Sabtu, Maret 6, 2021

Membedah Rumah DP 0 Rupiah

Mengembangkan Karakter Kewirausahaan Pemuda Desa

Terbitnya UU Desa memimpikan kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui...

BPJS Menolak Pasien Karena Tunggakan?

Kala itu saya menerima laporan teman (sebut saja BR) yang memerlukan tindakan operasi tetapi ditolak oleh sebuah rumah sakit di Bekasi. Alasan rumah sakit...

Negara Punah Ala Prabowo

Kita tentu mahfum, beginilah suasana kampanye Pilpres saat ini. Kubu Joko Widodo selaku petahana sibuk mempromosikan capres andalannya dengan jargon, "kerja, kerja, kerja". Mempertunjukkan...

Ada Sketsa Di Balik Masterpiece

Di balik setiap mahakarya (masterpiece), selalu ada peran kertas yang melatarbelakangi proses terciptanya. Banyak ilmuwan dan seniman yang memakai kertas kerja  sebagai konsep dalam...
Pihri Buhaerah
Research Associate The Indonesian Institute (TII)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, beberapa waktu lalu sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk Program Rumah DP 0 Rupiah yang menandai realisasi salah satu janji politiknya yang paling ditunggu oleh warga Jakarta.

Seperti diketahui, program tersebut berbentuk rumah susun berbasis kepemilikan alias rusunami. Sekilas, program tersebut memperlihatkan bentuk keberpihakan Pemda DKI terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, jika ditelitik lebih mendalam, program tersebut sejatinya kontraproduktif karena berpotensi makin memperlebar jurang kesenjangan ekonomi dan ekslusi sosial antar warga Jakarta.

Ada sejumlah alasan yang mendasari argumen ini. Pertama, secara filosofis, program rusun DP  0 rupiah sejatinya tetap mendudukkan rumah sebagai komoditas. Implikasi turunannya adalah rumah akan diperlakukan layaknya real estat yang tujuan utamanya memang untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain.

Akibatnya, fungsi rumah akan berubah dari tempat untuk bertempat tinggal secara aman, damai, dan bermartabat menjadi instrumen investasi. Padahal, carut marutnya persoalan perumahan di level global termasuk di Jakarta dimulai dari komoditifikasi rumah.

Kedua, bentuk huniannya masih berbasis kepemilikan. Karena berbasis kepemilikan, maka harga rumah ke depan diproyeksikan tetap akan terkerek naik. Selama konsepnya masih berbasis kepemilikan, maka peningkatan pasokan rumah rasanya hampir mustahil mengejar angka kebutuhan rumah karena stok tanah untuk penyediaan rumah itu langka dan terbatas.

Ujung-ujungnya, program rusun DP 0 rupiah jelas hanya menurunkan angka backlog kepemilikan rumah dalam jangka pendek tanpa penurunan dari sisi harga. Akibatnya, dalam jangka panjang tetap akan memicu praktik-praktik spekulasi kendati harga jual rusunami tersebut nantinya di bawah kendali Pemda DKI.

Ketiga, skema DP 0 rupiah merupakan salah satu bentuk skema dalam program subsidi permintaan. Padahal, program subsidi permintaan termasuk skema bantuan uang muka, menurut hasil studi Dana Moneter Internasional/IMF (2011), terbukti gagal mengendalikan harga rumah. Studi IMF (2011) bahkan menemukan, bila kredit rumah tangga naik sebesar 10 persen, maka harga rumah akan ikut terkerek naik sebesar 6 persen.

Atas dasar itu, bila ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju dan membahagiakan warganya, maka Pemda DKI harus berani mendudukkan kembali rumah sebagai hak asasi manusia. Sayangnya, pengakuan perumahan sebagai hak asasi manusia baru di atas kertas dokumen perencanaan.

Dalam pelaksanaanya, komoditifikasi rumah hingga kini masih tetap berlangsung bahkan cenderung difasilitasi yang mengakibatkan stok rumah yang tersedia tetap dikendalikan oleh segelintir pengembang dan pemburu rente.

