Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Mengapa Kita Semua Perlu Menjadi SJW

Lakukan Hal Ini Agar Sosialisasi Nyata Terjalin Lebih Intens!

Gadget, kata yang sudah sangat tidak asing lagi saat dibaca pada manusia zaman now yang kemungkinan besar menggunakannya. Karena sebagian besar yang kita lakukan...

Panggung Politik Favoritisme

Sebagai negara bineka, penting bagi kita untuk merefleksikan bagaimana momen keagamaan didekati oleh elite politik, khususnya di daerah. Meskipun agama hakikatnya perkara personal di...

Lakukan Sesetia Pak Setya!

Setiap ba'da maghrib kegiatan rutinitas para santri di seluruh pesantren adalah mengaji. Baik Al-Qur'an, bandongan kitab kuning dan sorogan kitab kuning. Kegiatan itu berlangsung hingga adzan...

Dagelan Setya Novanto dan Kroni

Tarik ulur kasus Setya Novanto terkait kasus korupsi mega proyek e-KTP berbuntut panjang. Beberapa bulan lalu SN di bebaskan dari tersangka terkait kasus korupsi...
M. Fatah Mustaqim
Sehari-hari menulis dan bekerja mengurusi peternakan. Pernah belajar di FISIPOL UGM, juga pernah bergiat sebagai sukarelawan partikelir di WALHI Yogyakarta dan di komunitas kepenulisan Omah Aksara Yogyakarta.

Saya pikir sikap sinis sebagian di antara kita yang melabeli dan mengejek orang-orang yang konsen menyuarakan isu keadilan sosial sebagai SJW (Social Justice Warrior) dengan konotasi negatif, adalah karena barangkali mereka tidak mengerti pentingnya menyuarakan isu keadilan sosial.

Terlepas dari persoalan partial truth, kebenaran sepenggal, debatable, yang disuarakan SJW. Juga terlepas dari anakronisme sejarah kemunculan idiom SJW itu sendiri, kita perlu melihatnya dengan perspektif lebih luas melampaui konotasi negatif yang distigmakan pada idiom ini.

Bahwa persoalan keadilan sosial adalah esensi demokrasi di mana isu keadilan sosial seharusnya menjadi aspirasi tiap warga negara atau kelompok warga tanpa terkecuali. Dengan kata lain, tiap warga negara semestinya, idealnya, menjadi SJW minimum di lingkup kepentingan hajat hidupnya masing-masing untuk menyuarakan hak-hak publiknya di hadapan otoritas yang mengurusi kepentingan publik.

Kita melihat dalam kenyataannya kini betapa banyak disinformasi, distraksi dan intervensi sepihak terhadap informasi dan pemberitaan yang mendistorsi persoalan publik. Semakin banyak informasi dan pemberitaan yang sarat kepentingan partisan.

Ironisnya meskipun menggunakan frekuensi milik publik begitu banyak persoalan privasi, gosip murahan, kepentingan komersial hingga drama politik banal dan receh yang diberitakan sedemikian gencar.

Sebaliknya persoalan menyangkut hak publik yang mendesak disuarakan justru luput dari pemberitaan. Jikapun diberitakan hanya menjadi kegaduhan dan disinformasi karena yang dikabarkan bukanlah substansi persoalan. Begitu banyak persoalan publik, isu publik yang terlewatkan, dilewatkan dan tidak tersuarakan dengan jelas.

Ketika jurnalisme dan media arus utama tidak cukup kredibel lagi menyuarakan aspirasi publik maka kini persoalan-persoalan publik yang menjadi konsen bersama bahkan kemudian menjadi viral muncul dari inisiasi percakapan dan tagar-tagar di media sosial.

Seiring semakin besarnya peran media sosial dan internet sebagai episentrum, sumbu dan trigger informasi yang meresonansi isu dan preferensi publik secara luas, kini begitu banyak persoalan publik yang menjadi pantauan bersama.

Kini melalui media sosial muncul kesadaran dari sebagian warga sebagai agen individu yang menunjukkan kesadaran politik rasional di samping masih begitu besarnya persoalan irasional di era post-truth saat ini, yang menggiring orang pada preferensi politik secara emosional melebihi pandangan rasional.

