Senin, November 30, 2020

Menanti Kabinet Jokowi Jilid Dua

Jihad Sosial Kaum Millenial

Dari berbagai komponen masyarakat di negeri ini, pemuda memiliki peran penting dalam dinamika sosial. Pemuda―atau kaum milenial dalam sebutan kekiniannya―dikenal memiliki raga dan akal...

RUU Masyarakat Adat, Pentingkah?

Sejarah mencatat masyarakat adat merupakan salah satu pihak yang turut andil secara besar dalam berdirinya Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan tanah-tanahnya untuk...

Menakar Sinkretisme Politik dan Kebencian

Membicarakan politik belakangan  terasa menjadi begitu menjemukan, terkhusus menjelang Pilpres 2019 ini. Sebagai pembelajar ilmu politik, saya pun turut kehilangan nafsu untuk mengikuti narasi,...

Menyoal Nama Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)

Foto : bandara.id Bandara baru New Yogyakarta International Airport(NYIA) yang akan menggantikan bandara Adi Sutjipto Yogyakarta saat ini dalam proses pembangunan. Bandara yang diperkirakan akan...
Jacko Ryan
Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Airlangga. Alumni program Johannes Leimena School of Public Leadership (2018) dan Kader Bangsa Fellowship Program (2019). Dapat dihubungi di jacko.ryan-2017@fisip.unair.ac.id.

Menjadi fakta bahwa dukungan berbagai partai politik kepada Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu lebih besar dibandingkan rivalnya. Itu terbukti dari porsi koalisi yang terbentuk: Joko Widodo diusung oleh tujuh partai, sedangkan Prabowo Subianto hanya mampu menghimpun empat partai sebagai pengusungnya.

Fenomena itu jelas berbeda dengan Pilpres 2014 silam di mana Prabowo Subianto justru mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik. Jokowi, pada masa itu hanya diusung oleh empat partai politik.

Hubungan simbiosis mutualisme tercipta antara calon yang diusung dengan partai pengusung. Joko Widodo dengan elektabilitasnya yang tinggi dipandang akan menguntungkan partai politik secara elektoral.

Dari sosok Joko Widodo, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kepada partai hingga akhirnya berdampak pada limpahan suara. Inilah yang secara teoritis dikenal dengan nama efek ekor jas (coat tail effect).

Efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Pertimbangan itu yang kemudian memotivasi banyak partai politik untuk merapat ke kubu Joko Widodo. Begitu juga sebaliknya, dukungan dari berbagai partai politik tentu akan memuluskan jalan bagi calon untuk memenangkan kontestasi.

Pembiasan kabinet 

Permasalahan justru muncul ketika perhelatan Pilpres berakhir. Besarnya koalisi di kubu Joko Widodo dikhawatirkan akan menguatnya tesis yang mengatakan bahwa Pilpres ini dimenangkan oleh kekuatan oligarki.

Langkah Joko Widodo dalam mengemban tugas negara di periode kedua ini seakan-akan semakin berat karena banyaknya partai politik pendukung yang mengharapkan insentif lebih pasca kemenangannya di Pilpres.

Insentif yang lazim diberikan presiden kepada partai-partai pendukungnya yakni jabatan menteri dalam kabinet atau yang dikenal dengan istilah “bagi-bagi kursi”. Berbagai pertimbangan politis hingga politik balas budi dipandang menjadi alasan utama terpilihnya menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Padahal, banyak dari mereka yang justru tidak memiliki kapabiltas dalam kementerian tersebut.

Ini yang kemudian membiaskan fungsi dari kabinet itu sendiri. Sebagai bagian dari lembaga eksekutif, kabinet pemerintahan utamanya menyokong kerja presiden di mana sebagai kepala negara dan pemerintahan, ia bertanggung jawab atas berbagai kebijakan pemerintah.

Jika banyak jabatan menteri diisi oleh tokoh politik maka bukan tidak mungkin berbagai kepentingan dan muatan politik justru menghiasi jalannya kabinet dan kementerian. Dampaknya, kerja pemerintahan secara umum dan secara khusus yakni kerja dalam kabinet menjadi tidak maksimal.

Mengutamakan kompetensi

Penyusunan kabinet sejatinya merupakan hak prerogatif yang dimiiki presiden. Alih-alih hanya berdasarkan pertimbangan politis, seharusnya presiden dapat menunjukkan hak prerogatif itu yang dibuktikan melalui penentuan menteri yang transparan, partisipatif dan tidak transaksional.

