Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Membela Perppu Ormas: Ketika YLBHI Akan Menggugat Perppu Ormas

Nasib Korban Tanpa Perisai di Bumi Pertiwi

Jamila adalah tokoh utama dalam naskah Pelacur dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet. Jamila terlahir dari keluarga miskin yang didaerahnya menjual anak perempuan untuk...

Wajah Politik Maskulin Belum Berubah

Pada tahun 1956 di Pakistan terjadi akselerasi politik yang luar biasa. Perubahan yang cukup berpengaruh, dimana keterwakilan perempuan mendapatkan ruang khusus di panggung politik....

Virus Corona, Ancaman Global, Inisiatif Indonesia

Setelah Tiongkok secara provokatif mengancam kedaulatan Indonesia di perairan Pulau Natuna, kini Tiongkok kembali 'mengancam' dunia melalui virus Corona. Walaupun WHO sebagai otoritas kesehatan global...

Gedung Baru DPR Sebaiknya Tidak Dibangun di Jakarta

Anggota DPR RI ingin membangun gedung baru menggantikan Gedung Nusantara I yang kini ditempati. Alasannya karena gedung DPR kini sudah over kapasitas dan sudah...
Muchammad Arif Muchlisin
Master of Early Childhood Education Candidate at Yogyakarta State Islamic University

“Koalisi masyarakat sipil berencana menggugat perppu ormas ke mahkamah konstitusi.”

(Tempo, Minggu, 13 Agustus 2017)

Terhadap berita tersebut, Saya tercengang atas sepirit penggugatan perppu ormas. Mereka sama sekali tidak melihat bahaya yang lebih besar. Mereka sepertinya  memiliki misi besar untuk menghancurkan keutuhan bangsa – yang  ingin melibatkan aksi menggugat perppu ormas. Parahnya lagi didukung oleh beberapa kaum elit politik – yang menurutnya pembubaran tersebut akan menambah runyam situasi politik nasional. Hanya saja, saya khawatir, gugatan mereka terjebak dalam jargon – jargon demokratisme sepihak bukan menjurus pada masalah substantif dan ideologis.

Bila dicermati, dari apa yang mereka kemukakan untuk mengkritisi perppu ormas sebenarnya memiliki tujuan yang baik: merawat dan mengimplementasi demokrasi yang adil dan bijak sehingga bukan hanya ormas tertentu yang bisa struggle di Indonesia namun HTI pun beserta kaumnya bisa menerima manfaatnya hidup di Indonesia. Namun yang sulit dimengerti, apakah mereka tidak berfikir tentang bahaya yang mengancam keutuhan NKRI ketika HTI dibiarkan begitu saja.

Mereka menyurarakan bahwa  pemerintah yang bertindak dikdator yang secara sepihak  membubarkan ormas tanpa “due process of law” atau proses penegakkan hukum dan adil dan benar sesuai asas hukum yang kita anut.

Sebenarnya pendapat di atas bertujuan menyampaikan hak sebagai warga Negara serta sebagai dasar empirik yang benar. Jika HTI dibubarkan melalui prosedur yang ada dalam UU No 17 tahun 2017 tidak bisa dipergunakan. Sebab menurut Prof Mahfud MD pembubaran ormas harus melalui beberapa tahap, tahap pertama peringatan sampai 3 kali kemudian penghentian bantuan, pembekuan kegiatan dan tahap terakhir pencabutan status badan hukumnya melalui pengadilan.

Namun, mereka akan mendapatkan ancaman yang lebih besar dari upaya gugatan tersebut. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 6 agama yang dilindungi payung hukum, semuanya hampir ribuan yang tersebar di pelosok negeri, sehingga lebih dari 50 % orang di Indonesia berstatus selain HTI. Jadi yang menjadi persoalan bukan pada demokrasinya. Secara terang-terangan HTI menyatakan akan membangun Negara transnasional yang berbentuk khilafah yang direncanakan akan diperluas sampai Thailand sampai Australia. Sehingga demokrasi ini dilihat sebagai kemaslahatan yang kecil dibandingkan keburukan yang besar yang akan melanda Republik Indonesia. Hal ini dipertegas oleh Prof Yudian Wahyudi bahwa “HTI tidak cocok hidup di Indonesia, dan Indonesia sama sekali tidak butuh ormas seperti HTI. Dengan kata lain, ini merupakan persoalan eksistensi Negara.

