Sabtu, Maret 6, 2021

Mengenal Masyarakat Adat

Perempuan dan Politik

Politik selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan dunia kotor, tidak pantas untuk perempuan masuk kedalam ranah tersebut. Politik selalu identik dengan sesuatu yang aneh...

Potret Buram Demokrasi Indonesia: Refleksi 22 Tahun Reformasi

Dalam buku Assesing the Quality of Democracy (2005, The Jhon Hopkins University Press), Larry Diamond dan Leonardo Molino menulis tentang 3 dimensi demokrasi, yakni procedural...

Mahasiswa dan Idealisme?

“Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia” rasanya tidak asing bukan mendengar doktrin tersebut? tentu kita sering mendengarnya di kehidupan kampus. Kehidupan mahasiswa menjadi suatu dinamika...

Kritik Epistemologi Muhammad Iqbal Atas Rasionalisme

Kita tahu bahwa Rene Descartes (w.1650) sebagai bapak filsafat modern sekaligus pendiri aliran rasionalisme di Barat. Aliran ini berpendapat bahwa penggunaan prosedur tertentu dari...
Nurul Firmansyah
Advokat dan Peneliti Hukum I Tertarik menggunakan pendekatan multidisplin & interdisplin (Socio-Legal) untuk telaah hukum.

Konsep masyarakat adat atau juga disebut dengan masyarakat hukum adat telah dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum dan ilmu sosial sejak pada masa kolonial Belanda. Masyarakat adat sendiri adalah konsep untuk menunjuk komunitas-komunitas adat (adat rechtsgemeenschappen) yang merupakan bagian terbesar dari populasi Hindia Belanda pada masa itu.

Antropologi dan sosiologi sangat berkontribusi membangun konsep masyarakat adat. Dua bidang ilmu ini menjelaskan bahwa masyarakat adat atau masyarakat hukum adat (adat rechtsgemeenschappen) berakar dari pengertian komunitas (gemeinschaft) yang membedakannya dengan masyarakat dalam artian society (Gessellschaft).

Gemeinschaft sendiri diartikan sebagai komunitas alamiah yang tumbuh dari hubungan organis antara manusia dengan lingkungannya, yang mempunyai ikatan sukarela antar manusia dan kelompok. Sedangkan Gesellschaft adalah kelompok masyarakat artifisial yang terikat dengan kesadaran dan persamaan tujuan.(Sasmita, 2016).

Dalam pengertian hukum, Ter Haar menyebutkan bahwa Gemeinschaft tidak otomatis menjadi persekutuan hukum (rechtsgemeenschappen), jika belum memenuhi kriteria sebagai entitas hukum. Persekutuan hukum sendiri disebutkan sebagai “golongan-golongan yang mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal, dan orang yang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. “

Ter Haar juga menyebutkan bahwa “tidak sekalipun dari mereka mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan harta benda, milik keduniaan dan alam gaib.” Gemeinschaft dalam pengertian ini adalah konsep untuk membantu menjelaskan masyarakat adat (adat rechtsgemeenscappen) sebagai persekutuan-persekutuan hukum yang berbasis pada adat.

Selanjutnya, pengertian Persekutuan hukum oleh J.F. Holleman dimaknai sebagai unit sosial terorganisir dari masyarakat pribumi, yang mempunyai pengaturan khusus dan otonom atas kehidupan masyarakatnya karena dua faktor, yaitu; pertama, adanya representasi otoritas lokal (kepemimpinan adat) yang khusus, dan kedua, adanya kekayaan komunal, utamanya tanah, yang memungkinkan komunitas tersebut menjalankan pengaturannya, (Savitri dan Uliyah, 2014).

Ciri Pokok 

Kekayaan komunal dan otoritas khusus yang otonom adalah ciri pokok persekutuan masyarakat adat, yaitu semacam kedaulatan atas wilayah adat, yang lazim disebut juga dengan beschikkingsrecht atau hak ulayat. Hak ulayat adalah otoritas masyarakat adat atas sumber kekayaan komunal.

Otoritas yang dimiliki oleh masyarakat adat ini adalah unsur penting tentang masyarakat adat sebagai pengampu hukum adat.  Cornelis Van Vallenhoven menyebutkan bahwa masyarakat adat memproduksi dan menjalankan hukum adat ini dalam wilayah tertentu, yang oleh Van Vallenhoven diklasifikasikan ke dalam sembilan belas wilayah berlakunya hukum adat (rechtskringen).

Perlu dipahami juga bahwa Rechtskringen tidaklah wilayah persekutuan hukum masyarakat adat, namun adalah semcama wilayah kebudayaan. Oleh sebab itu, Rechtskrigen tidak memiliki unsur sebagai persekutuan hukum masyarakat adat (adat rechtsgemeenscappen), namun mirip dengan pemaknaan wilayah persebaran kebudayaan (Kulturkreise).

