Jumat, Desember 4, 2020

Memindahkan Ketimpangan

Ibu Megawati dan Model Politik Ibu Rumah Tangga

Penilaian terhadap Megawati Soekarnoputri semestinya tidak terbatas pada masa kepresidennya yang hanya setengah periode, tetapi dilanjutkan dengan kepemimpinannya pada sebuah partai yang saat ini...

Tsamara Amany dan Polemik yang Salah Sasaran

Jagat media kembali dihebohkan gara-gara Fadli Zon yang menyatakan bahwa Vladimir Putin merupakan sosok pemimpin yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Secara gegabah disambut oleh Tsamara...

Kebangkitan Nasional, Momen Healing Process

Hari Kebangkitan Nasional selalu diperingati pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Tanggal tersebut menjadi Hari Kebangkitan Nasional ditandai dengan berdirinya organisasi “Boedi Oetomo”, tepatnya...

Rimba Seorang Sarjana

Empat tahun lamanya, seorang mahasiswa bergelut bersama kegiatan akademis. Selama itu pula hiruk pikuk perkuliahan dialami, bergelut dengan buku, makalah, jurnal penelitian hingga skripsi,...
Andi Suryadi
Mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Pemerintah tampaknya serius dengan wacana pemindahan ibu kota negara dalam waktu dekat. Alasan utama pemindahan ibu kota diyakini sebagai upaya mengubah pola pikir pembangunan Jawa sentris agar tercipta pemerataan.

Pemindahan ibu kota dinilai mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di luar pulau Jawa dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Harapannya, kebijakan tersebut mampu menciptakan pemerataan pembangunan yang kecenderungan terpusat di Jawa.

Wacana yang telah mengemuka sejak era presiden Soekarno itu diklaim sebagai semata pemindahan pusat pemerintahan. Seperti halnya yang telah dilakukan Amerika Serikat, Malaysia atau Brasil.

Namun demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa banyak hal yang akan turut dibawa serta oleh pemindahan pusat pemerintahan itu terhadap calon ibu kota baru. Rencana besar pemerintah menuntut konsistensi dan kesinambungan serta diskusi mendalam bersama para pelaku usaha dan masyarakat lokal.

Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap rakyat karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat, sedangkan pelaku usaha memiliki kekuasaan yang tidak mengharuskan tanggung jawab terhadap rakyat karena bersumber dari kekayaan pribadi.

Paradoks Ketimpangan

Pertanyaan besar terkait pemindahan ibu kota negara ini bukan semata tepat atau tidaknya, melainkan juga seberapa esensial dan signifikan manfaatnya. Selama ini, pemerintahan pusat di pulau Jawa terkait erat dengan industri dan pembangunan yang terpusat pula.

Selain sebagai surga produktivitas, pusat pemerintahan juga bercorak tempat menciptakan sumberdaya sarana produktivitas. Mulai dari akses infrastruktur, kesehatan hingga layanan pendidikan begitu menjamur. Rumah sakit ternama, markas korporasi besar dan lembaga pendidikan terbaik ada di pulau Jawa.

Konsep pembangunan ibaratkan dua sisi koin, dibalik narasi indahnya pasti menyiratkan cerita lain. Sentral industri dan pemerintahan mendominasi peringkat teratas dalam hal ketimpangan. Logika sederhananya, limpahan sumber daya manusia dan gelar menjadi sentral pembangunan bukan lah jaminan terjadinya pemerataan. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah, apakah pemindahan ibu kota akan menciptakan pemerataan atau sebaliknya menciptakan ketimpangan dan memperluasnya?

Bukan Salah Kekayaan

Argumen semacam sarkasme terhadap orang kaya akan dimentahkan oleh kaum konservatif. Tingkat kemiskinan global dan nasional nyatanya mengalami penurunan. Artinya, jumlah orang miskin semakin sedikit sehingga kalau ada pengklasifikasian orang kaya dan orang miskin itu manifestasi kerja keras yang seharusnya diterima, tanpa perlu dipersoalkan.

Thomas Piketty yang pernah mengguncang dunia dengan bukunya yang berjudul “Capital in the Twenty-First Century” tahun 2013 membuatnya mendapat julukan bernada sarkasme dari majalah The Economist sebagai “the modern Marx”. 

Orang-orang semacam Piketty dianggap bagian left-wing thinker yang identik dengan cara pikir sosialisme. Tentu pernyataan konservatif mengemuka, yakni tidak salah sebagian kecil orang menjadi sangat kaya sementara sebagian besar menjadi sangat miskin. Pernyataan itu menjadi skakmat untuk yang berlagak sosialis dan memiliki kecenderungan iri terhadap kekayaan orang lain.

Akumulasi kapital terjadi karena bekerja keras. Jadi, salah mereka yang tidak bekerja keras sehingga mereka miskin. Hal semacam itu lah yang tidak dipercaya oleh Karl Marx dengan mengatakan bahwa kekayaan itu bukan lah hasil kerja keras, melainkan akumulasi primitif.

Kondisi pernyataan Marx itu tidak terbantahkan melihat kenyataan warisan sejarah sistem politik dan ekonomi negara ini. Di sisi lain, bahwa kekayaan merupakan property rights yang tidak bisa dipaksakan penggunaannya oleh orang lain juga tidak bisa dibantah. Dengan cara apapun memaksa keputusan atas property rights orang lain tidak dibenarkan, bahkan oleh negara sekalipun.

Masalah serius ketimpangan antar-provinsi di Indonesia sekiranya menjadi cermin dalam memparipurnakan kebijakan pemindahan ibu kota. Apabila alasannya karena ingin mengurangi beban Jakarta dan jabodetabek, maka maknanya memberi daerah lain yang belum siap beban itu.

Apabila alasannya karena ingin menciptakan pemerataan, daerah yang menjadi kandidat ibu kota itu mengalami redistribusi yang relatif lebih merata daripada sentral industri dan pemerintahan saat ini. Perlu disadari, meskipun lembaga-lembaga ekonomi yang menentukan miskin atau makmurnya suatu wilayah, percaturan politik dan lembaga-lembaga politik lebih menentukan dan menentukan watak lembaga ekonomi yang ada (Acemoglu and Robinson 2012, 50).

Wilayah calon ibu kota mungkin siap, yang lebih penting dari itu adalah kesiapan sumber daya manusia menghadapi dinamika dan problematika selama proses hingga pasca pemindahan itu. Transisi masif yang dihadapi masyarakat jangan sampai menciptakan teritori disparitas baru atau yang semakin luas.

Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2012) secara gamblang membatah bahwa masalah kemiskinan (sejalan ketimpangan) bukan lah karena faktor geografis, latarbelakang kultur atau para pemimpin tidak mengenal kebijakan kemakmuran, melainkan peran institusi. Institusi-institusi politik-ekonomi menentukan kemakmuran dan kemerataan redistribusi dalam suatu konteks masyarakat. Jelas, ini bukan perkara sederhana karena seringkali resep barat sangat kaku beradaptasi dengan lokalitas masyarakat.

Andi Suryadi
Mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.