in

Memindai Visi Politik Kultural Dedi Mulyadi


Dalam upaya mengakrabkan politik dan budaya lokal, esais Asep Salahudin (2014) menyebut Dedi Mulyadi (yang biasa disapa Kang Dedi) sebagai sebuah fenomena. Bagi Asep Salahudin, Kang Dedi adalah potret utuh dari seseorang yang bukan hanya ngamumule, tetapi sekaligus menerapkan budaya Sunda dalam kehidupan keseharian. Mulai dari busana—akrab dengan dengan pangsi dan iket—serta Bahasa Sunda yang menjadi bahasa komunikasi sehari-hari. Yang lebih vital daripada hal itu, tambah Asep Salahudin, Kang Dedi menggali kekuatan kebudayaan lokal sebagai haluan dalam mengelola masyarakat, sebagai modal kultural ngolah nagara .

Menjadikan kebudayaan lokal sebagai modal utama dalam penerapan kebijakan politik masih terhitung jarang di negeri ini. Berpegang pada mantra “modern”, para pemangku kebijakan justru banyak yang terjebak mengadopsi kebijakan-kebijakan dari luar, terutama Eropa dan Amerika, yang belum tentu relevan dengan kondisi sosial. Padahal, kata Kang Dedi dalam salah satu esai budayanya yang terangkum dalam Kang Dedi Menyapa (2013), bahwa pemimpin yang mengadopsi secara penuh budaya luar dikhawatirkan mengikis kebanggaan terhadap keluhuran budaya lokal dan terjangkit  virus inlander. Sebuah mental kerdil betapa pemimpin tersebut masih terjajah secara pemikiran, sehingga harus menyejajarkan diri dengan penjajahnya (dalam hal ini Barat secara keseluruhan) pada level kebijakan politik. Narasi ini barangkali akan membuat kita segera menemukan paradoksial dengan pernyataan SN sebagaimana dimuat laman Republika beberapa waktu yang lalu, yang pula dinilai terlalu terburu-buru mengeluarkan pernyataan dengan hanya satu buah pernyataan di media.

Baca Juga :   Tenun Persatuan, Tinggalkan Perseteruan!

Salah satu kebijakan Kang Dedi yang berpijak pada sastra dan kebudayaan adalah keinginan besarnya agar bahasa surat resmi dalam birokrasi diganti dengan bahasa sastra. Baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Sunda. Niat itu dilaksanakannya dalam bentuk kontes menulis surat berbahasa Indonesia dan Sunda dalam aroma sastra yang diperuntukkan bagi pegawai di lingkungan Pemkab pada 2014 yang lalu. Turut menjadi dewan juri sastrawan Sunda Godi Suwarna dan Iman Soleh. Menurutnya, hanya dengan sastralah, kesan kaku dalam birokrasi bisa diubah.


Kang Dedi berharap, ke depan surat-surat di tataran pemerintah akan tampil beda dari pakem yang sudah ada. Surat beraroma sastra tersebut, tambahnya, adalah bentuk pendekatan kultural pemerintah kepada masyarakat. Dia menambahkan, sastra bisa memberikan penyadaran bahwa tugas dan fungsi pegawai adalah sebagai abdi negara yang sepenuhnya mengabdi kepada rakyat. “Sastra dekat dengan rasa. Bisa menggugah agar sadar akan fenomena alam dan kondisi sosial masyarakat.” Ujarnya.

Dari beberapa kebijakan yang ditelurkan Kang Dedi selama menjadi Bupati Purwakarta, kita tentu bertanya-tanya: siapakah Kang Dedi ini? Apakah dia sastrawan ataukah seorang birokrat? Masih pentingkah dikotomi sastrawan-birokrat?

 Rupanya, telah sejak lama dikotomi antara sastrawan dan birokrat ini dikaji sejarawan dunia, Philip K. Hitti (1973). Menurut Hitti, tidak ada dikotomi antara sastrawan dan birokrat. Pada masa lalu, terutama di Arab Kuno, sastra (sekaligus sastrawan) memiliki posisi yang amat penting dalam tatanan pemerintahan dan masyarakat. Posisi sastrawan (dalam hal ini penyair), dipandang sebagai posisi elit. Dia dipandang sebagai orator ulung, penuntun, juru bicara kaumnya, sekaligus sebagai sejarawan dan ilmuwan.

Baca Juga :   Melerai Perselisihan Ummat

Untuk mencapai level ilmuwan, pada masa itu, syaratnya rupanya sangat dekat dengan politik. Seorang sastrawan tidak hanya berhenti pada level kecakapan merangkai kata-kata. Dia dituntut pula untuk memiliki keterampilan lain semisal memahami geneaologi dan dongeng-dongeng rakyat, mengetahui prestasi sukunya di masa lalu, mengetahui dengan jelas apa saja hak-hak mereka, bahkan sampai harus mengenali padang rumput dan batas-batas wilayah mereka seperti mengenali punggung tangannya sendiri.

Lebih tinggi dari hal ini, seorang sastrawan pada masa itu harus pula seorang pemerhati kelemahan psikologis dan sejarah kegagalan suku-suku yang menjadi musuhnya. Sastrawanlah yang berkewajiban mengangkat moral sukunya dengan cara mengungkapkan tentang apa saja kelemahan lawan untuk dijadikan bahan ejekan demi melemahkannya secara psikologis sekaligus mendongkrak semangat kaumnya.

Berbagai kriteria sastrawan di masa lalu sebagaimana diungkapkan Hitti, ternyata berjalin-kelindan dengan apa yang saat ini menjadi kriteria pemimpin yang ideal. Bahwa pemimpin yang baik itu mestilah pemimpin yang mengetahui dengan utuh tentang sejarah leluhur serta kejayaannya, fenomena sosial di masyarakatnya, memahami kelemahan musuhnya, menyadari hak-hak rakyatnya, pandai mengangkat moral dan motivasi rakyatnya, sampai mengetahui batas-batas wilayah kekuasaannya.

Memandang hubungan ini, penulis berpendapat bahwa langkah pertama untuk memenuhi kriteria pemimpin ideal adalah melalui jalan sastra dan kebudayaan. Tidak cukup pada mengenal saja, lebih jauh dari itu, mengimplementasikan sastra dan kebudayaan lokal pada level kebijakan. Artinya, sastra dan kebudayaan tidak hanya di-mumule sebagai artefaktetapi menjadi sebuah peta bagaimana seharusnya memimpin dan melaksanakan pembangunan.

Baca Juga :   LAILATUL QADAR

 Sastra dan penyadaran akan pentingnya kembali pada budaya lokal adalah jalan lapang dalam membentuk rakyat sebagai sumber daya manusia yang unggul dan—meminjam istilah yang selalu didengungkan Kang Dedi—penuh rasa. Rakyat yang penuh rasa ini merupakan modal utama dan berharga dalam mencapai kemakmuran.


Written by Atih Ardiansyah

Direktur Eksekutif Rafe'i Ali Institute (RAI)

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR