Sabtu, Maret 6, 2021

Menakar Kekuatan Oposisi Pasca Pemilu 2019

Mempertahankan Sifat Shiddiq dalam Berbisnis

Sebagai manusia yang ingin bertahan hidup tentunya kita harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup kita juga untuk menafkahi keluarga kita, dan bekerja adalah...

Irak Tak Melulu Tentang Perang, Kemiskinan dan Keterbelakangan

Satu hal yang langsung terlintas dalam pikiran dan tergambar dalam bayangan ketika terucap nama Irak adalah sebuah padang sahara nan gersang , reruntuhan bangunan...

“The Platform” dan Gambaran Struktur Kelas

Pada pertengahan Maret 2020, Netflix kembali memproduksi sebuah film berjudul The Platform, berlatar belakang tempat yang mirip "penjara" inilah tokoh utama bernama Goreng terbangun...

Ibu Kota Pindah, Ribuan ASN Terancam LDR

Sesuai instruksi presiden Jokowi, sebanyak 182.452 ASN di lingkungan kementerian dan lembaga harus sudah siap pindah ke ibukota negara yang baru di Penajam, Kalimantan...
Agus Salim Irsyadullah
Pemuda kelahiran Batang

Putusan final Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni lalu, menjadi pertanda runtuhnya sengketa pemilu 2019 yang, sempat melahirkan berbagai drama yang mengguncang dunia. Putusan itu juga yang membuat Presiden Jokowi menjadi penguasa negeri untuk kedua kali, bersama dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang menjadi kekuatan baru di parlemennya.

Akan tetapi, terpilihnya Jokowi tersebut menyisakan perasaan dilematis di kubu Prabowo. Ya, buntut dilema itu ada pada Koalisi Adil Makmur (KAM) yang menjadi partai aliansi Prabowo dalam melawan Jokowi, secara resmi membubarkan diri. Jalan sulit pun harus dipilih oleh mereka, apakah akan bergabung dengan koalisi Jokowi atau, tetap menjadi oposisi seperti sediakala.

Dari keempat partai yang tergabung dalam oposisi Prabowo diantaranya, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Nama pertama (baca: Gerindra) menjadi partai yang paling santer diberitakan akan bergabung dengan koalisi Jokowi.

Jika oposisi dimaknai sebagai kekuatan politik yang berada di luar struktur pemerintahan dan tidak sampai membentuk kabinet atau pemerintahan bayangan, sesungguhnya Prabowo bersama Gerindra memiliki track record tersendiri untuk itu. Sejak Pemilu 2009 misalnya, Prabowo dan Gerindra sudah mengambil posisi di luar pemerintahan.

Sementara, jika Gerindra berani mengambil langkah ekstrem dengan bergabung ke koalisi Jokowi, partai pimpinan Prabowo Subianto ini tentu akan merugikan Prabowo sendiri. Seperti kita ketahui, Prabowo kemungkinan besar kembali diusung untuk menjadi calon presiden lagi di Pilpres 2024 mendatang. Sebab, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia Denny JA, nama Prabowo masih memiliki tingkat kepopularitasan di atas 25 persen.

Di sisi lain, perolehan suara Gerindra di Pemilu 2019 meraih tempat kedua dengan presentase 12,57 persen atau setara dengan 17.594.839 suara, di bawah PDI yang memperoleh kemenangan sebesar 19,33 persen atau suara sebanyak 27.053.961, Kompas.com (22/5/19).

Hal serupa juga dialami Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat (PD) yang jauh-jauh hari sudah menunjukkan sikap kompromistis terhadap ajakan bergabung dalam koalisi pemenang Pilpres. Elite politik dari dua partai tersebut dikabarkan akan menyeberang menuju koalisi pemerintahan Jokowi.

Ini bukanlah pilihan mudah sebab, mereka harus memikirkan nasib partainya sendiri pasca pemilu 2019. Kurang rasional juga bila keduanya memilih untuk bertahan di saat partainya kalah dan menderita apalagi, tetap bersikukuh mempertahankan diri di barisan oposisi.

Di jajaran PKS sendiri, jika kita melihat dari ideologinya saja, agaknya memang mustahil apabila mereka menjadi bagian dari politik pemerintahan Jokowi. Sejarah PKS sebagai oposisi juga terlihat manis. Hal itu bisa dilihat dari perolehan suara PKS setiap pemilu berlangsung yang terus menunjukkan geliat kenaikan.

Matinya demokrasi

Adanya kelompok oposisi dalam sistem demokrasi, telah memegang peranan penting dalam mewujudkan mekanisme checks and balances. Mekanisme ini dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang terkontrol sehingga, pemerintahan yang sedang berkuasa tidak keluar jalur dan bertindak sewenang-wenang.

Keberadaan oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan juga harus diperkuat dan jangan sampai terkena rabun senja. Demokrasi akan kehilangan ruhnya apabila pihak oposisi melenggang menuju kaum pro pemerintah. Tidak ada lagi kelompok yang dengan gencar melakukan check and balances terhadap kebijakan pemerintah.

Tanpa oposisi, libido demokrasi tidak lagi menjadi menarik. Tidak ada kritik yang bisa ditujukan secara langsung kepada penguasa. Oposisi juga harus benar-benar paham dengan perannya. Bayangkan saja, jika semua partai yang semula menjadi oposisi lalu, tiba-tiba berkoalisi dengan pemerintah.

Kemungkinan terjadinya kartelisasi antara partai-partai di mana acapkali kedaulatan rakyat cukup besar. Kebutuhan rakyat yang menjadi prioritas utama dalam demokrasi, tidak terpenuhi secara maksimal karena kepentingan kelompok tertentu lah yang menjadi prioritas.

Jika itu terjadi maka, bangsa Indonesia akan mengulang kembali masa buruk yang pernah terjadi 60 tahun silam. Kala itu, di bawah pimpinan Soekarno Indonesia menerapkan sebuah sistem Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem demokrasi terpimpin, tidak ada istilah oposisi. Segala praktik kekuasaan kepemerintahan, dijalankan secara terpusat di bawah kendali sang pemimpin.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa, ‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely’, sebuah pemerintahan yang absolut diyakini akan melahirkan keburukan yang absolut pula. Karena itulah, pemerintah membutuhkan kelompok oposisi untuk menjaga supaya pemerintahannya tidak absolut dan berimbang.

Masalah baru

Jika memang ada kelompok oposisi yang menjatuhkan hatinya kepada koalisi Jokowi, tentu akan menimbulkan masalah baru. Yang paling kentara adalah potensi ditinggal pendukungnya dan akan mengubur perlahan masa depan parpol itu sendiri. Selain itu, mereka yang tergabung sebagai pendukung oposisi bakal kecewa berat lantaran parpolnya menjadi jajaran elit politk pemerintahan.

Sebagaimana kita tahu, oposisi telah menjadi lawan sepadan bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan. Apalagi, Prabowo yang notabene berasal dari pihak oposisi, telah gagal mengalahkan petahana selama dua putaran, tentu akan menambah kecewa pendukungnya jika salah satu dari parpol oposisi berafiliasi dengan koalisi Jokowi.

Jika pihak oposisi satu per satu melenggang menjadi pro pemerintahan lalu, bagaimana nasib demokrasi ke depan?

sumber foto: ilmudefinisi.com

Agus Salim Irsyadullah
Pemuda kelahiran Batang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Ranking Kampus Dunia: Jangan Salah Kaprah

Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi kita mendapatkan gabar gembira. Lima perguruan tinggi (PT) asal Indonesia menempati 10 universitas Islam terbaik dunia. Bahkan salah satunya...

Rock and Roll, Budaya yang Terusir

Penyebaran virus Rock and roll tidak hanya datang dari radio luar negeri, tapi juga dari rekaman piringan hitam yang dibawa dari luar negeri dan...

Cantik Hemat dari Dapur

Cantik adalah impian bagi setiap perempuan. Sejak umat manusia tercipta, kecantikan menjadi sebuah patok keindahan. Terbukti dari kisah dua orang putra nabi Adam yang...

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

Lubang Hitam Narasi Teroris Selama Pandemi

Sudah lima hari sejak saya terkonfirmasi positif Covid-19. Rasanya begitu berat, alih-alih sekedar menyerang fisik, rupanya virus ini juga menyerang mental. Untuk itu, saya...

ARTIKEL TERPOPULER

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Serial Non-Muslim Bisa Masuk Surga. Siapa Mereka?

Apa pendapat para ulama dan cendekiawan dulu dan sekarang tentang keselamatan penganut agama-agama selain syariat Nabi Muhammad Saw? Apakah orang yang biasa disebut “non-Muslim”...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.