(pendapat yudian saat di metro tv)

Lebih lanjut, mereka tidak menyadari pentingnya elemen-elemen masyarakat dan institusi publik yang berada di Negara seperti lembaga pendidikan yang akan terganggu dan terongrong sebab kehadiran HTI. Padahal upaya pemerintah dalam merumuskan Perppu ormas sebenarnya secara tersirat bertujuan menjunjung tinggi demokrasi yang representatif dalam konteks kenegaraan dengan menjaga beberapa ormas lintas agama dan budaya yang beragam di Indonesia.

Penerbitan Perppu dimaksudkan untuk menjaga keberagaman individu.  Lebih jauh lagi pemerintah sebagai tindakan preventif dengan melindungi sistem demokrasi bukan mencerminkan tirani, dengan melihat dampak yang lebih jauh jika HTI masih saja berkoar-koar di tanah air. Sudah sepantasnya, jika ada ormas satu yang akan merusak keberadaan orang yang jumlahnya lebih besar maka dibubarkan. Jadi, Perppu ini mengupayakan dan menjawab keluhan mereka yang mengatasanamkan demokrasi untuk menggugat Perppu ormas.

Mereka juga melihat demokrasi sebagai interpretasi yang sempit dengan membebaskan hak-hak individu sebebas-bebasnya. Padahal kebebasan tersebut akan lenyap apabila mayoritas orang tidak menyetujui dengan suara tertentu (Misalnya HTI). Lebih jelas lagi, Hannry B Mayo berpendapat demokrasi merupakan kebijaksanaan umum atas mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. (Id.wikipedia.org) Padahal, kebanyakan rakyat Indonesia adalah beragama islam seperti ormas NU Muhammadiyah – yang terang-terangan  menolak kehadiran HTI.

Di beberapa media sosial atau media cetak menujukkan bahwa rakyat merasa gelisah atas hadirnya HTI yang memplokamatirkan akan mendirikan khilafah dan menghapus pancasila sebagai roh bangsa. Bahkan, UIN sunan kalijaga yang dipimpin oleh Prof KH Yudian Wahyudi mendirikan pusat studi pancasila dan bela Negara.(uin-suka.com) UGM pun ikut Mendeklarasikan dirinya sebagai universitas pancasila.(ugm.com) Kalau di survey, jumlah orang yang membela pancasila sebagai ideologi bangsa akan jauh lebih banyak. HTI ini tidak perlu dibela untuk tetap berada di Indonesia. Demokrasi bukan jadi alasan utama untuk membela keberadaan HTI. Affirmative action tidak tepat diberikan untuk HTI, mengingat HTI berpotensi besar menghapus hak-hak rakyat Indonesia yang tidak sejalan dengan misi HTI. Alhasil, tidaklah logis kalau opini publik terus-terusan membela HTI, karena dilandasi asas demokrasi dan semangat khilafahisme

Perppu ormas adalah upaya menyelematkan demokrasi. Melalui regulasi ini, tujuan jangka panjang akan terwujud yakni hak dan suara rakyat tersalurkan bagi kalangan yang berpegang teguh pada pancasila. Kalaupun perppu ormas bukanlah cara yang baik, dan tidak membela perilaku intoleransi semestinya mereka berfikir kembali untuk mencari cara untuk menangani HTI.

Oleh karena itu, saya pribadi berharap gugatan perppu ormas ini tidak dipenuhi atas dasar pertimbangan ideologi bangsa dan keselamatan rakyat. Kalau semua itu terjadi, bukan hanya rakyat yang mengalami penderitaan tapi identitas Negara dipertaruhkan.

Muchammad Arif Muchlisin
Master of Early Childhood Education Candidate at Yogyakarta State Islamic University
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

The Social Dilemma, Algoritma Media Sosial Manipulasi Pengguna

Di masa pandemi virus corona, kita sangat bergantung pada perangkat-perangkat lunak agar kita tetap bisa berhubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja yang tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.