Minggu, Oktober 25, 2020

Memikirkan Jalan Baru Akuntabilitas

Kontroversi Valentine dan Cinta yang Frustasi

14 Februari telah tiba. Dan kita disuguhkan kembali tentang kontroversi tentang hari Valentine. Kontroversi yang telah lama menghiasi dinding media sosial, dan diskusi sosial...

BPJS Kesehatan, Apa Tantangannya?

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82/2018 perubahan Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu isinya yang menarik adalah dicantumkannya...

Narasi Ekologi yang Tenggelam

Apa itu ekologi? Apakah sama dengan lingkungan hidup? Sementara ini istilah yang populer adalah lingkungan hidup dibandingkan ekologi. Saya memilih menggunakan istilah ekologi terkait...

Sosial-Ekonomi Berbasiskan Budaya dan Pendidikan

Kajian Pembangunan Budaya Ekonomi Indonesia: dari kekuatan Kultur (Budaya dan Pendidikan) menjadi kekuatan Struktur (Sosial dan Ekonomi). M. Dudi Hari Saputra, MA. (Dosen Universitas...
M. Rizki Pratamahttp://pratamarizkim.wordpress.com
Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Komparasi Negara dengan Korporasi seharusnya hari-hari ini menjadi tak relevan. Nilai-nilai yang dibawa kedua entitas organisasi tersebut selalu saja bertentangan. Memang Negara belajar good governance dengan mengadopsi nilai dari sektor privat seperti responsifitas dan fleksibilitas, dan korporasi pun belajar mengadopsi nilai good corporate governance dari Negara seperti etika bisnis. Namun perubahan besar tengah terjadi di depan mata kita, kedua entitas tidak bisa diperbandingkan begitu saja, bahkan mereka saling menyalahkan ketika terjadi double jeopardy (kegagalan ganda pemerintah dan pasar) misalnya kasus bailout di Amerika dan di Indonesia sendiri adalah kasus Bank Century.

Di sisi lain pembedaan negara dan bisnis ternyata bertolak belakang seperti blur-nya batas urusan publik dengan privat, urusan mana yang harus dikuasakan kepada negara, dan urusan mana saja sebuah negara harus lepas tangan. Derajat kebijakan publik kita belum berada pada aras yang tegas, apakah negara harus mengurusi semua, urusan yang mana, dan tanggung jawabnya seperti apa. Paradoks tersebut tentu mempengaruhi posisi negara dalam mempertanggungjawabkan segala keputusannya alias akuntabilitas. Tentu semakin kompleks dan tekanan bertubi-tubi kepada Negara membuat tantangan semakin berat, setiap kebijakan publik harus dipertanggungjawabkan dengan cara-cara yang selaras dengan besarnya beban tersebut, pasti ada jalan baru akuntabilitas.

Di Indonesia sendiri tanggung jawab berupa paper sebagai indikator utama, asalkan mendapatkan nilai A dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semua sudah dianggap beres padahal tiada jaminan 100% indikator paper formal membebaskan penyalahgunaan wewenang. Berbagai pelanggaran akuntabilitas masih marak, seperti korupsi dan kekerasan pada rakyat. Sejatinya segala bentuk paper akuntabilitas tidak dimaknai sebagai tanggungjawab paling sempurna, itu penting tapi tidak akan pernah cukup. Kita harus memahami konsep thick accountability dan thin accountability (Andrews, dkk, 2017), keduanya harus selaras, thick accountability tak hanya soal melaporkan pertanggungjawaban akan tetapi juga substansi dari pertanggungjawaban yang harus hadir dalam setiap entitas yang merepresentasikan negara, secara sosial dan politik, dengan pelaporan informal. sedangkan thin accountability memang hanya berupa pelaporan formal. Di Indonesia sendiri thick accountability amat lemah dengan sering disalahgunakannya jalur-jalur informal lubang dari aspek formal untuk membuat keuntungan pribadi dan kelompok, selain itu makna akuntabilitas pemerintah telah hilang substansinya hanya sebagai administrasi kertas-kertas laporan. Informalitas selalu dipandang buruk, padahal substansi Negara sendiri hadir secara informal dalam tiap-tiap sanubari rakyat, misalnya kecintaan kita pada tanah air. 

