Senin, November 30, 2020

Meluruskan Nalar Anti Korupsi (1)

Pertemuan IMF-World Bank 2018, Pemborosan atau Investasi?

Tahun 2018 menjadi tahun yang monumental bagi Indonesia, negara kita dipercaya dunia sebagai tuan rumah dua acara besar berskala internasional yaitu Asian Games 2018...

Pengaruh Fatwa MUI dalam Melegitimasi Kekerasan terhadap Jamaah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga masyarakat non-pemerintah yang menghimpun Ulama, Zuama, dan Cendekiawan Muslim Indonesia. Majelis ini berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395...

Nietzsche, Tuhan, dan Terorisme

Menarik untuk membicarakan Nietzsche, di saat mencuatnya kasus terorisme di Indonesia. Atas nama sebuah kepercayaan, tindak terorisme mencuat ke permukaan. Sebuah kepercayaan yang mengklaim...

Dwi Hartanto, Egy Maulana Vikri, dan Media di Indonesia

Pagi ini – seperti biasanya – laptop, kopi, dan beberapa makanan ringan setia mendampingi. Beberapa laporan harus dieksekusi secepatnya, tentu dengan kualitas yang tetap...
Avatar
Irvan Mawardi
Penulis Buku, Pemilu Dalam Cengkeraman Oligarki, (2011) "Sengketa Hukum Administrasi dalam Pemilukada" ( 2014), Paradigma Baru PTUN (2016). Aktivisi JPPR (2002-2009). Saat ini bertugas sebagai Hakim di PTUN Bandar Lampung

Perdebatan soal boleh tidaknya mantan narapidana tindak pidana korupsi menjadi calon legislatif dalam pemilu 2019 cukup mendominasi jagad politik hukum akhir-akhir ini. Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2017 KPU secara tersirat tidak membolehkan partai politik mencalonkan mantan narapidana korupsi, narkoba dan pelaku kekerasan terhadap anak sebagai bakal calon legislatif yang akan didaftarkan di KPU.

Beberapa partai politik tidak mematuhi PKPU sehingga KPU mencoret bacaleg mantan napi tersebut dan akhirnya memunculkan sengketa di Bawaslu. Menurut KPU ada sekitar 38 bacaleg mantan napi yang mengajukan sengketa dan semuanya dikabulkan oleh Bawaslu dan meminta KPU mengakomodir mereka sebagai bakal calon legislatif.

KPU menolak melaksanakan putusan Bawaslu dan meminta Bawaslu dan semua pihak menunggu putusan Mahkamah Agung yang sedang menguji permohonan hak uji materil PKPU tersebut. Sikap KPU kemudian didukung oleh beberapa elemen masyarakat karena meyakini bahwa Bawaslu tidak berwenang menguji pertentangan antara PKPU dengan UU  Pemilu namun pengujian itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Pro kontra tersebut nampaknya akan berakhir seiring dengan keluarnya putusan Hak Uji Materil (HUM) Mahkamah Agung yang menguji PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimohonkan oleh beberapa mantan narapidana korupsi seperti mantan anggota DPR, Wa Ode Nurhayati dan mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh.

Dalam amar putusannnya terhadap 12 Permohonan perkara hak uji materi,  Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan menyatakan beberapa Pasal dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan UU Pemilu, Putusan MK dan Pasal 28 UUD 1945.

Seperti biasa, pasca keluarnya putusan HUM tersebut berbagai pihak memberikan respon. Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan meminta semua pihak menghormati dan mematuhi putusan HUM Mahkamah Agung sebagai hukum yang harus ditaati. Berbagai pihak pun menyerukan agar putusan HUM MA yang selama ini ditunggu sebagai solusi menyelesaikan perdebatan agar segera dipatuhi.

Menguji Konsistensi

Namun sebagian masyarakat justru menunjukkan ketidakkonsistenannya terhadap putusan HUM MA ini dan justru berusaha mendiskreditkan Mahkamah Agung. Sekelompok masyarakat ini pada awalnya mengkritik keras Bawaslu yang mengabulkan permohonan para caleg mantan napi yang menggugat PKPU. Mereka meminta Bawaslu untuk menghentikan pengujian sengketa soal pencalegan mantan napi ini sampai keluarnya putusan MA. KPU juga diminta agar tidak melaksanakan putusan Bawaslu sebelum adanya putusan HUM dari MA.

Setelah putusan MA keluar, kelompok yang merasa mewakili masyarakat ini mengkritik keras putusan HUM MA tersebut dan memposisikan MA sebagai sarang koruptor dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch misalnya, malah menyebut bahwa institusi MA juga akan terdampak oleh keputusan tersebut sebab, jajaran hakim agung MA di masa depan dapat dianggap sebagai pilihan-pilihan anggota DPR yang mencakup bekas napi kasus korupsi. Bersambung.

Avatar
Irvan Mawardi
Penulis Buku, Pemilu Dalam Cengkeraman Oligarki, (2011) "Sengketa Hukum Administrasi dalam Pemilukada" ( 2014), Paradigma Baru PTUN (2016). Aktivisi JPPR (2002-2009). Saat ini bertugas sebagai Hakim di PTUN Bandar Lampung
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nostalgia Dinasti Politik Pemimpin Negara

Pasca bergulirnya reformasi 1998, khususnya dengan terbitmya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah serta peraturan-peraturan pemerintah yang...

Tebet, Megamendung, dan Petamburan

Pandemi corona makin liar. Jika sebelumnya cluster penyebaran corona menyeruak di rumah sakit, perkantoran, sekolah, pesantren, perumahan, restoran, dan RT/RW -- kini tengah ramai...

Messi Adalah Nabi dan Maradona Adalah Tuhan

Paus Francis tersenyum. Ia juga berasal dari Argentina. Saat itu Ia mengunjungi klub sepokbola di Buienes Aires, Argentina: the Sportivo Pereyra de Barracas FC. Di...

Pentingnya Vitamin bagi Tubuh Di Era New Normal

Daya tahan tubuh atau imunitas menjadi benteng untuk mencegah virus masuk dan menyerang tubuh kamu. Dengan dimulainya aktivitas di luar rumah lagi di masa...

Saatnya Mempertanyakan Amatiran Politik Sumatera Barat

..."Kami simpulkan sedikit inti tulisan sebelumnya. Menurut data BPS, Sumatera Barat hari ini memiliki kue ekonomi kecil, produktivitasnya rendah, dan kesejahteraannya yang tidak sedang...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Bukankah Allah Menegaskan Dunia Ini Tak Akan Pernah Sama?

Kenapa ada orang yang bersikeras mengharuskan umat manusia berada di bawah satu panji atau berprilaku dengan satu cara (manhaj). Apakah demikian yang diajarkan Al-Quran?...

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.