Kamis, Maret 4, 2021

Mendiagnosa Jelaga Demokrasi

Mistifikasi Anggaran Publik dan Demokrasi

Menjadi menarik ketika menelusuri lebih dalam, bagaimana sebuah proses penganggaran yang merupakan hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan dalam institusi negara dapat tercipta. Beberapa kalangan...

Debat Ke-4 Capres: Siapa Liberalis dan Siapa Realis?

Dua calon presiden (Capres), Jokowi dan Prabowo, mengikuti debat ke-4 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabtu, 30 April 2019. Debat ini mengangkat tema...

Klitih, Juvenile Delinquency, dan Lemahnya Penindak

Belum lama ini pada awal Bulan Februari terjadi aksi penganiayaan yang menimpa seorang driver ojek online di daerah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kejadian terjadi pada...

Taatilah Hukum, Pak Rizieq Shihab Pulanglah…

Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) sama derajatnya di mata hukum. Siapapun wajib mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya, baik dalam tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia...
Dhanny Sutopo
Pengajar pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) Univ. Brawijaya Malang, sedang menempuh program doktoral pada Universitas Airlangga

Masa kampanye Pilpres dimulai. Hilir masih jauh untuk dikayuh, namun terasa jeram mulai mengadang. Sejak pemilihan umum nasional tahun 2009 dan tahun 2014 ada gelanggang baru untuk penggalangan massa. Jika sebelumnya kampanye dalam bentuk pawai, pertemuan besar di lapangan terbuka menjadi arena utama, kini media sosial jadi ranah baru.

Dapat dicermati, dalam dua Pemilu terakhir itu kita melihat perjumpaan massa, mendapat saingan berat dengan adanya media sosial, yang telah menghasilkan lapangan baru untuk berkompetisi, saling cari simpati, debat juga mencerca para pesaing. Pertanyaan kemudian adalah, ketika media sosial makin berkembang dan mulai mengungguli pertemuan massal yang bersifat fisik, apakah kompetisi atau kontestasi politik berjalan baik atau sebaliknya?

Atau dengan narasi lain, apakah media sosial telah menisbahkan hal positif yang efektif bagi situasi demokrasi deliberatif. Sebab, sekedar memanggil ingatan pengerahan massa lewat pawai meninggalkan noda demokrasi dalam wujud keributan, anarkis serta bentrokan dari benturan kelompok massa.

Untuk menjawab pertanyaan di atas dalam konteks pemilihan umum tahun 2019, dapat kita berpijak pada teori kritis dari Jurgen Habermas, di mana teori ini ditawarkan pertama kali oleh generasi Mazhab Frankrut (Frankruter Schule) yang dibangkitkan lagi oleh beliau dengan paradigma baru.

Dalam teori tersebut dikatakan bahwa konektivitas sosial media akan mengganggu stabilitas penguasa otoriter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi. Medsos bisa berperan membuka ruang demokrasi dan pluralisme secara global dan menghubungkan orang agar suara mereka didengar. Tapi dapat menjadi ancaman demokrasi dan pluralisme.

Terasa tak berlebihan jika majalah asal Inggris, The Economist, dalam edisi 4-10 November 2017 sampai menulis headline social medias threat to democracy? Ingin menunjukkan paradok dari media sosial dijadikan alarm media tersebut. Faktanya memang medsos bisa bermanfaat untuk kebaikan bermuara pada kedewasaan demokrasi, tapi bisa juga disalahgunakan. Ada beberapa contoh peran besar medsos yang mampu mempengaruhi situasi politik suatu negara.

Pada 6 April 2009 di Moldova, demonstran memprotes hasil pemilihan legislatif di Moldova yang dimenangkan Partai Komunis Republik Moldova. Kemenangan partai tersebut, dianggap palsu. Demonstran menghendaki adanya perhitungan ulang pada proses demokrasi itu. Sebagian besar demonstran, memanfaatkan Twitter untuk berdiskusi dan mengorganisir massa dan perjuangan mereka.

Di Mesir pada tahun 2011, tumbangnya sang penguasa Presiden Husni Mubarak berawal dari peran medsos. Protes terhadap pemerintah oleh seorang bloger Mahmod Salem, pada akun pribadinya rupanya menjadi bara yang menyemangati para demonstran.