Dalam konteks ini, Rechtskringen tak mempunyai suatu sistem pengaturan yang memiliki otoritas wilayah adat, sehingga sulit untuk dijadikan objek pengakuan hukum. Contoh dari persekutuan masyarakat adat adalah nagari yang mempunyai hak ulayat, bukan pada wilayah lingkaran hukum adat Minangkabau (Zakaria, 2016).

Selain itu, Masyarakat adat secara khusus mempunyai susunan dan corak yang terbagi dari tiga kelompok, yaitu geneologis, territorial dan campuran (geneologis-teritorial). Susunan masyarakat adat juga ada yang bersifat fungsional.

Masyarakat adat yang bersifat fungsional ini disebutkan secara khusus oleh Mahmakah Konstitusi dalam Putusan MK N0.35/PUU-X/2012. Oleh Mahkamah Konstitusi, golongan masyarakat (hukum) adat yang bersifat fungsional adalah masyarakat adat yang tidak digolongkan dalam tiga golongan klasik diatas.

Masyarakat Adat bersifat fungsional belum mempunyai definisi baku dan detil namun di analogikan seperti sistem irigasi subak di Bali, yaitu komunitas yang terikat pada fungsi-fungsi khusus sekaligus tradisional.  Fungsi-fungsi khusus tersebut menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan, dan tak bergantung pada hubungan darah ataupun wilayah (Savitri dan Uliyah, 2014).

Konsep masyarakat adat adalah konsep yang menjelaskan unit-unit sosial masyarakat adat sebagai persatuan hukum. Unit-unit sosial ini semacam elemen dasar struktur budaya, hukum, dan sosial masyarakat adat dalam konteks etnisitas, budaya dan hukum.

Subjek Hukum

Saat ini, pengertian masyarakat adat atau masyarakat hukum adat telah dikonstruksi sebagai salah satu subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, terutama setelah disebutkan secara eksplisit dalam pelbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (Arizona; 2103, Firmansyah; 2012, Savitri; 2014, Simarmata; 2015, Rachman; 2014, Zakaria;2016 ).

Namun, pelaksanaan masyarakat adat sebagai subjek hukum ini mengalami kendala akibat adanya prasyarat hukum (conditionalities). Prasyarat itu adalah mesti adanya pengakuan legal oleh Negara, yang dalam skema hukum hari ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui aturan daerah. Prasyarat ini memberatkan bagi komunitas-komunitas adat karena harus bertarung dalam proses politik legislasi daerah untuk pengakuan masyarakat adat, terutama bagi komunitas adat yang minoritas secara populasi dan politik.

Demikianlah, masyarakat adat adalah komunitas-komunitas adat yang hidup secara sosial, namun masih berjuang sebagai entitas subjek hukum. Dalam konteks ini, masyarakat adat masih mengalami kerentanan dalam ranah hukum karena adanya prasyarat pengakuan, yang berakibat pada lemahnya perlindungan hak-hak mereka, terutama hak atas wilayah adat (hak ulayat).

Nurul Firmansyah
Advokat dan Peneliti Hukum I Tertarik menggunakan pendekatan multidisplin & interdisplin (Socio-Legal) untuk telaah hukum.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Ranking Kampus Dunia: Jangan Salah Kaprah

Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi kita mendapatkan gabar gembira. Lima perguruan tinggi (PT) asal Indonesia menempati 10 universitas Islam terbaik dunia. Bahkan salah satunya...

Rock and Roll, Budaya yang Terusir

Penyebaran virus Rock and roll tidak hanya datang dari radio luar negeri, tapi juga dari rekaman piringan hitam yang dibawa dari luar negeri dan...

Cantik Hemat dari Dapur

Cantik adalah impian bagi setiap perempuan. Sejak umat manusia tercipta, kecantikan menjadi sebuah patok keindahan. Terbukti dari kisah dua orang putra nabi Adam yang...

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

Lubang Hitam Narasi Teroris Selama Pandemi

Sudah lima hari sejak saya terkonfirmasi positif Covid-19. Rasanya begitu berat, alih-alih sekedar menyerang fisik, rupanya virus ini juga menyerang mental. Untuk itu, saya...

ARTIKEL TERPOPULER

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Serial Non-Muslim Bisa Masuk Surga. Siapa Mereka?

Apa pendapat para ulama dan cendekiawan dulu dan sekarang tentang keselamatan penganut agama-agama selain syariat Nabi Muhammad Saw? Apakah orang yang biasa disebut “non-Muslim”...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.