 Bovens (2005) sendiri memberikan esensi bahwa dalam akuntabilitas terdapat  forum, aktor dan sanksi. Ketiganya dapat membentuk perdebatan tanpa henti untuk mempertanggungjawabkan sebuah kebijakan publik, akan tetapi ketiganya tidak akan hadir ketika akses ditutup seperti minimnya transparansi anggaran di daerah yang seharusnya dapat menjadi bom bagi rakyat untuk meledakkan kesalahan-kesalahan pemerintah daerah dan menuntut pertanggungjawabkan. Transparansi juga menjadi sumber daya penting untuk mencerdaskan rakyat, sebab dengan terbukanya pemerintah maka masyarakat akan semakin awas dan paham apa saja yang telah dikerjakan pemerintah, tidak hanya percaya pada sumber-sumber yang belum dicek validasinya.

Segala sesuatu yang dilakukan pemerintah harus ada pertanggungjawaban yang optimal, no hidden secret yang cenderung mengarah pada tindakan koruptif. Semakin masifnya pemberitaan media tentang pemerintahan juga harus disikapi oleh pemerintah dengan membuka diri. Meskipun kini uji coba kebijakan publik menjadi tren baru dalam pemerintahan kita, testing the water memang diperlukan akan tetapi jalan untuk menuju eksperimen tentu tidak boleh sembarangan, pilihan melanjutkan kebijakan ataupun menghentikan kebijakan juga harus jelas akuntabilitasnya.

Memikirkan cara-cara baru yang lebih powerfull untuk menguatkan akuntabilitas pemerintah haruslah dipikirkan bersama. Kita memang punya sedikit kasus-kasus mikro pembukaan jalan baru akuntabilitas secara informal seperti trend blusukan para pejabat, bahkan ada yang sampai melakukan penyamaran dan dokumentasi online rapat-rapat kerja pemerintah tanpa dipotong durasinya sedikitpun. Setiap kebijakan ditelurkan harus jelas penyampaiannya, pemerintah dalam model akuntabilitas baru dilarang untuk reaktif menanggapi reaksi publik. Model pertanggunjawaban forum disertai dengan perdebatan kritis mungkin menjadi  dalam pemerintahan desa dengan dana desa saat ini. Tak perlulah pemerintah terlalu memikirkan regulasi-regulasi yang ternyata dapat diakali, serahkan pada kekuatan massa desa untuk memberi sanksi sebelum terjadi pelanggaran akuntabilitas, bahkan sanksi sosial terkadang lebih efektif. Mereka dapat mencegah pelanggaran akuntabilitas untuk menghadang korupsi.  Bahkan dengan cara-cara yang informal khas masyarakat desa tanpa mengenal legalitas hukum seperti diskusi warung kopi. 

Pemerintah dan rakyat harus bekerjasama untuk menguatkan akuntabilitas, inisiasi open government  patut kita apresisasi akan tetapi jangan sampai kita semua lemah dalam substansi dan hanya fokus pada prosedur. Hasil akhir dari penemuan jalan baru akuntabilitas tentu adalah rendahnya penyalahgunaan wewenang karena semua dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas anggaran adalah yang paling urgen, kita memang harus percaya kepada KPK untuk memberantas korupsi akan tetapi hanya mengandalkan KPK tidak akan pernah cukup. Di tengah diserangnya KPK saat ini tentu kepedulian kita harus diuji dengan kewajiban mulai menggelitik entitas Pemerintah Daerah kita untuk terus membuka anggaran mereka dan bukan menjadi barang tabu untuk diperdebatkan.

Referensi

Andrews, Matt, Lant Pritchett, & Michael Woolcock.2017, Building State CapabilityEvidence, Analysis, Action. Oxford University Press: United Kingdom. 

Bovens, Mark. 2005, Public Accountability: A Framework for the Analysis and Assessment of Accountability Arrangements in the Public Domain, Adapted and Extended version of chapter on public accountability which will be published in E. Ferlie L. 2005, The Oxford Handbook of Public Management. Oxford University Press: Oxford.

M. Rizki Pratamahttp://pratamarizkim.wordpress.com
Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.