Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/geotimes/wordpress/wp-content/plugins/Plugin/plug.php on line 23
Menelisik Wacana Pengeluaran Perppu oleh Presiden | GEOTIMES
Selasa, Maret 9, 2021

Menelisik Wacana Pengeluaran Perppu oleh Presiden

Menanti Narasi Besar Jokowi

Pelaksanaan Pilpres sudah memasuki hitungan mundur, kurang lima bulan lagi menuju hari pencoblosan. Penantian yang panjang bagi rakyat untuk mendapatkan kepala negara periode lima...

Hukum Adat, Kewajiban atau Hak?

Mengenai definisi hukum adat dan proporsi hak dan kewajiban dalam hukum adat, Daud Ali dalam Buku Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...

Jalan Panjang Polemik Pemilu Berlanjut?

Dinamika pemilu 2019 terus berlanjut. Meskipun Komisi Pemilihan Umun (KPU) telah mengumumkan hasilnya. Di mana pada pilpres, kemenangan diraih oleh pasangan 01 yakni Joko...

Mengartikan Nasionalisme: Sebuah Perspektif Poskolonialism

Dalam pandangan Benedict Anderson yang tertuang dalam bukunya, Imagined Community, kehadiran gagasan mengenai nasionalisme memberi implikasi berupa benturan-benturan di antara nation. Di sini, penulis akan...
Hilyatul Asfia
Mahasiswa Pascasarjana Hukum UII, Reporter Republika Yogyakarta (internship), Pengajar TWK (Nusagama, Yogyatrainig, Ens-PKN Stan), Mahasiswa Berpretasi FH UII 2018, Founder Perantau Berkarya Kalimantan Tengah, Sekretaris BKPRMI Kalteng, Delegasi Indonesia WFYS-Russia 2017

Revisi UU KPK yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu, telah menimbulkan gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia.

Tuntutan yang di sampaikan para demonstran memiliki kesamaan yakni menuntut Presiden untuk membatalkan revisi UU dan meminta Presiden RI agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), sebagai bentuk penyelematan terhadap KPK. Lantas, timbul pertanyaan apakah dengan terbitnya PERPPU dapat memberikan angin segar atas revisi UU KPK?

Kewenangan dikeluarkannya perppu menjadi hak presiden dalam hal kegentingan yang memaksa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi,

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemereintah pengganti undang-undang (perppu).”

Parameter kegentingan memaksa tersebut kemudian dijelaskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, Undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Ketiga, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang lama.

Selaras dengan hal tersebut, sebagian pakar tata negara menilai, pertimbangan pengeluaran perppu oleh presiden telah memenuhi unsur pertama yakni adanya kegentingan memaksa, berupa tuntutan publik yang terjadi.

Akan tetapi timbul persoalan, maksud kegentingan memaksa tersebut lantas dapat dipahami saat UU telah disahkan, kemudian dikeluarkan perppu atas adanya praktik rill di masyarakat berkaitan dengan dampak penerapan UU atau perppu tersebut dapat dikeluarkan, sekalipun UU belum di praktikkan, jika isi UU tersebut dirasa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Merujuk penjelasan tersebut di atas, oada praktik penyelenggaraan di Indonesia. Perppu pernah dikeluarkan selaras dengan dua kondisi yang tersebut dalam penjelasan di atas. Misal, dikeluarkannya Perppu Ormas No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atas UU No. 7/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dimana UU tersebut telah dipraktikkan kurang lebih selama 3 tahun.

Maupun, dikeluarkannya Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada oleh SBY, saat itu ditandatangani pada 2 Oktober 2014, menggantikan UU Pilkada yang sebelumnya baru disahkan pada 26 September 2014. Alasan pemerintah mengeluarkan perppu, dipengaruhi atas tuntutan dan desakan rakyat kala itu.

Jika kemudian, Perppu atas Revisi UU KPK tersebut dikeluarkan dalam waktu dekat, maka hal ini selaras dan memiliki kemiripan dengan Perppu Pilkada yang dikeluarkan di zaman Presiden Ke-V Indonesi tersebut.

Namun, perlu menjadi perhatian, kendati perppu tersebut dikeluarkan tetap memerlukan persetujuan oleh DPR untuk menjadi UU. Sehingga, tidak dapat dilakukan sepihak oleh Presiden RI. Akan tetapi, perppu tersebut akan dibahas oleh DPR periode 2019-2024. Olehnya, tidak menutup kemungkinan situasi politik yang berbeda akan menjadikan perppu tersebut sebagai UU dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis dengan adanya pertimbangan pengeluaran perppu oleh presiden, telah memberikan ruang baru atas harapan masyarakat Indonesia dalam upaya memperkuat KPK. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh SBY saat mengeluarkan perppu pilkada, dikala rakyat menuntut dan mendesak pengeluarannya.

Pemerintah dalam hal ini Presiden hendaknya tidak mengeluarkan perppu secara tergesa-gesa, dengan belajar dari kondisi masa lalu saat dikeluarkannya Perppu Pilkada. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan segala aspek, penegakan hukum, aspirasi masyarakat, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang optimal.

Hilyatul Asfia
Mahasiswa Pascasarjana Hukum UII, Reporter Republika Yogyakarta (internship), Pengajar TWK (Nusagama, Yogyatrainig, Ens-PKN Stan), Mahasiswa Berpretasi FH UII 2018, Founder Perantau Berkarya Kalimantan Tengah, Sekretaris BKPRMI Kalteng, Delegasi Indonesia WFYS-Russia 2017
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apresiasi dan Masalah Tersisa Pencabutan Perpres Miras

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi...

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

Ujian Kedewasaan Digital Kita

Teknologi digital diciptakan agar tercapai pemerataan informasi tanpa pandang bulu, namun sayangnya kini dampak negatif yang tak terelakkan adalah munculnya disinformasi, berita bohong, hingga...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

ARTIKEL TERPOPULER

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.