Banner Uhamka
Senin, September 21, 2020
Banner Uhamka

Mentradisikan Doa Bersama Lintas Kultur dan Agama

Memaknai May Day: Memutus Keresahan Tenaga Kerja Asing

Akhir-akhir ini wacana publik dipenuhi dengan perbincangan tentang Undang-undang Tenaga Kerja Asing, yang tak jarang dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan akan “hilangnya pekerjaan” bagi...

Identifikasi Fantasmatik Pendukung Capres/Cawapres

Muhammad Zainul Madji atau yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi dua periode. Ia digadang-gadangkan mampu menjadi salah...

Menggerakkan Organisasi Bukan Membentuk Organisasi Penggerak

Sebelum Program Organisasi Penggerak (POP) diluncurkan, ada dua bentuk organisasi yang lebih dahulu dikenal dalam dunia pendidikan. Pertama, organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik...

Menuju Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel, Mungkinkah?

Israel, mungkin ketika mendengar nama negara tersebut sebagai besar masyarakat Indonesia memliki stigma negatif terhadap salah satu negara yang belakangan ini dinilai berhasil menangani...
Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara

Perdebatan mengenai relasi negara dan agama, baik teori maupun praktik, memang tiada pernah habisnya. Diskursus ini terekam dalam sejarah lahirnya konsitusi. Konstitusi hadir untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) bukan sebaliknya.

Isu HAM terkait kebebasan beragama di Indonesia masih menjadi tema yang menarik, bahkan tiap rezim kekuaaan memiliki politik hukumnya sendiri. Mengacu pada Nonet dan Selznick, kemudian disitir oleh Mahfud MD, karakter suatu hukum paralel dengan karakter politiknya.

Rezim Orde Lama dan Baru pada saat itu mengatur mengenai soal agama sangat terbatas dan cenderung mereduksi. Sebagaimana kita ketahui, beberapa kebijakan pelarangan terhadap suatu golongan agama tertentu serta memberikan kualifikasi tertentu (Tuhan, Nabi, Kitab Suci) untuk diakui menjadi suatu agama.

Sejalan dengan pendapat tersebut, maka politik hukum yang dijalankan oleh rezim Orde Lama dan Baru bersifat represif dan otoriter. Lain halnya pasca reformasi 1998, berbagai kebijakan bercirikan responsif dan demokratis, sebagaimana keberanian pemerintahan Gus Dur dalam politik pluralismenya, misal etnis Tionghoa tidak lagi merasakan intimidasi dalam berkeyakinan.

Demokrasi saat ini tidak jua tumbuh besar dan kuat selayaknya personifikasi tanaman bonsai. Cita-cita negara madani masih jauh, masih terjadi kasus intoleransi. Intoleransi berangkat dari pemahaman eksklusif teks-teks dogmatik dalam kitab suci, kemudian mendeduksikan dalam konteks kehidupan saat ini.

Sesuatu yang diterima umum dipaksakan berlaku pada situasi khusus. Dengan demikian, terjadilah pemerkosaan terhadap apa yang sesungguhnya nyata dan beragam dalam masyarakat. Komunitas agama tertentu mengidentifikasi secara eksklusif (kami) memandang keliyanan di luar dirinya sebagai musuh (mereka) dalam relasi mayoritas vi a vis minoritas.

Mengingat kasus kekerasan dan penindasan oleh FPI terhadap kelompok aliansi kebebasan beragama, penyerangan terhadap pemukiman dan tempat-tempat ibadah Ahmadiyah. Menurut Rawls, hal mendasar ketika memperdebatkan agama adalah bagaimana mempertemukan titik taut yang bersamaan, diawali dengan menyediakan saluran berdemokrasi yang memungkinkan bagi para pihak untuk berada pada posisi yang setara.

Implementasi teori Rawls belum berjalan efektif karena komunitas minoritas masih belum diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan segala nilai-nilai dari ajarannya, justru sudah apriori dengan term-term sesat.

Pada prinsipnya, toleransi hanyalah ekses dari prasyarat yang paling awal, yakni “jauhi prasangka”. Permasalahan mendasar intoleransi adalah kurang terbukanya sarana-sarana demokratis warga negara. Usaha ini dapat dibangun dan ditradisikan dalam suatu bentuk Doa Bersama, sebagaimana kegiatan ini telah dilakukan oleh komumitas Baha’i bersama lintas agama.

Usaha secara sistematik terus digencarkan untuk menghancurkan kelompok minoritas melalui pengujian UU PNPS 1965 yang secara substansi sudah tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat demokratis saat ini. Kegagalan memaknai agama secara sempit, menurut Geertz, makna agama (sosio-antro) adalah sesuatu yang diakui dan diyakini gaib oleh kelompok komunitas tertentu.

Definisi agama (yuridis) dalam UU PNPS 1965 tidak memberikan pengertian yang memadai (kekosongan hukum), sampai beberapa waktu lalu masih dijadikan senjata ampuh untuk menindas minoritas dengan delik penodaan agama.

Peran negara (pemerintah) dengan kewenangan yang sah sesuai amanah konstitusi, bahwa negara menjamin dan melayani masyarakatnya tanpa memilah-milah latar belakang keagamaan.

Komitmen pemerintah untuk menjamin dan melayani belum dirasakan signifikan. Fakta di lapangan masih ditemui praktik disksriminatif pelayanan hak-hak sipil bagi penganut agama minoritas dalam pencatatan administrasi kependudukan berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, terkait pengisian kolom agama.

Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berperang Melawan Infodemi

Menurut (Eshet-Alkalai, 2004) ruang maya atau cyberspace bukan hanya desa global atau global village melainkan hutan belantara yang lebat dengan segala informasi. Informasi tersebut bisa jadi...

Religion in Academic Study; An Introduction

"Religion" in relation to ritual practice became an item in an inventory of cultural topics that could be presented either ethnographically in terms of...

Optimisme di Tengah Ketidakbersatuan ASEAN

Optimisme ASEAN yang memasuki usia 53 tahun pada 8 Agustus lalu harus dihadapkan pada kenyataan pahit dan diliputi keprihatinan. Negara-negara anggota ASEAN dipaksa atau...

Investasi dalam Bidang SDA dan Agenda Neoliberal

Hari telah menuju sore, dengan wajah yang elok Presiden Joko Widodo membacakan naskah pidatonya saat dilantik untuk kedua kalinya pada tahun 2019 lalu. Sepenggal...

PKI, Jokowi, dan Tertusuknya Syekh Jaber

Syekh Ali Jaber ditusuk AA, Ahad malam (13/9/2000) di Lampung. Siapa AA? Narasi di medsos pun gonjang-ganjing. Konon, AA adalah kader PKI. Partai yang berusaha...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.