Minggu, Januari 17, 2021

Menakar Kebijakan Pembebasan Napi Masa Pandemi

Dampak Di Masa Depan Korban Perundungan

Maksud hati ingin becanda, namun malah harus berakhir bullying. Siswa salah satu Sekolah Dasar di Bandung pun akhirnya menjadi korban bully. Aksi bully tersebut disebabkan...

Respon Otak terhadap Komunikasi Publik Pemerintah

Beberapa hari belakangan ramai diberitakan pemblokiran Telegram oleh Pemerintah Indonesia. Selain Whatsapp, Telegram memang merupakan salah satu pilihan utama oleh kebanyakan masyarakat Indonesia untuk...

Menanggapi istilah Go green, mindset salah kaprah

Go green, istilah yang akhir-akhir ini ramai dibincangkan. Istilah go green padadasarnya merupakan istilah untuk mengkampanyekan menggunakan produk-produk darialam dan yang tidak dapat memberikan...

Setelah Nonton Film Sexy Killer, Haruskah Golput?

Sexy Killers adalah sebuah film dokumenter yang sedang banyak diputar di beberapa kota di Indonesia. Film ini disutradarai oleh Dandhy Laksono dan digarap bersama...
Syukron Farawansa
Mahasiswa Hukum Administrasi & Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Isu kebijakan pembebasan narapidana di tengah gejolak Covid-19 sempat menjadi perbincangan yang memanas ditengah masyarakat. Pasalnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly membuat sebuah kebijakan yang menuai kontroversi yakni pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini menggambarkan wabah pandemi Covid-19 selain menjadi kegirangan bagi para narapidana di Indonesia, juga menjadi kepanikan bagi para pemangku kebijakan di negeri ini. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM membebaskan ribuan narapidana dari penjara, sedangkan di satu sisi kebijakan ini malah kontradiktif terhadap pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya pasal 93 yang sudah mengatur tentang aturan bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal ini kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karenanya, saat Peraturan Pemerintah telah resmi dikeluarkan, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat Presiden secara tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum bagi pelanggarnya.

Artinya, pencegahan wabah pandemi Covid-19 ini harus dilakukan dengan memberikan sanksi pidana bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dimana peraturan ini mengamanatkan dan mengharuskan masyarakat tidak banyak beraktivitas.

Kontroversi kebijakan Kemenkumham ini kian nyaring terdengar di beberapa media berita bahkan sudah menjadi perbincangan publik. Melalui program asimilasi dan integrasi dari Kemenkumham terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), maka ribuan narapidana, khususnya anak mendapatkan pembebasan.

Kebijakan ini diambil melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Adapun ketentuan dalam Kepmen ini dijelaskan bahwa hanya bagi narapidana dan anak yang dapat dibebaskan setelah melalui asimilasi, yaitu narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan narapidana yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwonosecara menyatakan secara keseluruhan, per- 20 April 2020, ada 38.822 napi dan anak binaan yang dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Perinciannya, 36.641 orang yang bebas lewat program asimilasi, yakni program membina napi dengan membaurkan mereka ke masyarakat.. Sebanyak 35.738 orang berstatus narapidana kasus umum dan 903 anak. Adapun 2.181 orang lainnya dibebaskan dalam program integrasi, yang diberikan kepada napi dan anak yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Jumlah ini terdiri atas 2.145 narapidana dan 36 anak.

Dr. Garnasih.,S.H.,M.H selaku Ketua Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (Mahupiki) dalam Webinar “Kebijakan Pembebasan Narapidana” mengatakan bahwa dengan mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi akan menjadi sangat mudah hal ini disebabkan oleh kapasitas yang overload pada lembaga pemasyarakatan sehingga tidak dapat memberlakukan Physical Distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua Mahupiki, Menteri Hukum Dan Ham juga menjelaskan data dari kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia, Dengan 680 UPT yang terdiri dari 525 Lapas & Rutan dengan kapasitas 132.107 orang Namun saat ini dihuni oleh 229.431 orang atau overcrowded 74%. Dengan rincian penghuni 103.513 (Pidum), 4.371 (Tipikor), 527 (Teroris), 119.341 (Narkotika), 197 (Ilegal Logging), 161 (Pencucian Uang), 315 (Human Trafficking). Dengan Data Perbandingan Pertumbuhan Penghuni dengan Kapasitas serta Data Over Crowding Tahun 2015-2020 adalah 9 : 1. (Kementerian Hukum & HAM).

Selain itu diskursus menganai kebijakan pembebasan narapidana di Indonesia bukanlah yang satu-satunya dilakukan di Negara hukum, beberapa Negara yang sudah menerapkan kebijakan pembebasan napi ini diantaranya adalah Amerika Serikat (9.201 Orang) Iran (95.000 Orang) Polandia (20.000 Orang) Canada (1.000 Orang) Afghanistan (10.000 Orang) Jerman (10.000 Orang) Tunisia (1.420 Orang) Brazil (34.000 Orang).

Adapun pengalaman Negara lain yang tidak menerapkan kebijakan pembebasan narapidana dalam kondisi pandemi ini seperti Thailand (Lapas Buriram) Terjadi Kerusuhan, Beberapa Narapidana berhasil kabur, adapun Kerusuhan dipicu oleh provokasi tentang ancaman merebaknya wabah Covid-19. Italia Terjadi Kerusuhan dan Pembakaran, Beberapa Petugas disandera, 7 Narapidana meninggal. Kolombia 23 orang telah tewas di salah satu penjara terbesar di Bogota, Terjadi Kerusuhan. Sri Lanka Terjadi kerusuhan. Brazil Terjadi Pelarian.

Hal tersebut menjadi pertimbangan yang berdasarkan atas Human Rights dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Laoly terkait dengan kebijakan pembebasan narapidana guna meminimalisir resiko penularan Covid-19 ini. Namun sayangnya, terdapat isu adanya beberapa napi koruptor yang turut serta didalamnya dalam pembebasan ini. Memang sangat disayangkan, jika jumlah kapasatitas napi yang akan dibebaskan harus dikurangi dan dibagi dengan para napi koruptor, maka tentunya hal ini tidak akan menjadi bahan kritik dan kecurigaan masyarakat terhadap para pemimpin negeri ini.

Dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara hanya berharap kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai tangan kanan nya masyarakat dalam menjalankan roda pemerintah dibidang hukum & ham untuk dapat mengeluarkan kebijakan hukumnya dengan pertimbangan yang matang.

Oleh sebab itu mari kita memaknai kebijakan tersebut sebagai Lex nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam (Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun) namun disamping itu kita berharap aparat penegak hukum juga harus memperhatikan Culpue poena par esto (Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan) dalam setiap kebijakannya.

Syukron Farawansa
Mahasiswa Hukum Administrasi & Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.