Tentu kesadaran rasional yang muncul dalam preferensi dan tindakan politik warga negara hari ini disebabkan oleh karena warga semakin tidak bisa mengelak dari keniscayaan bahwa negara sebagai otoritas the rule of the game melalui rule of law secara langsung mempengaruhi kepentingan (hajat pribadi) dan eksistensi warga negara atau kelompok.

Kepentingan warga negara dan kelompok yang bersinggungan dengan otoritas negara adalah alasan rasional di balik sikap dan tindakan politik warga dalam memantau dan meyuarakan isu-isu publik yang langsung berkaitan dengan eksistensi mereka.

Beberapa waktu lalu muncul tagar di media sosial yang digalang para netizen mengecam wacana KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang hendak mengawasi konten Netflix. Alih-alih mengawasi konten tv nasional yang semakin jorok dan sarat pembodohan, KPI justru berwacana mengintervensi konten berbayar di internet dengan jargon moralitas dan nasionalitas semu yang melanggar hak privasi warga.

Sebelumnya media sosial kita juga sempat dibikin ramai dengan persoalan RUU Permusikan yang hendak diundangkan namun dikecam beramai-ramai di media sosial oleh sebagian besar musisi yang berkeberatan dengan intervensi negara terhadap proses kreativitas di ruang publik.

Oleh sebab itulah, mengapa menjadi SJW itu penting? Salah satunya kini melalui media sosial, masing-masing di antara kita sesuai dengan ruang lingkup kepentingan dan hajat hidupnya, semestinya menggunakan hak kewarganegaraannya untuk menyuarakan keadilan sosial minimum yang bersinggungan dengan hajat pribadi kita sendiri.

Maka sebenarnya cukup mengherankan ketika sebagian di antara kita cenderung bersikap apatis atau bahkan sinis terhadap isu-isu keadilan sosial sementara kini kita semakin bergantung satu sama lain secara sistemik. Persoalan-persoalan menyangkut hajat pribadi kita masing-masing tidak sedikit yang terkait langsung dengan sistem dan kebijakan politik negara. Salah satu contohnya dewasa ini adalah polemik mengenai kenaikan iuran BPJS.

Namun mengapa masih banyak di antara kita yang bersikap apolitis, apatis bahkan seakan menyerahkan sepenuhnya semua urusan publik pada otoritas tanpa kritik sedikitpun. Padahal apatisme di dalam demokrasi sesungguhnya telah membatalkan esensi demokrasi itu sendiri.

Bukankah demokrasi meniscayakan partisipasi tiap warga negara dalam urusan publik (public affair) untuk turut berembuk menyuarakan keadilan sosial agar menjadi kebijakan bersama yang demokratis bukan keputusan sepihak yang terdistorsi dari nilai-nilai keadilan sosial.

Persoalan apolitis dan apatisme muncul karena barangkali kita gagal memaknai premis mendasar bernegara. Misalnya di masa Orde Baru dan mungkin hingga kini masih ada anggapan bahwa negara adalah Bapak bagi rakyat dan rakyat sebagai anak harus nurut atas semua kehendak Bapak (Negara) apapun kehendak itu melebihi pertimbangan rasional.

Padahal eksistensi rakyat jauh lebih dahulu mengada sebelum negara dan rakyat adalah pemilik sah negara karena rakyatlah yang membangun konsensus negara. Ada pula ungkapan klise seperti “jangan tanyakan apa yang telah negara berikan padamu tapi tanyakanlah apa yang telah engkau berikan pada negaramu” yang masih diyakini sepenuhnya di sini namun seringkali tanpa konteks dan proporsi yang jelas mengenai persoalan hubungan timbal-balik yang setara atas kewajiban dan hak negara terhadap rakyat dan sebaliknya.

M. Fatah Mustaqim
Sehari-hari menulis dan bekerja mengurusi peternakan. Pernah belajar di FISIPOL UGM, juga pernah bergiat sebagai sukarelawan partikelir di WALHI Yogyakarta dan di komunitas kepenulisan Omah Aksara Yogyakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pancasila dan Demokrasi Kita Hari Ini

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selamanya sejalan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Legitimasi Pancasila secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan difungsikan sebagai...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Lebih Baik Dituduh PKI daripada PKS

Ini sebenarnya pilihan yang konyol. Tetapi, ketika harus memilih antara dituduh sebagai (kader, pendukung/simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka...

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.