Di Hong Kong, wilayah independen Cina, aksi protes dengan memanfaatkan media sosial terjadi tahun 2014. Kala itu, masyarakat Hong Kong marah atas dihapuskannya pemilihan kepala pemerintahan Hong Kong secara langsung. Masyarakat Hong Kong, yang dipelopori para pemuda, memanfaatkan media sosial untuk menggalang kekuatan aksi massa.

Aksi massa mendapat balasan yang cukup kuat dari aparat setempat dengan menyemprotkan air, gas air mata, serta bubuk merica. Para demonstran membekali diri mereka dengan payung sebagai alat perlindungan. Payung yang dibawa tersebut, kemudian menjadi simbol perlawanan.

Sementara di Jerman, partai ultra kanan mendapatkan 12,6 persen kursi di parlemen dengan cara menyebarkan ketakutan melalui medsos bahwa para pengungsi dari Suriah mendapat lebih banyak keuntungan dari orang asli Jerman sendiri.

Mantra literasi

Di Rusia, Presiden Putin memanfaatkan medsos sebagai kampanye terselubung kepada negeri tetangganya seperti Ukraina, Prancis, dan Jerman. Bahkan Senat Amerika pernah memanggil perwakilan Google, Facebook dan Twitter dalam kasus mengarahkan suara pemilih dan memecah belah masyarakat yang diduga melibatkan Rusia (Sulistyo,28/11/2017).

Bagaimana dengan Indonesia? Tidak bisa dipungkiri, suhu media sosial dari hari ke hari menjelang pesta demokrasi semakin menghangat. Mulai dari perang opini hingga perang tagar terjadi. Kita akan melihat media sosial bakal semakin masif dipergunakan politisi, pendukung, dan elemen lainnya untuk memenangi pertarungan politik. Rasanya kita harus jujur untuk mengatakan media sosial turut menjadi jelaga demokrasi ketika perbedaan pilihan terhadap kontestan calon presiden menjadi palagan antarkelompok.

W. James Potter menulis Media Literacy (2013, 6th Ed) dan ia mengatakan literasi awalnya merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca bahan yang tertulis. Dalam perkembangannya literasi berkembang menjadi visual literacy, story literacy, computer literacy, dan kini digital media literacy.

Jadi digital media literacy berarti kemampuan seseorang untuk bisa memproses informasi yang datang dari aneka jenis platform (mulai yang mainstream hingga yang digital).

Satu hal yang ditekankan Potter-walau ia mengambil sisi yang lebih seimbang-konsep media literacy berangkat dari asumsi media itu bisa merusak. Namun, Potter mencoba ingin menyeimbangkan pendapat bahwa media bisa merusak, tapi media juga bisa membantu, bisa mencerahkan, bisa berguna, dan lain-lain (Haryanto,09/12/2017 ).

Dengan pengetahuan serta ketrampilan digital media literasi, kita akan diajak untuk menggunakan media secara bijak, tidak jatuh dalam perangkap menyebarluaskan ungkapan kebencian (hate speech), tidak jadi konsumen dan distributor hoaks. Sebaliknya, bisa menjadi peredam efek negatif media sosial dan bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktif dan bermanfaat dari media sosial yang kita miliki, dan kita pakai sehari-hari.

Sudah saatnya kita mengembalikan lagi peran dan fungsi sosial media, di mana propaganda, ujaran kebencian, hoaks dengan tujuan saling menjatuhkan adalah penumpang gelap dari kemajuan teknologi.

Memperalat media sosial untuk kepentingan politik semata harus diakhiri. Harapan terhadap peran media sosial kembali kita sematkan sebagai sesuatu yang mencerahkan, punya kekuatan, kecepatan dan daya jangkau luas. Hingga kegembiraan pesta demokrasi dapat benar-benar kita rayakan tanpa terus membangun jurang perbedaan serta tembok pertentangan hanya karena pilihan-pilihan politik.

Dhanny Sutopo
Pengajar pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) Univ. Brawijaya Malang, sedang menempuh program doktoral pada Universitas Airlangga
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

ARTIKEL TERPOPULER

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.