Kamis, Maret 4, 2021

Mengurai Makar Mencari Solusi

Tanpa Ada Bendungan Air, Petani Bisa Panen?

Acara debat presiden yang pertama saya menonton kalau saya tidak salah mendengar sekilas ada kata kata capres yang keluar mengatakan begini  “tanpa ada bendungan...

Membaca Pramoedya, Menyadarkan Kemanusiaan

Boleh dibilang saya penggemar berat dengan karya Pramoedya Ananta Toer. Hampir beberapa karya Pram sudah saya baca dan semuanya mengundang saya untuk terus berkelana...

Reposisi Gerakan Pemuda

Melihat dari uraian sejarah perjuangan para pemuda pada masa penjajahan, seharusnya kaum muda pada saat ini menjadi penerus pelopor terdahulu. Untuk mengaktualisasikan kemerdekaan menjadi...

Tentang Usia, Kesempurnaan, dan Presiden

Saat itu media massa dan sosial seketika riuh dan gaduh (Kamis, 21 November 2019). Tampak Presiden Jokowi yang tersenyum santai, duduk beralaskan beanbag didampingi tujuh...
Andrian Habibi
Divisi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Akhir-akhir ini muncul peristilahan ‘Makar’ dalam perdebatan opini publik akibat sengkarut politik Jakarta dan Nasional. Bahkan ada pihak yang mengungkapkan bahwa ‘makar’ sudah dipersiapkan demi menggulingkan kekuasaan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Muncul pertanyaan, apakah ‘makar’ memang terjadi disaat Pemerintahan Jokowi-JK? Ataukah ‘makar’ memang sudah pernah berlangsung pada masa Presiden RI dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati, atau SBY? Dan sudahkah kita memiliki pemahaman yang sama terkait kata ‘makar’ itu sendiri?

Untuk menjawab masalah ‘makar’, maka kita harus mengurainya terlebih dahulu. Itulah alasan kenapa Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya melaksanakan jumpa pers pra seminar nasional. Nicolas Johan Kilikily selaku ketua panitia pelaksana seminar nasional mengurai masalah makar untuk merekomendasikan solusi kebijakan kepada Pemerintah dianggap penting dan sangat mendesak.

Hati-hati Menuduh Makar

Sebagaimana kita ketahui, makar (aanslag) memang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan makar ini dimuat dalam Pasal 106 juncto 107 juncto 108 juncto 109 juncto 110 KUHP. Secara umum, makar bisa dipahami sebuah perbuatan jahat yang ingin menggulingkan atau menjatuhkan kekuasaan atau menganggu pemerintahan, baik secara bersama-sama tanpa senjata maupun menggunakan senjata. Akan tetapi, untuk menetapkan bahsa suatu kejadian itu digolongkan makar atau tidak harus memenuhi unsur yang termuat di Pasal 53 KUHP.

Nico menjelaskan bahwa Pasal 53 jelas memuat syarat melakukan perbuatan jahat (poiging tot misdrift is strafbar) antara lain ada rencana (niat), melakukan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam (gedraging) yang perbuatan itu terbagi atas perbuatan persiapan (voorbereiding) dan perbuatan pelaksanaan (uitvoiringshandlling). Jadi, tidak bisa kita semena-mena menuduh seseorang dan/atau secara bersama-sama melakukan tindakan makar kecuali memenuhi empat syarat yang ditentukan oleh Pasal 53 KUHP.

Dengan demikian, menurut Nicolas Johan Kilikily, Pemerintah harusnya meminta menafsiran dari Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk menjelaskan makna dan teknis makar. Baru lah kita bisa mengatakan ada potensi makar dengan syarat mendahulukan persepsi praduga tidak bersalah. Kita baru boleh menyatakan ada kemungkinan makar sedangkan putusan sesuatu aktifitas atau kelompok itu makar atau tidak diputuskan oleh palu Hakim.