Dalam kaitan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kepemilikan tempat tinggal di DKI Jakarta tergolong paling rendah di Indonesia. BPS mencatat, persentase rumah tangga (RT) dengan kepemilikan bangunan tempat tinggal di Jakarta sebanyak 48,3 persen atau masih terdapat sekitar 51,3 persen RT yang belum memiliki tempat tinggal. Angka itu jauh di bawah persentase kepemilikan rumah secara nasional yang berada di angka 79,6 persen. Dengan kata lain, penduduk Jakarta yang belum memiliki tempat tinggal lebih tinggi dibanding mereka yang sudah memiliki rumah.

Di titik ini, program rusun DP 0 rupiah jelas perlu dikaji ulang. Apalagi, saat ini harga rumah di Jakarta naiknya sudah gila-gilaan hingga jauh di atas daya beli masyarakat ibukota. Atas dasar itu, maka arah kebijakan perumahan Pemda DKI sebaiknya kembali difokuskan pada pengurangan angka backlog kepenghunian melalui program pembangunan rusunawa baik untuk kalangan MBR maupun non MBR.

Alasannya, pengurangan angka backlog kepemilikan rumah bukanlah tujuan akhir dari kebijakan perumahan yang berkelanjutan. Sebaliknya, tujuan utama kebijakan perumahan yang berkelanjutan adalah menciptakan sebuah sistem perumahan yang tak hanya mampu mengurangi defisit kepenghunian, namun juga mampu mengurangi konsentrasi penguasaan aset properti dan mencegah ekslusi sosial secara simultan.

Dengan fokus pada pembangunan rusunawa terlebih dahulu, maka bukan hanya problem ketimpangan dan ekslusi sosial ekonomi yang akan tereduksi namun praktik-praktik spekulasi yang akan mengerek harga rumah juga bisa lebih dikendalikan. Pada saat yang sama, persoalan defisit kepenghunian pun sedikit demi sedikit akan terurai tanpa dibayangi kenaikan harga rumah karena bentuk huniannya berbasis sewa. Dengan konsep rusunawa pula, maka kehadiran negara dalam pemenuhan hak papan warganya akan lebih terasa.

Tantangannya terbesarnya adalah kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penyediaan rumah khususnya bagi MBR masih tersandera oleh UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU tersebut, urusan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk pengembangan sistem pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Sementara itu, kewenangan pemerintah daerah terbatas pada penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.

Tantangan berikutnya adalah belum terintegrasinya pembangunan rusunawa dalam perancanaan tata ruang dan wilayah. Akibatnya, sejumlah rusunawa yang telah dibangun belum terintegrasi secara baik dengan sistem transportasi publik sehingga menyulitkan mobilitas para penghuninya. Selain itu, beberapa rusunawa yang telah dibangun juga belum ditunjang dengan sejumlah fasilitas penunjang yang memadai seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Tantangan lainnya adalah belum adanya kejelasan regulasi dan lembaga pengelola rusunawa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Poin ini menjadi krusial karena tanpa kejelasan regulasi dan lembaga pengelola rusunawa yang profesional, tujuan utama program pembangunan rusunawa sebagai pemecah praktik komoditifikasi rumah jelas tidak akan tercapai. Kesemua itu adalah pekerjaan rumah yang sejatinya bisa segera dituntaskan oleh Pemda DKI bila serius ingin menghadirkan keadilan sosial di Jakarta lewat kebijakan perumahan yang berkelanjutan.

Pihri Buhaerah
Research Associate The Indonesian Institute (TII)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

Lubang Hitam Narasi Teroris Selama Pandemi

Sudah lima hari sejak saya terkonfirmasi positif Covid-19. Rasanya begitu berat, alih-alih sekedar menyerang fisik, rupanya virus ini juga menyerang mental. Untuk itu, saya...

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

Tanah dan Transmigrasi

Peliknya urusan pertanahan dipadukan dengan samarnya transmigrasi di Indonesia menjadikan perpaduan masalah yang sulit diurai. Pasalnya permasalahan terkait tanah bukan sekedar konflik kepemilikan dan...

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

ARTIKEL TERPOPULER

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.