Rabu, Januari 27, 2021

Menjaga Persaudaraan di Tahun Politik

Apakah Benar Marxisme Anti Agama?

Seiring dengan memanasnya isu kebangkitan PKI di Indonesia, maka perang narasi antara kelompok yang anti terhadap PKI atau komunisme secara umum, dengan kelompok pendukung...

Paradoks Gerakan Front Pembela Islam

Siapa yang tidak mengenal Front Pembela Islam (FPI)? Hampir seluruh rakyat Indonesia mengenalnya. Organisasi yang didirikan oleh Rizieq Shihab adalah organisasi yang cukup menjadi...

Hari Guru Nasional dan Perhatian Pemerintah

Masyarakat Indonesia sedang merayakan hari guru nasional 2019 yang jatuh tepat pada hari senin, tanggal 25 November 2019. Banyak cara untuk merayakan hari guru...

Siapa Capres Orba? Jokowi atau Prabowo?

Barisan pendukung Jokowi, alias Jokower, akhir-akhir ini kembali melontarkan peluru menolak kembalinya Orde Baru (Orba), dan Prabowo dianggap sebagai representasi Orba. Benarkah Prabowo Orba,...
Badrul Arifin
Alumnus S1 Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM. Aktivis Sanggar Maos Tradisi (SMT). Saat ini bekerja di Creative Hub Fisipol UGM

Perasaan penulis seketika sedih manakala membaca berita di media tentang pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Sampang hanya karena cekcok di media sosial lantaran perbedaan pilihan politik. Pembunuhan sadis ini sendiri melibatkan Idris sebagai pelaku dan Subaidi sebagai korban.

Tragedi pembunuhan tersebut ibarat puncak gunung es daripada polarisasi politik yang semakin hari semakin menguat menjelang gelaran pemilihan presiden di tahun 2019 nanti. Pada dasarnya, polarisasi politik merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi.

Perbedaan pandangan atas sebuah isu, kebijakan atau ideologi melahirkan keterbelahan masyarakat menjadi dua kutub yang berseberangan, baik di lingkar elite maupun di kelas rakyat biasa. Hanya saja polarisasi politik tersebut akan destrutktif apabila diikuti fanatisme terhadap pilihan politik.

Insiden pembunuhan di Sampang mestinya menjadi tamparan bagi kita agar tidak terlalu larut dalam polarisasi politik. Sayangnya, tiap hari, khususnya di sosial media, kita masih disuguhkan perdebatan-perdebatan yang melibatkan pendukung fanatik dari pasangan calon presiden (capres) nomor urut 01 versus pasangan capres nomor urut 02. Kedua pendukung tersebut saling sikut, bahkan saling mencemooh satu sama lain demi membela keyakinannya terhadap jagoan calon presiden pilihannya.

Sadar atau tidak, polarisasi politik ini berdampak pada retaknya kohesi sosial khususnya di masyarakat kalangan akar rumput. Bayangkan seseorang bisa saja kehilangan teman atau sahabatnya yang telah berkawan lama lantaran beda pilihan politk, seseorang bisa bermusuhan dengan beberapa anggota keluarganya akibat ‘perang urat syaraf’ dalam membela capres pilihannya di Whatsapp Group (WAG) keluarga.

Seseorang bahkan bisa dikucilkan dalam suatu ormas hanya karena memiliki pandangan politik yang berbeda dengan mayoritas anggota ormas tersebut. Dan jika tensi polarisasi politik ini terus meninggi bukan tidak mungkin tragedi tumpasnya nyawa manusia di Sampang berpotensi besar akan terulang kembali di daerah lain.

Lalu mengapa polarisasi politik ini bisa membuat seseorang mempunyai fanatisme yang berlebih terhadap pilihan politiknya? Polarisasi menurut Joshua Tucker (2018), seorang Professor Ilmu Politik dari New York University, secara organik membelah masyarakat menjadi dua kubu dan pada tingkat tertentu mengacaukan akal sehat kita, dan membangun logika oposisi biner yang serba hitam-putih.

