Jumat, Desember 4, 2020

Mengutuk Teroris Bukan Islamophobia

Ma’ruf Amin dan Sepeda Jokowi

Kalimat itu adalah ucapan yang populer dari Jokowi kala berkunjung ke daerah untuk aktivitas yang sifatnya ceremonial. Diucapkan dalam langgam jawa dengan ciri tawa...

Habib Rizieq dan Kegagalan Menjadi Imam Besar

Hari Senin, 29 Mei 2017. Polisi menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab sebagai tersangka kasus chat mesum dengan Firza Husein....

Relevansi Islam Keindonesiaan

Oleh M. Dudi Hari Saputra, MA. Pengurus Kahmi Samarinda Jujur, saya termasuk orang yang menolak anggapan bahwa Islam ini terkotak-kotak kedalam aliran atau kebangsaan tertentu (misal:...

Nasib Anak-Anak di Penjara Papua

Pada awal bulan Juli 2017, ada 3408 anak-anak di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, 877 anak berstatus sebagai tahanan, dan...
Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM), Choirul Anam, memberikan pernyataan publik yang cukup kontroversial; masyarakat Indonesia siap menerima eks-ISIS karena di Indonesia tidak ada Islamophobia.

Saya kutipkan pernyataan lanjutannya “Indonesia jauh lebih siap daripada Eropa, kenapa Eropa mengambil sikap yang lebih buruk misalnya ya karena sebelum persoalan ISIS mereka punya persoalan yang lain, phobia kepada Islam misalnya,” ujar Anam, pasca diskusi ‘Eks ISIS Hendak Mudik’ di Pizza Kayu Api, The MAJ Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

Pernyataan itu jika ditelaah lebih dalam mengandung hal-hal yang bisa mengantar pada kesalahpahaman. Seolah-olah mereka yang tidak mau menerima kehadiran kembali eks-ISIS dari medan tempur mereka ke Indonesia itu identik dengan phobia atas Islam. Jelas, cara pandang seperti ini bisa menyesatkan.

Masyarakat Indonesia yang tidak mau menerima kehadiran eks-ISIS justru ingin melepaskan ISIS dari identitas ke-Islaman. Selain itu, ada pertimbangan lain bahwa meskipun mereka yang akan pulang itu eks atau bekas, namun mereka mungkin takut akan implikasinya karena bekas teroris tidak sama dengan bekas-bekas yang lain. Mengapa demikian?

Beberapa studi mengatakan bahwa untuk menjadi teroris itu bukan proses sekali jadi, namun melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Secara teori, tahapan menjadi teroris itu menurut banyak studi-studi, mulai dari sikap intoleran, radikal, dan teroris atau ekstrimis.

Sikap intoleran adalah sikap yang meneguhkan bahwa kebenaran pasti ada pada pihak dirinya sendiri dan pihak orang lain itu pasti salah. Dari sikap intoleran ini kemudian naik menjadi radikal. Selain tidak bisa menerima kebenaran dari pihak lain –tidak selalu dari agama yang berbeda, sebab ISIS kenyataannya memusuhi umat Islam yang lain seperti NU– sikap radikal ini mengandung ancaman kepada kekerasan. Kekerasannya itu sendiri belum terjadi, namun keinginan untuk melakukan kekerasan mewujud dalam pernyataan-pernyataan dan tulisan-tulisan.

Tahap terakhir adalah esktrim yang mewujud dalam tindakan terorisme atau ekstremisme kekerasan. Tahap akhir inilah yang ditakuti oleh semua pihak dan 600 WNI yang diwacanakan untuk dipulangkan pernah berada pada level ini. Bagaimana jika eks-ISIS ini sudah menyatakan pertobatannya? Apakah itu berarti semuanya akan menjadi aman adanya?

Jika kita menggunakan teori tahapan di atas, maka pertobatan eks-ISIS masih menyimpan dua tahapan di bawahnya. Kalau mereka sudah bisa berhenti menjadi teroris, lalu apakah juga mereka bisa berhenti dari sikap radikal. Jika mereka berhenti dari sikap radikal, apakah mereka juga bisa berhenti dari sikap intoleran?

