Minggu, Maret 7, 2021

Menunggu Disrupsi Pemerintahan

Evaluasi Urgensi Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang FDS

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2017 berencana menerapkan full day school / FDS (meskipun Kemendikbud berpendapat bahwa...

Pentingnya RUU PKS dan Pengawalannya

Kekerasan terhadap perempuan perlu dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap hak dasar perempuan, yakni hak perempuan untuk menjalani kehidupannya secara bermartabat. Merujuk pada laporan Komnas...

Pemerintahan, Kekuasaan, dan Kekerasan

Seringkali kita mendengar kata kekerasan dan kekuasaan, yang menjadi asumsi perbuatan buruk dalam hidup manusia. Namun, bukankah kekerasan dan kekuasaan diperlukan untuk mencapai kesetaraan...

Memilih Diam dalam Pemilihan Umum

Sistem politik yang sedang kita hadapi sekarang ini bernama “demokrasi”. Saya artikan demokrasi ini sebagai kebebasan dalam menyalurkan kekuasaan dari rakyat untuk rakyat. Sedapatnya...
M. Rizki Pratamahttp://pratamarizkim.wordpress.com
Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

 Disrupsi jelas memiliki mata ganda, selain kontribusi positif pada kebutuhan juga terdapat dampak negatif seperti di sisi lain masyarakat yang siap dengan segala prasyaratnya tentu menerima manfaat berlimpah akan tetapi bagi yang kurang beruntung maka jelas celaka padahal sektor bisnis pun tertekan. Apalagi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif yang lembam merespon. Masyarakat bisa celaka berpuluh-puluh kali jika pemerintahan tak peka pada perubahan, pemerintahan seharusnya tidak meninggalkan pihak manapun dalam pembangunan. Padahal di Indonesia sendiri pun, pemerintahan memang sudah dicap lambat, ketika sudah terjadi disrupsi baru tergopoh-gopoh menelurkan regulasi telat, persis seperti kritik tajam Rhenald Kasali, bahkan di Republik yang demokratis seperti saat ini masih sering terjadi eksekusi kebijakan publik ternyata tanpa dialog mendalam, ketika diprotes buru-buru dicabut.

Kita ingat betul ketika Inggris dan Amerika Serikat dipaksa menahan sakitnya perubahan untuk memulai gelombang reformasi New Public Management (NPM). Memang perubahan tata kelola pemerintah tersebut menginspirasi banyak Negara untuk mereplikasinya akan tetapi hari-hari ini ternyata resep NPM tersebut sudah kembali tak relevan. Kerangka institusional NPM yang seringkali digembar-gemborkan oleh lembaga donor banyak mengalami kegagalan, jelas reformasi memiliki limit (Andrews, 2013). Mantra NPM seperti privatisasi pun bahkan dilucuti dengan kembalinya provisi pelayanan publik untuk dikeloa entitas Negara ataupun non-profit (Kishimoto & Petitjean, 2017).

Pemerintahan dunia semakin dinamis dengan hampir tidak adanya paradigma dominan, semua harus mempelajari perubahan mereka sendiri.  Negara-negara yang berubah secara kontekstual tanpa terseret-seret resep palsu terbukti dapat survive di era saat ini. Negara kesejahteraan dengan Nordic Model (Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia dan Islandia) mengalami pasang surut perubahan untuk sampai dalam pencapaian terbaik saat ini, syarat mereka untuk mencapai kesejahteraan adalah percaya pada diri sendiri untuk melakukan perubahan. Semua sepakat harus berubah bahkan China yang dikenal ultra konservatif bahkan mampu merespon perubahan dengan berbagai kebijakan yang inovatif (Jing & Osborne, 2017).  

Kembali ke Republik kita yang perlu merancang perubahan disruptif secara kontekstual  sayangnya berbagai perubahan pemerintahan yang sedang dilakukan serasa jalan di tempat. Konteks Indonesia memang tengah berproses perubahan Birokrasi didorong berbasis merit dengan berbagai metode meritokrasinya. Berbagai inovasi pelayanan publik ditelurkan oleh berbagai daerah, Kota Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Jakarta dapat menjadi pelopor inovasi. Namun memang iklim politik kita belum kondusif untuk berubah, selalu panas dengan isu kekuasaan milik mereka sendiri. Seandainya rakyat mampu mendisrupsi politik via demokrasi langsung (direct democracy) tentu aktor-aktor politik yang terlalu banyak investasi untuk diri sendiri sudah jauh-jauh terbuang. Semoga hadirnya sumber daya di desa mampu melapaskan belenggu politik busuk dan membuat disrupsi desa yang bermanfaat.

Inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah memanglah penting tetapi belum cukup. Perlu prakondisi lain yang mendorong disrupsi pemerintahan agar rakyat tak menunggu terlalu lama kesejahteraan mereka. Pertama, Satu Pikiran Pemerintahan. Memang tak layak betul jika eksekutif dan legislatif adem ayem untuk sebuah kebijakan publik akan tetapi terlalu banyak perdebatan tanpa visi yang clear membuat kebijakan publik hanya jadi ampas. Semua elemen pemerintahan harus sepakat pada visi yang sama untuk kesejahteraan bersama, ingat musyawarah dan konsensus sebagai nilai bangsa. Kedua, Satu Pemerataan PemerintahanRepublik jelas butuh standar yang sama, sudah ada standar yang tidak berlaku sama, ada yang sangat mampu melaksanakan hingga sama sekali tidak mampu. Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik yang ada sekarang pun sifatnya bukan untuk memeratakan akan tetapi hanya untuk mematuhi aturan. Belum lagi dominasi kue ekonomi, pemerintah harus ikut campur dalam membabat kesenjangan untuk memeratakan ekonomi. Ketiga, Satu Gerbang Pemerintahan. Pemerintahan saat ini dikenal fragmentasinya yang tinggi, beda lembaga beda administrasi, miskin komunikasi dan koordinasi. Akibatnya warga terabaikan pelayanan publiknya. Perlu hadirnya Negara dalam sebuah gerbang yang sama dengan integrasi pelayanan publik. Contoh kecil perlu mengulang kembali program integrasi data kependudukan kita dengan satu kartu yang sama yang dapat diisi dengan berbagai kepentingan pelayanan publik asalkan tanpa terulangnya mega korupsi.  

Ketiga hal tersebut merupakan prasyarat mendisrupsikan pemerintahan di berbagai level, selain itu efek multiplier  akan terjadi seperti menciptakan iklim kondusif yang dapat membuka disrupsi total di berbagai sektor lain. Sayangnya kita perlu paham bahwa konteks sektor publik amat berbeda dengan sektor privat. Sektor publik memiliki nilai-nilai kepublikan seperti transparansi dan akuntabilitas yang tentu akan mengurangi kecepatan disrupsi. Sebagai warga biasa kita harus berpartisipasi dengan terbiasa dengan perubahan, yaitu adaptif terhadap perubahan dan jangan alergi dengan perubahan. Semoga kita tak menunggu lama disrupsi pemerintahan kita. Semoga.

Referensi

Andrews, Matt. 2013, The Limits of Institutional Reform in Development. Cambridge University Press: Cambridge. 

Jing, Yijia & Stephen Osborne (ed). 2017, Public Service Innovation in China. Palgrave McMillan.

Kishimoto, Satoko & Olivier Petitjean (ed). Reclaiming Public Service: How Cities and Citizens Are Turning Back Privatisation. Transnational Institute: Amsterdam & Paris.

M. Rizki Pratamahttp://pratamarizkim.wordpress.com
Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Ranking Kampus Dunia: Jangan Salah Kaprah

Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi kita mendapatkan gabar gembira. Lima perguruan tinggi (PT) asal Indonesia menempati 10 universitas Islam terbaik dunia. Bahkan salah satunya...

Rock and Roll, Budaya yang Terusir

Penyebaran virus Rock and roll tidak hanya datang dari radio luar negeri, tapi juga dari rekaman piringan hitam yang dibawa dari luar negeri dan...

Cantik Hemat dari Dapur

Cantik adalah impian bagi setiap perempuan. Sejak umat manusia tercipta, kecantikan menjadi sebuah patok keindahan. Terbukti dari kisah dua orang putra nabi Adam yang...

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

Lubang Hitam Narasi Teroris Selama Pandemi

Sudah lima hari sejak saya terkonfirmasi positif Covid-19. Rasanya begitu berat, alih-alih sekedar menyerang fisik, rupanya virus ini juga menyerang mental. Untuk itu, saya...

ARTIKEL TERPOPULER

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Serial Non-Muslim Bisa Masuk Surga. Siapa Mereka?

Apa pendapat para ulama dan cendekiawan dulu dan sekarang tentang keselamatan penganut agama-agama selain syariat Nabi Muhammad Saw? Apakah orang yang biasa disebut “non-Muslim”...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.