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi...

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

Ujian Kedewasaan Digital Kita

Teknologi digital diciptakan agar tercapai pemerataan informasi tanpa pandang bulu, namun sayangnya kini dampak negatif yang tak terelakkan adalah munculnya disinformasi, berita bohong, hingga...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

ARTIKEL TERPOPULER

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.