Praktis, logika itulah yang membuat masyarakat, utamanya yang belum melek politik, mengalami fanatisme terhadap pilihan politiknya. Maka tak heran masyarakat yang fanatik bisa digiring dengan retorika semacam; partai Setan versus partai Allah, Cebong vs Kampret, Genderuwo vs Tampang Boyolali dll. Dalam suasana semacam itu, proses komunikasi publik bergerak dengan motivasi meraih keuntungan politik dan memukul lawan politik semata.

Orang yang fanatik cenderung menganggap orang yang sekubu adalah saudaranya, sedangkan orang yang berbeda pilihan politik, meskipun ia adalah orang terdekatnya, akan dianggap lawan. Padahal kita tahu dalam kontestasi politik elektoral tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Figur A boleh jadi berkontestasi dengan Figur B di Pilpres kali ini, tapi bukan tidak mungkin di Pilpres selanjutnya akan berkoalisi.

Elit-elit politik adalah aktor yang bertanggungjawab atas ini semua. Pernyataan-pernyataan elit-elit politik yang saling berkontestasi kerap mengundang keributan antar para pendukungnya. Tak ketinggalan alih-alih memberi ketentraman di ruang publik, retorika-retorika dari tokoh Agama pun tak jarang turut andil dalam memanaskan tensi politik yang ada. Di sisi lain media massa juga mempunyai peran yang signifikan dalam mereproduski berita-berita yang sifatnya semakin mengadu domba masyarakat yang mengalami polarisasi politik.

Sudah jelas bahwa polarisasi yang berujung pada fanatisme politik telah membuat ruang demokrasi dan kohesi sosial kita menjadi keruh. Harus ada upaya untuk meredam ini semua. Seluruh stakeholder yang terlibat mulai dari; politisi, tokoh agama, media, dan kita sendiri seyogyanya dapat berefleksi dengan kondisi polarisasi politik yang kian memanas.

Para politisi harus mulai membangun debat-debat yang lebih substantif dan menahan diri dalam melontarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memecah belah bangsa. Tokoh Agama pun demikian, melalui dakwahnya harus senantiasa menentramkan keadaan dan mengajak bangsa ini tetap menjaga tali ukhuwah-nya. Begitu juga dengan tugas media massa menjadi jembatan yang benar dan bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, tujuannya agar supaya masyarakat memahami secara utuh kondisi politik yang ada.

Dan yang paling krusial tentunya peran kita sebagai masyarakat mesti lebih cerdas dan bijak dalam merespon polarisasi politik kali ini. Hari ini kedewasaan berdemokrasi kita sedang diuji. Jangan jadikan perbedaan pilihan politik menghancurkan persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia. Persaudaraan yang telah kita bangun melalui persatuan dan keharmonisan sosial adalah modal yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia yang tidak boleh dikorbankan atas dasar apapun, termasuk perbedaan pilihan politik yang hanya berlangsung lima tahun sekali itu.

Badrul Arifin
Alumnus S1 Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM. Aktivis Sanggar Maos Tradisi (SMT). Saat ini bekerja di Creative Hub Fisipol UGM
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Roman Abramovich, Alexei Navalny, dan Premier League

Industri olahraga, khususnya sepakbola, telah mengalami perkembangan pesat. Mulai dari segi teknis maupun non-teknis. Mulai dari aktor dalam lapangan hingga pemain-pemain di belakang layar....

Perempuan dan Politik

Politik selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan dunia kotor, tidak pantas untuk perempuan masuk kedalam ranah tersebut. Politik selalu identik dengan sesuatu yang aneh...

Karakteristik Milenial di Era Disrupsi

Dewasa ini, pemakaian istilah Disrupsi masih terdengar asing oleh kaum muda atau generasi milenial sekarang. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan disrupsi?. Jika kita...

Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing...

Pengalaman Mantan Pasien Wisma Atlet

Ibu Mawar ingin memberi cerita pengalamannya yang dialami ia dan keluarga dalam menghadapi karena mengidap Covid 19 yang sempat dirawat di Wisma Atlet serta...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Hukum Tata Cara Mengendus Kuasa, Kuliah Gratis untuk Refly Harun

Semoga Saudara Refly Harun dalam keadan sehat akal wal afiat!! Awalnya saya merasa tidak begitu penting untuk memberi tanggapan akademis terhadap saudara Refly Harun. Kendati...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.