Pertanyaan-pertanyaan di atas nampaknya mungkin yang menjadi pemikiran banyak kalangan di Indonesia agar pemerintah tidak terlalu menggebu untuk memulangkan eks-ISIS ke Indonesia. Mereka yang menolak kehadiran kembali eks-ISIS di tanah air mayoritas adalah umat Islam.

Jadi, apabila dimaksudkan bahwa menolak eks-ISIS itu sama dengan gejala Islamophobia, itu salah besar. Mereka yang menolak eks-ISIS adalah orang-orang Islam yang cinta dengan agamanya.

Di negara Muslim manapun di dunia ini, bahkan di Saudi Arabia pun, seluruh otoritas politik dan agama menyatakan penolakan secara keras atas ISIS. Hampir seluruh dunia Islam menyatakan jika ISIS itu bukan Islam dan tindakan terorisme itu bukan bagian dari jihad.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menfatwakan bahwa terorisme itu bukan jihad. Makanya sangat aneh ketika FPI memberikan dukungan pada perjuangan ISIS, sementara jumhur ulama dunia menyatakan jika ISIS itu harus dilarang.

Karenanya, pernyataan FPI dan organisasi-organisasi serupa yang memberikan dukungan pada ISIS bisa dikategorikan sebagai hal yang berbahaya. Jelas, pandangan mereka menyumbang terjadinya polarisasi kaum Muslim Indonesia dalam memandang kasus terkait eks-ISIS ini.

Pada kenyataannya, memang pernah ada dukungan pada ISIS di Indonesia, apalagi bila mereka sudah sudah bertransformasi menjadi eks-ISIS, maka dukungan itu akan semakin kuat. Frasa “sudah tobat” memberikan pemakluman akan penerimaan mereka. Dengan bertobat, eks-ISIS tidak sama dengan ISIS.

Memang benar, bahwa eks-ISIS tidak sama dengan ISIS, cuma persoalan kita sekali lagi adalah apakah ketika sudah menjadi eks-ISIS, mungkinkah mereka bisa menjadi eks-radikal dan eks-intoleran.

Pertanyaan itu perlu saya ajukan di sini karena menurut pelbagai survei yang kita punya selama ini, misalnya survei PPIM-UIN Jakarta, salah satu problem terbesar di negara kita saat ini adalah semakin meningkatnya intoleransi dan radikalisme. Di sekolah-sekolah, guru-guru kita, dan lain sebagainya, semakin menunjukkan sikap intoleran dan radikal.

Apakah eks-ISIS yang tidak ada jaminan menjadi eks-radikal dan eks-intoleran itu akan menjadi faktor positif ataukah negatif, faktor penambah atau pengurang pada tingkat radikalisme dan intoleransi? Sudah tentu kita tidak punya jawaban pasti tentang ini, dan keraguan yang berkaitan dengan hal inilah menjadi pertimbangan kebanyakan masyarakat Indonesia belum bisa menerima kehadiran eks-ISIS.

Kalau kita memakai logika kaidah fiqhiyyah, dar’ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak keburukan itu lebih didahulukan dari menarik kebaikan, maka menolak kedatangan eks-ISIS didahulukan dibandingkan menerimanya.

Katakanlah karena tidak ada jaminan bahwa mereka benar-benar bertobat, tidak ada jaminan bahwa mereka benar-benar ingin menyatu dalam masyarakat, dan semua ini sudah ada contohnya sebelumnya di mana mantan teroris menjadi teroris lagi. Atau paling tidak, pemerintah benar-benar mempersiapkan terlebih dahulu.

Kaidah fiqhiyyah ini memang tidak harus diterapkan dalam konteks kepulangan eks-ISIS ini, namun paling tidak kita bisa menjadikan kaidah ini sebagai pertimbangan untuk sebuah keputusan yang sangat penting di negeri ini.

Sebagai catatan, jika pemerintah memulangkan eks-ISIS ini atas argumen HAM, maka pemerintah juga harus menjadikan ini sebagai momen untuk menjaga dan melindungi seluruh hak kewarganegaraannya seperti pada kaum Ahmadiyah dan Syiah.

Terkait:

Catatan Syafiq Hasyim

Awam Seperti Felix Dipuja, Ulama Seperti Habib Quraish Shihab Dihina

Merusak Rumah Ibadah Itu Ajaran Syaiton

Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.