Kamis, Januari 28, 2021

Mengembalikan Kehormatan MK, Mungkinkah?

Menerka Keemasan Pemuda Abad XX dengan Pemuda Milenial

Letupan sumpah pemuda 90 tahun silam dari para pemuda sepanjang Sabang sampai Merauke mengkiaskan spirit persatuan yang amat kekar. Menyembul organisasi kepemudaan semacam Tri...

Kado Manis Awal Tahun, Kapitalisasi Hak Atas Tanah di Kampong Riwang

Tadinya aku pengin bilang, aku butuh rumah Tapi lantas kuganti dengan kalimat : setiap orang butuh tanah Ingat : setiap orang! - Wiji Thukul pada Tentang Sebuah...

Fisika dan Sains

Sains dan teknologi sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas manusia memiliki keterlibatan peranan sains di dalamnya. Oleh karena itu, sains terus...

bisnis dalam dunia modern

Bisnis dan etika dalam dunia modern  Bisnis modern merupakan realita yang amat komplek. Sekarang ini masyarakat lebih banyak memilih untuk berbisnis dibandingkan dengan pekerjaan yang...
Tibiko Zabar Pradano
Pegiat Antikorupsi Indonesia Corruption Watch

Beberapa bulan lalu, ramai diperbincangkan di media sosial dan sejumlah pemberitaan media terkait sebuah video peristiwa mundurnya seorang menteri di Inggris. Kejadian itu mengejutkan, lantaran alasan mundur menteri tersebut karena terlambat hadir saat akan mengikuti rapat.

Sementara berbanding terbalik dengan di Indonesia, saat seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang setidaknya sudah dua kali melanggar etik, justru menolak untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Michael Bates, Menteri Negara untuk Departemen Pembangunan Internasional Inggris, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sesaat setelah dirinya datang terlambat menaiki podium meskipun hanya satu menit dalam sebuah pertemuan bersama anggota parlemen di Inggris.

Berdasarkan sejumlah pemberitaan dimedia massa, hal tersebut dilakukan karena dirinya merasa malu dan tidak sopan ketika tidak ada saat untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penting Ruth Lister, dari Partai Buruh soal kesenjangan pendapatan.

Tindakan yang dilakukan oleh Michael Bates tersebut bukan tidak mendapat penolakan dari anggota parlemen dan peserta rapat yang hadir. Sebagian dari mereka menganggap permintaan maaf yang telah disampaikan dirasa sudah cukup, namun tidak menurut Bates yang tetap mengajukan pengunduran dirinya sebagai menteri.

Meskipun akhirnya pengunduran tersebut ditolak oleh Perdana Menteri Inggris, namun tindakan yang dilakukan atas kebesaran jiwa melepaskan jabatan patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi para pejabat–pejabat di negara lain termasuk di Indonesia.

Pasalnya apa yang dilakukan sang menteri dari Inggris tersebut setidaknya menunjukan kepada masyarakat di Indonesia, bahwa sebuah jabatan seyogyanya adalah amanah dan hal tersebut patut dipertanggung jawabkan dengan baik. Mengingat dalam isu yang beberapa bulan belakangan berkembang, justru di Indonesia ada jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan posisi paling terhormat ternodai oleh praktik pelanggaran etik oknum hakimnya.

Arief Hidayat, Hakim yang juga menjabat ketua MK diminta banyak pihak untuk mengundurkan diri. Permintaan tersebut berdatangan dari berbagai pihak, seperti masyarakat melalui petisi online yang telah ditanda tangani lebih dari 15 ribu orang.

Permintaan mundur Ketua MK Arief Hidayat juga datang dari 75 Profesor dari sejumlah perguruan tinggi (14/2). Bahkan hingga kini jumlah Guru besar yang mendesak Arief untuk mundur terus bertambah jumlahnya. Tak hanya para Guru besar, lebih dari 160 civitas akademisi Jogja untuk MK juga mendesak hal serupa.

Munculnya banyak penolakan terhadap Arief Hidayat sebagai hakim dan ketua MK dianggap sesuatu yang wajar. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian banyak pihak sebagai upaya menjaga marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi di Indonesia, pertaruhan kredibilitas setiap hakim di dalamnya menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Terlebih kita ketahui, dalam beberapa tahun belakangan, persepsi publik terhadap MK tidaklah memuaskan.