Mengingat besarnya tugas yang harus diemban, maka pengangkatan menteri yang tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai menjadi satu hal penting. Begitu pula dengan asas transparan dan partisipatif yang dapat ditunjukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), atau lembaga lainnya untuk memberi masukan dan bahkan menguji calon menteri.

Sistem merit (merit system) seharusnya dipraktikkan dalam penentuan menteri di kabinet baru. Keunggulan dari sistem ini adalah kompetensi yang menjadi tolak ukur bagi seseorang dalam meraih jabatan tertentu.

Harapannya, muncul tokoh-tokoh yang memiliki karakter profesional sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi sehingga siap memimpi berbagai kementerian yang ada. Kompetensi seseorang tentu dapat diukur melalui latar belakang akademisnya, ataupun juga melalui karya-karya hebat dan berdampak yang telah dilakukannya.

Sistem ini tentu tidak menolak keberadaan tokoh politik di kabinet, namun sistem merit lebih mengutamakan kompetensi yang dimiliki seorang calon dibandingkan dengan alasan-alasan politis. Seorang tokoh politik tentu dapat menjadi menteri di dalam kabinet, namun dengan syarat bahwa ia memiliki kompetensi, pengalaman, serta latar belakang akademis yang mumpuni dan linear dengan kementerian yang ia pegang.

Kepastian bahwa Joko Widodo dan Maaruf Amin yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden mendatang seharusnya dapat membuat gerak Presiden dalam penentuan menteri dan kabinet dapat semakin cepat.

Evaluasi setiap kementerian dapat dilaksanakan secepatnya sehingga dapat diketahui rekam kerja setiap menteri dan dapat dijadikan pedoman dalam penentuan kursi menteri selanjutnya tanpa menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Oktober mendatang.

Ingatlah bahwa pemilihan orang-orang yang akan terhimpun ke dalam kabinet sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan bangsa Indonesia ini ke depan. Terkhusus dengan pengumuman menteri-menteri yang dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi juga memiliki dampak pada sektor strategis seperti pasar.

Penelitian Asri dengan tajuk US Multinational’s Stock Price Reaction to Host Country’s Government Change (1996) sampai dengan konteks Indonesia sebagaimana diteliti oleh Gunawan dalam Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri (2004) menunjukkan hasil yang konsisten bahwa ada reaksi pasar yang positif dan signifikan bila ada pengumuman tentang peristiwa politik yang diharapkan pasar.

Begitu juga sebaliknya, reaksi negatif muncul jika pengumuman politik tersebut tidak diharapkan oleh mayoritas pasar. Melihat dampak yang besar ini, maka ada harapan besar bagi Presiden Jokowi agar dapat memilih secara bijaksana agar menghasilkan pilihan yang terbaik.

Jacko Ryan
Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Airlangga. Alumni program Johannes Leimena School of Public Leadership (2018) dan Kader Bangsa Fellowship Program (2019). Dapat dihubungi di jacko.ryan-2017@fisip.unair.ac.id.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nostalgia Dinasti Politik Pemimpin Negara

Pasca bergulirnya reformasi 1998, khususnya dengan terbitmya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah serta peraturan-peraturan pemerintah yang...

Tebet, Megamendung, dan Petamburan

Pandemi corona makin liar. Jika sebelumnya cluster penyebaran corona menyeruak di rumah sakit, perkantoran, sekolah, pesantren, perumahan, restoran, dan RT/RW -- kini tengah ramai...

Messi Adalah Nabi dan Maradona Adalah Tuhan

Paus Francis tersenyum. Ia juga berasal dari Argentina. Saat itu Ia mengunjungi klub sepokbola di Buienes Aires, Argentina: the Sportivo Pereyra de Barracas FC. Di...

Pentingnya Vitamin bagi Tubuh Di Era New Normal

Daya tahan tubuh atau imunitas menjadi benteng untuk mencegah virus masuk dan menyerang tubuh kamu. Dengan dimulainya aktivitas di luar rumah lagi di masa...

Saatnya Mempertanyakan Amatiran Politik Sumatera Barat

..."Kami simpulkan sedikit inti tulisan sebelumnya. Menurut data BPS, Sumatera Barat hari ini memiliki kue ekonomi kecil, produktivitasnya rendah, dan kesejahteraannya yang tidak sedang...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Bukankah Allah Menegaskan Dunia Ini Tak Akan Pernah Sama?

Kenapa ada orang yang bersikeras mengharuskan umat manusia berada di bawah satu panji atau berprilaku dengan satu cara (manhaj). Apakah demikian yang diajarkan Al-Quran?...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.