Namun, masalah Makar ini wajib dituntaskan agar tidak abu-abu dan menjadi alat bagi penguasa yang anti-kritik. Nico berharap seminar nasional mengurai masalah makar ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi Pemerintah dan Penegak Hukum untuk menyusun kebijakan yang komprehensif menyelesaikan sengkarut makar.

Menjaga NKRI meneguhkan Pancasila

Pernyataan Nico berusaha mengedepankan semangat penegakan hukum sesuai Konstitusi. Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Sehingga, perlu diluruskan semangat mencetuskan kata ‘makar’ dan solusi sesuai perspektif hukum. Dari KUHP jelas bahwa setiap tindakan kejahatan termasuk makar memiliki sanksi pidana penjara. Akan tetapi, jangan sampai sanksi tersebut dipakai dalam wilayah politik.

Hukum harus dipandang dan dilaksanakan atas nama hukum, bukan politik, lanjut Nicolas Johan Kilikily. Karena menghembuskan isu makar agar publik berdebat bisa berdampak fatal bagi keutuhan kedaulatan Indonesia. Nico mengingatkan bahwa NKRI harga mati dan penegakan Idiologi Pancasila bukan sebatasa ucapan setiap kali upara bendera. Jauh dari itu semua, cinta NKRI dan Pancasila wajib dinumikan dalam setiap aktifitas kehidupan.

Di lain sisi, DR. H. Hasan Hasbi, MH selaku Kepala Prodi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya menegaskan bahwa persiapan seminar nasional makar bertujuan untuk mengurai masalah dan menemukan solusi. Kita mencintai NKRI dan Pancasila tetapi masalah makar ini penting dikaji secara mendalam agar selesai, lanjut Hasbi. Rekomendasi Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya diharapkan membantu Pemerintah dalam mengungkap ihwal isu makar dan menjernihkan suasana. Tentu saja semua pembahasan dan rekomendasi dilihat dari kacamata hukum, Ungkap Hasbi.

Sikap Permulaan

Adapun hasil pertemuan pers antara Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya dengan Wartawan (Selasa, 25 Juli 2017) antara lain:

Peratama, Pemerintah diharapkan mampu mendudukan semua ahli hukum untuk membahasa permasalahan makar, menguraikan dan menemukan solusi untuk menerbitkan suatu kebijakan hukum. Untuk hal ini, hasil seminar nasional diniatkan menjadi salah satu pertimbangan sebelum mengurai dan menetapkan kebijakan tersebut.

Kedua, Pemerintah sebagai pengelola kekuasaan dan kedaulatan bangsa dan negara harus tegas. Tentu saja ketegasan tersebut dibuktikan dengan menggerakkan organ negara dalam membahas dan menyusun langkah strategis dan taktis penyelesaian isu makar.

Ketiga, Pemerintah diharapkan menjunjung tinggi hukum dengan menjalankan prosedur penanganan masalah hukum (pidana) sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan tidak menghambat atau membatasi hak asasi manusia warga negara Indonesia.

Keempat, Siapapun, baik Pemerintah, Masyarakat atau pihak manapun yang dalam hal ini berniat menghubung-hubungkan dan/atau menyangkutpautkan persoalan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dengan Makar wajib mengklarifikasi dan menahan diri. Jangan sampai persoalan politik gado-gado mencampuradukkan satu masalah dengan masalah lain tanpa memberikan solusi.

Terakhir, Perwakilan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya menghimbau agar semua warga negara Indonesia yang mencintai NKRI dan Pancasila saling mengingatkan, menahan diri sembari mempelajari setiap permasalahan secara utuh sebelum diumbar ke media sosial yang berdampak kepada menjamurnya masalah sosial.

Nikolas Johan Kilikily, SH
Pengacara dan Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

Andrian Habibi
Divisi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Tanah dan Transmigrasi

Peliknya urusan pertanahan dipadukan dengan samarnya transmigrasi di Indonesia menjadikan perpaduan masalah yang sulit diurai. Pasalnya permasalahan terkait tanah bukan sekedar konflik kepemilikan dan...

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

ARTIKEL TERPOPULER

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.