Rabu, Januari 27, 2021

Mentradisikan Doa Bersama Lintas Kultur dan Agama

Akui dan Lindungi Pekerja Rumah Tangga!

Di kala pegawai-pegawai pemerintah ataupun karyawan-karyawan swasta kelabakan dan sibuk dengan segala pekerjaannya. Mereka membutuhkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk menyiapkan dan mengurusi segala...

Menghargai Perokok Pasif

Merokok tentu saja menjadi hak yang dimiliki oleh setiap orang. Akan tetapi seringkali dengan merasa bahwa memiliki hak tersebut, maka orang lupa akan sikap...

Sampai Kapan Lenyap dari Perhatian Publik?

Problematika tentang hak hidup, perebutan ruang, dan isu lingkungan terus bertahan dan berlipat ganda. Jika kita telisik lebih dalam lagi, problem hak hidup, perebutan...

Redam Konflik Melalui Komunikasi Berbasis Local Wisdom

Disiplin ilmu sosial adalah mengenal manusia sebagai makhluk sosial. Sebab, manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia selalu memerlukan bantuan orang lain untuk membantu memenuhi...
Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara

Perdebatan mengenai relasi negara dan agama, baik teori maupun praktik, memang tiada pernah habisnya. Diskursus ini terekam dalam sejarah lahirnya konsitusi. Konstitusi hadir untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) bukan sebaliknya.

Isu HAM terkait kebebasan beragama di Indonesia masih menjadi tema yang menarik, bahkan tiap rezim kekuaaan memiliki politik hukumnya sendiri. Mengacu pada Nonet dan Selznick, kemudian disitir oleh Mahfud MD, karakter suatu hukum paralel dengan karakter politiknya.

Rezim Orde Lama dan Baru pada saat itu mengatur mengenai soal agama sangat terbatas dan cenderung mereduksi. Sebagaimana kita ketahui, beberapa kebijakan pelarangan terhadap suatu golongan agama tertentu serta memberikan kualifikasi tertentu (Tuhan, Nabi, Kitab Suci) untuk diakui menjadi suatu agama.

Sejalan dengan pendapat tersebut, maka politik hukum yang dijalankan oleh rezim Orde Lama dan Baru bersifat represif dan otoriter. Lain halnya pasca reformasi 1998, berbagai kebijakan bercirikan responsif dan demokratis, sebagaimana keberanian pemerintahan Gus Dur dalam politik pluralismenya, misal etnis Tionghoa tidak lagi merasakan intimidasi dalam berkeyakinan.

Demokrasi saat ini tidak jua tumbuh besar dan kuat selayaknya personifikasi tanaman bonsai. Cita-cita negara madani masih jauh, masih terjadi kasus intoleransi. Intoleransi berangkat dari pemahaman eksklusif teks-teks dogmatik dalam kitab suci, kemudian mendeduksikan dalam konteks kehidupan saat ini.

Sesuatu yang diterima umum dipaksakan berlaku pada situasi khusus. Dengan demikian, terjadilah pemerkosaan terhadap apa yang sesungguhnya nyata dan beragam dalam masyarakat. Komunitas agama tertentu mengidentifikasi secara eksklusif (kami) memandang keliyanan di luar dirinya sebagai musuh (mereka) dalam relasi mayoritas vi a vis minoritas.

Mengingat kasus kekerasan dan penindasan oleh FPI terhadap kelompok aliansi kebebasan beragama, penyerangan terhadap pemukiman dan tempat-tempat ibadah Ahmadiyah. Menurut Rawls, hal mendasar ketika memperdebatkan agama adalah bagaimana mempertemukan titik taut yang bersamaan, diawali dengan menyediakan saluran berdemokrasi yang memungkinkan bagi para pihak untuk berada pada posisi yang setara.

Implementasi teori Rawls belum berjalan efektif karena komunitas minoritas masih belum diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan segala nilai-nilai dari ajarannya, justru sudah apriori dengan term-term sesat.

Pada prinsipnya, toleransi hanyalah ekses dari prasyarat yang paling awal, yakni “jauhi prasangka”. Permasalahan mendasar intoleransi adalah kurang terbukanya sarana-sarana demokratis warga negara. Usaha ini dapat dibangun dan ditradisikan dalam suatu bentuk Doa Bersama, sebagaimana kegiatan ini telah dilakukan oleh komumitas Baha’i bersama lintas agama.

Usaha secara sistematik terus digencarkan untuk menghancurkan kelompok minoritas melalui pengujian UU PNPS 1965 yang secara substansi sudah tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat demokratis saat ini. Kegagalan memaknai agama secara sempit, menurut Geertz, makna agama (sosio-antro) adalah sesuatu yang diakui dan diyakini gaib oleh kelompok komunitas tertentu.

Definisi agama (yuridis) dalam UU PNPS 1965 tidak memberikan pengertian yang memadai (kekosongan hukum), sampai beberapa waktu lalu masih dijadikan senjata ampuh untuk menindas minoritas dengan delik penodaan agama.

Peran negara (pemerintah) dengan kewenangan yang sah sesuai amanah konstitusi, bahwa negara menjamin dan melayani masyarakatnya tanpa memilah-milah latar belakang keagamaan.

Komitmen pemerintah untuk menjamin dan melayani belum dirasakan signifikan. Fakta di lapangan masih ditemui praktik disksriminatif pelayanan hak-hak sipil bagi penganut agama minoritas dalam pencatatan administrasi kependudukan berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, terkait pengisian kolom agama.

Avatar
laga sugiarto
Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Roman Abramovich, Alexei Navalny, dan Premier League

Industri olahraga, khususnya sepakbola, telah mengalami perkembangan pesat. Mulai dari segi teknis maupun non-teknis. Mulai dari aktor dalam lapangan hingga pemain-pemain di belakang layar....

Perempuan dan Politik

Politik selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan dunia kotor, tidak pantas untuk perempuan masuk kedalam ranah tersebut. Politik selalu identik dengan sesuatu yang aneh...

Karakteristik Milenial di Era Disrupsi

Dewasa ini, pemakaian istilah Disrupsi masih terdengar asing oleh kaum muda atau generasi milenial sekarang. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan disrupsi?. Jika kita...

Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing...

Pengalaman Mantan Pasien Wisma Atlet

Ibu Mawar ingin memberi cerita pengalamannya yang dialami ia dan keluarga dalam menghadapi karena mengidap Covid 19 yang sempat dirawat di Wisma Atlet serta...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Hukum Tata Cara Mengendus Kuasa, Kuliah Gratis untuk Refly Harun

Semoga Saudara Refly Harun dalam keadan sehat akal wal afiat!! Awalnya saya merasa tidak begitu penting untuk memberi tanggapan akademis terhadap saudara Refly Harun. Kendati...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.