Hasil survei LSI pada 2015 mengatakan, kepercayaan publik terhadap MK hanya sebesar 59, 1 persen, terpaut jauh dibandingkan dengan KPK 74,9 persen, maupun terhadap Presiden 81,5 persen. Kondisi tersebut terjadi tak lain karena beberapa kali MK didera berbagai persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Diantaranya, peristiwa yang juga menyita perhatian dan meruntuhkan wibawa MK yakni ketika hakim sekaligus Ketua MK, Akil Mochtar tertangkap tangan KPK karena menerima suap. Kemudian yang juga menambah persepsi negatif publik dengan kasus yang sama, hakim MK Patrialis Akbar juga tertangkap tangan KPK ketika menerima suap. Tidak heran ketika hasil survei yang dilansir tersebut menunjukan rendahnya kepercayaan publik terhadap MK.

Sehingga menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi MK untuk memperbaiki diri dimata masyarakat sebagai lembaga terhormat dan berwibawa. Namun belum usai dengan upaya tersebut, lagi – lagi ada perilaku tak terpuji dilakukan oleh hakim bahkan sekaligus Ketua MK Arief Hidayat.

Menjadi wajar ketika banyak pihak yang meminta Arief untuk mundur, mengingat setidaknya sudah dua kali terbukti melanggar etik dikenai sanski. Pertama soal katebelece kepada Jaksa Agung muda Pidana Khusus, dan kedua pertemuan dengan politisi dan anggota DPR yang ditengarai berkaitan dengan pemilihan ketua MK.

Terakhir pada (1/3) lalu, laporan dugaan pelanggaran etik terhadap ketua MK kembali dilayangkan oleh kelompok masyarakat sipil dari Tangerang (TRUTH). Jika ditotal sedikitnya sudah ada tujuh laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepada ketua MK, termasuk yang sudah terbukti dan dijatuhi sanksi.

Meski banyak pihak yang merasa kecewa atas sanksi ringan yang dijatuhkan kepada Arief karena pelanggaran yang terbukti terkahir kemarin, namun paling tidak hal ini membuka mata publik untuk menilai etika dan moral Arief Hidayat serta kinerjanya pun yang tidak memuaskan. Pemberian dua kali sanksi oleh Dewan Etik membuka jalan kepada Arief dan mengetuk nuraninya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim dan ketua MK.

Seharusnya Arief Hidayat mengambil contoh Arsyad Sanusi, Hakim MK yang pada 2011 memutuskan mengundurkan diri dengan terhormat dari jabatannya, karena anggota keluarganya bertemu panitera pengganti yang ada di bawahnya.

Jabatan hakim Mahkamah Konstitusi bukanlah jabatan biasa, bahkan jika dibandingkan dengan jabatan menteri di Inggris misalnya, posisi hakim tetap dianggap lebih terhormat. Apalagi MK menuntut sosok yang tak hanya memiliki kompetensi cakap dibidang hukum, tetapi juga integritas yang tinggi.

Hakim MK dikatakan juga sebagai seorang negarawan yang tentu lebih bijak dalam tindakan. Sebagai langkah untuk memperbaikai citra dan menjaga marwah MK, kebesaran jiwa untuk mengundurkan diri menjadi keniscayaan yang sangat berarti bagi bangsa. Kalau seorang menteri di Inggris saja rela mengundurkan diri karena hanya merasa malu, tentu bagi seorang hakim seperti Arief Hidayat seharusnya mengundurkan diri untuk menjaga titah marwah MK.

Tibiko Zabar Pradano
Pegiat Antikorupsi Indonesia Corruption Watch
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Roman Abramovich, Alexei Navalny, dan Premier League

Industri olahraga, khususnya sepakbola, telah mengalami perkembangan pesat. Mulai dari segi teknis maupun non-teknis. Mulai dari aktor dalam lapangan hingga pemain-pemain di belakang layar....

Perempuan dan Politik

Politik selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan dunia kotor, tidak pantas untuk perempuan masuk kedalam ranah tersebut. Politik selalu identik dengan sesuatu yang aneh...

Karakteristik Milenial di Era Disrupsi

Dewasa ini, pemakaian istilah Disrupsi masih terdengar asing oleh kaum muda atau generasi milenial sekarang. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan disrupsi?. Jika kita...

Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing...

Pengalaman Mantan Pasien Wisma Atlet

Ibu Mawar ingin memberi cerita pengalamannya yang dialami ia dan keluarga dalam menghadapi karena mengidap Covid 19 yang sempat dirawat di Wisma Atlet serta...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.