Jumat, Februari 26, 2021

Meluruskan Nalar Anti Korupsi (1)

Dilema Intelektual Muslim dalam Revitalisasi Peradaban Tauhid

Pembahasan tentang peradaban memang tidak akan ada habisnya, khususnya peradaban Islam. Pada masanya, Islam pernah menjadi sistem aturan hidup yang memberi kesejahteraan, kebahagiaan serta...

Pak Sandi, Komceko Itu Bukan KPK Loh…

Sandiaga Uno Laporkan 2 Kasus di Era Ahok ke KPK DKI Jakarta. Begitu judul berita banyak media beberapa waktu yang lalu. Awalnya saya berpikir KPK...

Saya Sudah Beragama, Tapi Kenapa Saya Masih Hidup Sengsara?

Banyak orang mengira bahwa agama menjanjikan kesenangan dan kebahagiaan. Sementara fakta yang kita lihat menunjukan bahwa beberapa kalangan dari umat beragama justru hidup sengsara...

Darah Biru Politik, Antara Kekuatan dan Kelemahan

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini tak pernah lekang oleh waktu. Kata-kata perumpamaan tersebut selalu digunakan untuk menggambarkan bahwa sifat dan karakter...
Avatar
Irvan Mawardi
Penulis Buku, Pemilu Dalam Cengkeraman Oligarki, (2011) "Sengketa Hukum Administrasi dalam Pemilukada" ( 2014), Paradigma Baru PTUN (2016). Aktivisi JPPR (2002-2009). Saat ini bertugas sebagai Hakim di PTUN Bandar Lampung

Perdebatan soal boleh tidaknya mantan narapidana tindak pidana korupsi menjadi calon legislatif dalam pemilu 2019 cukup mendominasi jagad politik hukum akhir-akhir ini. Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2017 KPU secara tersirat tidak membolehkan partai politik mencalonkan mantan narapidana korupsi, narkoba dan pelaku kekerasan terhadap anak sebagai bakal calon legislatif yang akan didaftarkan di KPU.

Beberapa partai politik tidak mematuhi PKPU sehingga KPU mencoret bacaleg mantan napi tersebut dan akhirnya memunculkan sengketa di Bawaslu. Menurut KPU ada sekitar 38 bacaleg mantan napi yang mengajukan sengketa dan semuanya dikabulkan oleh Bawaslu dan meminta KPU mengakomodir mereka sebagai bakal calon legislatif.

KPU menolak melaksanakan putusan Bawaslu dan meminta Bawaslu dan semua pihak menunggu putusan Mahkamah Agung yang sedang menguji permohonan hak uji materil PKPU tersebut. Sikap KPU kemudian didukung oleh beberapa elemen masyarakat karena meyakini bahwa Bawaslu tidak berwenang menguji pertentangan antara PKPU dengan UU  Pemilu namun pengujian itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Pro kontra tersebut nampaknya akan berakhir seiring dengan keluarnya putusan Hak Uji Materil (HUM) Mahkamah Agung yang menguji PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimohonkan oleh beberapa mantan narapidana korupsi seperti mantan anggota DPR, Wa Ode Nurhayati dan mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh.

Dalam amar putusannnya terhadap 12 Permohonan perkara hak uji materi,  Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan menyatakan beberapa Pasal dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan UU Pemilu, Putusan MK dan Pasal 28 UUD 1945.

Seperti biasa, pasca keluarnya putusan HUM tersebut berbagai pihak memberikan respon. Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan meminta semua pihak menghormati dan mematuhi putusan HUM Mahkamah Agung sebagai hukum yang harus ditaati. Berbagai pihak pun menyerukan agar putusan HUM MA yang selama ini ditunggu sebagai solusi menyelesaikan perdebatan agar segera dipatuhi.

Menguji Konsistensi

Namun sebagian masyarakat justru menunjukkan ketidakkonsistenannya terhadap putusan HUM MA ini dan justru berusaha mendiskreditkan Mahkamah Agung. Sekelompok masyarakat ini pada awalnya mengkritik keras Bawaslu yang mengabulkan permohonan para caleg mantan napi yang menggugat PKPU. Mereka meminta Bawaslu untuk menghentikan pengujian sengketa soal pencalegan mantan napi ini sampai keluarnya putusan MA. KPU juga diminta agar tidak melaksanakan putusan Bawaslu sebelum adanya putusan HUM dari MA.

Setelah putusan MA keluar, kelompok yang merasa mewakili masyarakat ini mengkritik keras putusan HUM MA tersebut dan memposisikan MA sebagai sarang koruptor dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch misalnya, malah menyebut bahwa institusi MA juga akan terdampak oleh keputusan tersebut sebab, jajaran hakim agung MA di masa depan dapat dianggap sebagai pilihan-pilihan anggota DPR yang mencakup bekas napi kasus korupsi. Bersambung.

Avatar
Irvan Mawardi
Penulis Buku, Pemilu Dalam Cengkeraman Oligarki, (2011) "Sengketa Hukum Administrasi dalam Pemilukada" ( 2014), Paradigma Baru PTUN (2016). Aktivisi JPPR (2002-2009). Saat ini bertugas sebagai Hakim di PTUN Bandar Lampung
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Buntara Kalis

Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Menilik Pencekalan Panglima Gatot

Insiden diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia terjadi hari Sabtu lalu, (21/10/2017) di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kejadiannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dicekal untuk...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.