Banner Uhamka
Sabtu, September 26, 2020
Banner Uhamka

Menyoal Rekodifikasi KUHP

Warisan Harto dan Problem Demokratisasi Kekuasaan

“Piye, enakan jamanku tho?”, adalah tulisan-tulisan yang cukup viral dipajang di belakang mobil-mobil truk panturanan. Diiringi dengan gambar Pak Harto yang sedang tersenyum dan...

Merajut Simpul Gerakan Masyarakat Sipil Internasional

Kembali, selama hampir satu pekan induk organisasi Negara-negara di dunia menghelat pelaksanaan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 71, september tahun lalu (2016)...

Sisi Negatif Sistem Pemerintahan Demokrasi

Suatu pemerintahan tentunya membutuhkan suatu sistem tertentu untuk dapat mempertahankan karkteristiknya tersendiri ketika membuat sebuah kebijakan yang berpengaruh luas terhadap kehidupan kenegaraan, entah itu...

Elegi Timnas dan Teriakan ‘Edy Out’

Dari tribun atas SUGBK, saya berkali-kali menggeleng kepala. Terlebih setelah Timor Leste mencetak gol lebih dulu. Keterlaluan. Di tribun away Singapore National Stadium, empat hari...
Dimas Firdausy
Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kolumnis lepas, Penikmat Sepak Bola

Upaya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sedang gencar-gencarnya dilakukan, hal ini dikarenakan mayoritas norma yang ada di dalam KUHP saat ini sudah tertinggal dan tidak relevan dengan realitas kejahatan yang sangat dinamis. Sehingga asumsi untuk memperbaharui KUHP menjadi perhatian utama.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai tanggungjawab yang kuat karena memiliki kewenangan sebagai fungsi legislasi. Tetapi dalam setiap pembahasannya selalu menarik perhatian dan menjadi polemik yang berkepanjangan.

Pada pembahasan sebelumnya, draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai penolakan dan pertentangan oleh sebagian masyarakat. Kini, draf RKUHP yang sedang digodog oleh DPR pun kembali menjadi topik pembicaraan dikalangan publik maupun praktisi hukum.

DPR dan pemerintah menjadi buah bibir karena menggagas rumusan delik tindak pidana khusus dimasukkan ke dalam RKUHP, seperti rumusan delik tindak pidana korupsi (tipikor), pelanggaran berat HAM, narkotika, dan terorisme. Gagasan itu menimbulkan pro dan kontra serta pertentangan yang signifikan oleh beberapa kalangan termasuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah diaturnya delik tipikor ke dalam RKUHP, hal tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum serta berimplikasi pada  pelemahan terhadap kewenangan lembaga KPK. Menindak lanjuti hal tersebut, KPK mengirimkan surat kepada presiden yang pada substansinya keberatan atas pasal yang dirumuskan dalam RKUHP saat ini.

Peta Masalah

Persoalan diatas jika dipahami lebih dalam, merupakan tindak lanjut dari upaya rekodifikasi KUHP. Namun, memasukkan delik tindak pidana khusus ke dalam KUHP bukanlah merupakan hal yang urgent. Melalui tulisan ini, penulis ingin mengurai masalah-masalah tersebut melalui tataran politik hukum dan efektifitasnya dalam praktik ketatanegaraan saat ini.

Pertama,  memang dalam sistem hukum eropa kontinental seperti yang dianut Indonesia, kodifikasi hukum merupakan karakteristik. Tapi, politik hukum yang berkembang saat ini belum sepenuhnya menghendaki adanya rekodifikasi hukum secara utuh, bangsa ini masih membutuhkan produk hukum sebagai bentuk pemenuhan hukum dan penyempurnaan hukum.

Kedua, menjadi kesepakatan bersama bahwa kejahatan tipikor, pelanggaran berat HAM, narkotika maupun terorisme termasuk dalam ranah extra ordinary crime, yang artinya sebuah kejahatan dengan klasifikasi khusus dan dengan penanganan khusus. sementara KUHP sendiri merupakan induk dari produk hukum pidana umum. Walaupun hanya sebagian pasal yang dimasukkan, apabila klausul tindak pidana khusus dirumuskan ke dalam KUHP, maka secara tidak langsung menjadi bagian tindak pidana umum bukan lagi klasifikasi extra ordinary crime. Kemudian, yang menjadi pertanyaan, apa urgensi dimasukkannya delik tindak pidana khusus ke dalam KUHP?

Ketiga, dalam hal delik tindak pidana korupsi, jika dicermati pasal yang dirumuskan dalam RKUHP saat ini, mangambil beberapa pasal yang ada di dalam UU Tipikor. Artinya, substansi dan karakter normanya tetap sama. Dalam teori hukum, ada asas lex posterior derogat legi priori (aturan yang baru mengesampingkan aturan terdahulu) berarti asas ini menghendaki sejumlah pasal yang ada di dalam UU Tipikor menjadi tidak berlaku, dan yang berlaku yang ada di dalam KUHP. Tetapi dalam praktik, hal tersebut malah memunculkan implikasi cukup yang serius. Contoh, dalam pasal 2 UU Tipikor dengan pasal 687 RKUHP, kedua pasal tersebut bila dicermati memiliki substansi norma yang sama, yang membedakan adalah terletak pada ancaman hukuman pidananya saja. Tidak menutup kemungkinan, melalui celah ini penegak hukum dapat memperdagangkan pasal yang ancaman pidananya lebih rendah terhadap pelaku korupsi.

Pertimbangan yang lain, Persoalan pemberantasan korupsi saat ini tidak terletak pada norma atau UU, namun lebih kepada implementasinya. Jika hal ini terjadi, semangat rekodifikasi KUHP menjadi faktor utama timbulnya kekacauan hukum. Tidak ada jaminan bahwa rumusan delik tipikor dimasukkan ke dalam KUHP akan berdampak pada kemajuan penegakan hukum korupsi, dan hal itu mengingkari semangat rekodifikasi sebagai penyempurnaan hukum.

Keempat, dalam hal kewenangan, memang dalam pasal 729  RKUHP, secara ekspresif verbis kewenangan KPK maupun lembaga khusus yang bersangkutan tidak akan terganggu. Sebagai pertimbangan, sifat extra ordinary crime merupakan kejahatan yang dinamis dan motifnya terus berkembang. Jika tetap kukuh masuk ke dalam RKUHP, ketika norma yang bersangkutan tidak lagi mencukupi sebagai dasar hukum dan perlu untuk diperbaharui, yang terjadi adalah kebuntuan produk hukum. Tidak mungkin mengandalkan rekodifikasi ulang.

Dari empat hal di atas penulis beranggapan, memasukkan delik tindak pidana khusus ke dalam KUHP senyatanya hanya membuang-buang waktu, energi dan menambah panjang perdebatan publik. Lebih baik DPR dan Pemerintah dalam membuat norma, concern pada hal yang bersifat general (umum). Sehingga dapat mem-back up keseluruhan isi KUHP yang lama dengan produk hukum yang bermutu dan dapat di implementasikan.

Dimas Firdausy
Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kolumnis lepas, Penikmat Sepak Bola
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Disleksia Informasi di Tengah Pandemi

Perkembangan teknologi yang sudah tak terbendung bukan hal yang tabu bagi semua orang saat ini. Penerimaan informasi dari segala sumber mudah didapatkan melalui berbagai...

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

Menjarah Mahkota Kemuliaan MK

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 1 September lalu menjadi hadiah sekaligus menjadi dilema bagi kesembilan hakim konstitusi di usianya yang ketujuh belas...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.