Minggu, Oktober 25, 2020

Menunggu Disrupsi Pemerintahan

Meneladani dan Mengambil Pelajaran Isa Al-Masih

Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati  di mana...

Buruh “Yang Salah” dalam Wacana Kesetaraan Demokrasi

Seakan tidak pernah lepas perselisihan antara buruh dan demokrasi di Indonesia. Problematika Omnibus Law yang terus menarik pita suara para aktivis dan buruh untuk...

Marak Razia Buku (Kiri), HMI Malah Membisu

Tirto.id merilis daftar penyitaan buku (kiri) di era Jokowi sebanyak lima kali. Yaitu, pada tanggal 10 Mei 2016, di Penerbit Narasi Yogyakarta, pada tanggal...

Ingat, 2018 Tahun Politik Bukan ‘Jomblo’

Betul apa kata pepatah,"waktu itu bagaikan pedang", jika kita tidak bisa memanfaatkannya kita akan terbunuh oleh waktu yang setiap saat silih berganti. Maafkanlah diri...
M. Rizki Pratamahttp://pratamarizkim.wordpress.com
Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

 Disrupsi jelas memiliki mata ganda, selain kontribusi positif pada kebutuhan juga terdapat dampak negatif seperti di sisi lain masyarakat yang siap dengan segala prasyaratnya tentu menerima manfaat berlimpah akan tetapi bagi yang kurang beruntung maka jelas celaka padahal sektor bisnis pun tertekan. Apalagi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif yang lembam merespon. Masyarakat bisa celaka berpuluh-puluh kali jika pemerintahan tak peka pada perubahan, pemerintahan seharusnya tidak meninggalkan pihak manapun dalam pembangunan. Padahal di Indonesia sendiri pun, pemerintahan memang sudah dicap lambat, ketika sudah terjadi disrupsi baru tergopoh-gopoh menelurkan regulasi telat, persis seperti kritik tajam Rhenald Kasali, bahkan di Republik yang demokratis seperti saat ini masih sering terjadi eksekusi kebijakan publik ternyata tanpa dialog mendalam, ketika diprotes buru-buru dicabut.

Kita ingat betul ketika Inggris dan Amerika Serikat dipaksa menahan sakitnya perubahan untuk memulai gelombang reformasi New Public Management (NPM). Memang perubahan tata kelola pemerintah tersebut menginspirasi banyak Negara untuk mereplikasinya akan tetapi hari-hari ini ternyata resep NPM tersebut sudah kembali tak relevan. Kerangka institusional NPM yang seringkali digembar-gemborkan oleh lembaga donor banyak mengalami kegagalan, jelas reformasi memiliki limit (Andrews, 2013). Mantra NPM seperti privatisasi pun bahkan dilucuti dengan kembalinya provisi pelayanan publik untuk dikeloa entitas Negara ataupun non-profit (Kishimoto & Petitjean, 2017).

Pemerintahan dunia semakin dinamis dengan hampir tidak adanya paradigma dominan, semua harus mempelajari perubahan mereka sendiri.  Negara-negara yang berubah secara kontekstual tanpa terseret-seret resep palsu terbukti dapat survive di era saat ini. Negara kesejahteraan dengan Nordic Model (Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia dan Islandia) mengalami pasang surut perubahan untuk sampai dalam pencapaian terbaik saat ini, syarat mereka untuk mencapai kesejahteraan adalah percaya pada diri sendiri untuk melakukan perubahan. Semua sepakat harus berubah bahkan China yang dikenal ultra konservatif bahkan mampu merespon perubahan dengan berbagai kebijakan yang inovatif (Jing & Osborne, 2017).  

Kembali ke Republik kita yang perlu merancang perubahan disruptif secara kontekstual  sayangnya berbagai perubahan pemerintahan yang sedang dilakukan serasa jalan di tempat. Konteks Indonesia memang tengah berproses perubahan Birokrasi didorong berbasis merit dengan berbagai metode meritokrasinya. Berbagai inovasi pelayanan publik ditelurkan oleh berbagai daerah, Kota Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Jakarta dapat menjadi pelopor inovasi. Namun memang iklim politik kita belum kondusif untuk berubah, selalu panas dengan isu kekuasaan milik mereka sendiri. Seandainya rakyat mampu mendisrupsi politik via demokrasi langsung (direct democracy) tentu aktor-aktor politik yang terlalu banyak investasi untuk diri sendiri sudah jauh-jauh terbuang. Semoga hadirnya sumber daya di desa mampu melapaskan belenggu politik busuk dan membuat disrupsi desa yang bermanfaat.

Inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah memanglah penting tetapi belum cukup. Perlu prakondisi lain yang mendorong disrupsi pemerintahan agar rakyat tak menunggu terlalu lama kesejahteraan mereka. Pertama, Satu Pikiran Pemerintahan. Memang tak layak betul jika eksekutif dan legislatif adem ayem untuk sebuah kebijakan publik akan tetapi terlalu banyak perdebatan tanpa visi yang clear membuat kebijakan publik hanya jadi ampas. Semua elemen pemerintahan harus sepakat pada visi yang sama untuk kesejahteraan bersama, ingat musyawarah dan konsensus sebagai nilai bangsa. Kedua, Satu Pemerataan PemerintahanRepublik jelas butuh standar yang sama, sudah ada standar yang tidak berlaku sama, ada yang sangat mampu melaksanakan hingga sama sekali tidak mampu. Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik yang ada sekarang pun sifatnya bukan untuk memeratakan akan tetapi hanya untuk mematuhi aturan. Belum lagi dominasi kue ekonomi, pemerintah harus ikut campur dalam membabat kesenjangan untuk memeratakan ekonomi. Ketiga, Satu Gerbang Pemerintahan. Pemerintahan saat ini dikenal fragmentasinya yang tinggi, beda lembaga beda administrasi, miskin komunikasi dan koordinasi. Akibatnya warga terabaikan pelayanan publiknya. Perlu hadirnya Negara dalam sebuah gerbang yang sama dengan integrasi pelayanan publik. Contoh kecil perlu mengulang kembali program integrasi data kependudukan kita dengan satu kartu yang sama yang dapat diisi dengan berbagai kepentingan pelayanan publik asalkan tanpa terulangnya mega korupsi.  

Ketiga hal tersebut merupakan prasyarat mendisrupsikan pemerintahan di berbagai level, selain itu efek multiplier  akan terjadi seperti menciptakan iklim kondusif yang dapat membuka disrupsi total di berbagai sektor lain. Sayangnya kita perlu paham bahwa konteks sektor publik amat berbeda dengan sektor privat. Sektor publik memiliki nilai-nilai kepublikan seperti transparansi dan akuntabilitas yang tentu akan mengurangi kecepatan disrupsi. Sebagai warga biasa kita harus berpartisipasi dengan terbiasa dengan perubahan, yaitu adaptif terhadap perubahan dan jangan alergi dengan perubahan. Semoga kita tak menunggu lama disrupsi pemerintahan kita. Semoga.

Referensi

Andrews, Matt. 2013, The Limits of Institutional Reform in Development. Cambridge University Press: Cambridge. 

Jing, Yijia & Stephen Osborne (ed). 2017, Public Service Innovation in China. Palgrave McMillan.

Kishimoto, Satoko & Olivier Petitjean (ed). Reclaiming Public Service: How Cities and Citizens Are Turning Back Privatisation. Transnational Institute: Amsterdam & Paris.

M. Rizki Pratamahttp://pratamarizkim.wordpress.com
Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.