Kamis, Januari 28, 2021

Menalar Logika Pembangunan Papua (Selesai)

Hybrid Yes, Pribumi No!

Istilah pribumi dan non-pribumi yang pernah heboh beberapa minggu silam telah memancing masyarakat untuk mendiskusikannya. Konotasinya bisa bermakna positif maupun negatif. Meski sesungguhnya dikotomi...

Pentingya Upah dan Hak Pekerja dalam Etika Bisnis Islam

Pentingnya Upah dan Hak Pekerja dalam Etika Bisnis IslamManusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya yang ada...

Rekonstruksi Regulasi Dana Kampanye

Terdapat dua asas yang mendasari pengaturan dana kampanye, yaitu asas transparansi dan keadilan. Masing-masing dari kedua asas tersebut memiliki orientasi dan out put yang...

Golput yang Melempem

Dari hasil hitungan cepat (Quick Count) diketahui pemilih yang tidak memilih calon presiden pada pilpres tahun 2019 ini ada sekitar 20%. Jika dibandingkan dengan...
Fachri Aidulsyah
Penulis merupakan Research Candidate di Pusat Penelitian Sumberdaya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI). Alumni Departemen Sosiologi Fisipol UGM ini menekuni dunia penelitian dibidang sosiologi agama dan ethno-nationalism.

Mayoritas SKPD yang berada di area pegunungan tengah yang tidak memiliki draft Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mau pun Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) tersebut.

Ide pembangunan fisik dianggap sebagai “proposal anggaran” yang paling mudah didapatkan sekaligus menguntungkan sebagian elite birokrasi ketimbang menghadirkan stakeholder yang mengelolanya. 2) Problem eksternal birokrasi: Adanya persoalan historis tentang  hadirnya “negara” di tanah Papua yang dilakukan dengan cara “pemaksaan” di tengah tidak terbentuknya state imagination masyarakat Papua yang kuat telah mengakibatkan bahwa kehadiran “pembangunan” di tanah Papua adalah “hadiah” dari negara untuk sebagian kelompok masyarakat Papua yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya.

Ketidak hadiran state imagination telah mengakibatkan tidak tumbuhnya sense of governance dan sense of publicness di tengah-tengah masyarakat Papua telah mengakibatkan institusi pemerintahan daerah hanya dipandang sebelah mata.

Terlebih dengan eskalasi militer yang membesar dan kontestasi pemilihan umum daerah yang seringkali menimbulkan banyak korban telah mengakibatkan dukungan masyarakat Papua terhadap demokrasi hanya pada persoalan pemenangan percaturan kontestasi politik elite sub-etnis mereka dibandingkan dengan persoalan subtantif berkait dengan pelayanan publik yang tidak berjalan.

Dari kondisi inilah, sangat wajar jika pada akhirnya masyarakat sub-etnis Papua sangat mudah dalam bertindak bertindak emosionil dan serta merta menghancurkan infrastruktur pemerintahan daerah (seperti: pengrusakan gedung pemerintah daerah, pembakaran rumah dinas aparatur daerah, pengrusakan rumah ibadah, dsb) ketika pemerintah daerah tersebut dianggap tidak memberikan keuntungan bagi kelompok suku mereka. Hingga tahun 2014 saja, Papua menempati peringkat kedua konflik pemilihan pimpinan dan jabatan daerah terbanyak (31 insiden) setelah Aceh (89 insiden) (SNPK, 2014: 18).

Dua problem utama tersebut hadir akibat pemaksaan sistem birokrasi ditengah kondisi masyarakat yang yang belum memiliki perspektif state imagination yang solid telah mengakibatkan terjadinya cultural-shock yang terjadi yang harus dialami masyarakat Papua. Realitas inilah yang telah mengakibatkan imajinasi tentang “negara” di sebagian besar masyarakat asli Papua harus dimaknai secara dramatis dan dogmatis. Di sisi yang lain, elite birokrasi Papua yang terbentuk secara prematur justru telah menjadi benih utama dalam mereproduksi budaya kleptocracy yang dilegitimasi oleh negara.

Menalar “Masa Depan” Papua

Dari gambaran diatas, ditengah spirit kebijakan pembangunan pemerintahan Jokowi-JK di tanah Papua dan OTSUS Papua yang diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan dan peradaban masyarakat Papua yang setara dengan masyarakat kepulauan lainnya, sudah semestinya pemerintah pusat tidak lagi melihat Papua hanya pada peningkatan pembangunan infrastruktur dan akselerasi pelayanan dasar semata.

Apa yang dikembangkan oleh Kabinet Kerja saat ini dalam pengembangan infrastruktur di tanah Papua haruslah disyukuri dan patut diapresisasi. Namun, hal yang jauh lebih mendasar yang harus dijawab oleh pemerintah pusat terhadap tanah Papua hari ini adalah persoalan pembentukan state imagination dengan cara melakukan transisi nilai dan budaya birokrasi yang dikembangkan secara adaptif dan partisipatoris dalam rangka menumbuhkembangkan sense of publicness dan sense of governance di tengah-tengah masyarakat Papua.

Oleh karena itu, cultural policy yang berorientasi pada pembangunan state imagination juga harus menjadi prioritas yang penting untuk menciptakan masyarakat Papua damai, adil, dan makmur di tengah-tengah NKRI.

Kolom terkait:

Menalar Logika Pembangunan Papua (1)

Menalar Logika Pembangunan Papua (2)

Fachri Aidulsyah
Penulis merupakan Research Candidate di Pusat Penelitian Sumberdaya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI). Alumni Departemen Sosiologi Fisipol UGM ini menekuni dunia penelitian dibidang sosiologi agama dan ethno-nationalism.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Ayat-Ayat Ekosistem dan Dakwah Politik Lingkungan

Postingan saya tentang ayat-ayat ekosistem di status akun Facebook perlu saya jelaskan. Walaupun sebagian besar pemberi komen di status tersebut bersuara mendukung, satu atau...

Mencermati Dampak Kebijakan Kendaraan Listrik di AS

Amerika Serikat (AS) baru saja menjalani transisi pemerintahan dari Presiden Donald Trump dari partai Republik kepada Joseph (Joe) Biden yang didukung partai Demokrat. Saat...

Mengapa Pancasila?

Oleh: Alif  Raya Zulkarnaen SMAN 70 Jakarta Pemenang Lomba Menulis Esai “Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita”. Sahabat Khatulistiwa. Desember 2020 Rumusan-Rumusan Staatsidee 29 Mei-1 Juni 1945 “Ketuhanan yang Maha...

Kritik Jamaluddin al-Afghani Atas Khilafah Islamiyah

Sejak abad ke-9 M hingga memasuki abad ke-14 M menjadi masa keemasan Islam dalam panggung peradaban dan ilmu pengetahuan. Ternyata uforia ilmu pengetahuan terhenti...

Roman Abramovich, Alexei Navalny, dan Premier League

Industri olahraga, khususnya sepakbola, telah mengalami perkembangan pesat. Mulai dari segi teknis maupun non-teknis. Mulai dari aktor dalam lapangan hingga pemain-pemain di belakang layar....

ARTIKEL TERPOPULER

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Ada Apa Di Balik Pembangunan Jalan Tol Kita?

Dua catatan tentang jalan tol ini saya tulis lebaran tahun sebelumnya, saat terjadi tragedi di pintu keluar tol Brebes Timur (Brebes Exit/Brexit) yang menewaskan...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.