OUR NETWORK

Medsos, Sun Tzu, dan Gaduh Tahun Politik

Masyarakat media sosial atau netizen terbelah, dan tak jarang saling melempar hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian.

Memasuki tahun 2018 adalah memasuki rimba politik. Presiden Jokowi juga menegaskan demikian. Makanya, sejak pertengahan tahun lalu Jokowi mengingatkan para menteri agar tidak gaduh.

Masyarakat umum juga dihimbau agar tetap menjaga kerukunan dan persatuan di tengah tibanya tahun politik ini. Terutama di media sosial yang seakan menjadi “arena baru” pertarungan partai politik, yakni berupa agitasi dan propaganda politik. Bahkan polarisasi pilpres 2014, yang menghadapkan Jokowi dan Prabowo, masih sangat terasa hingga sekarang. Masyarakat media sosial atau netizen terbelah, dan tak jarang saling melempar hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian.

Suasana gaduh yang “diprediksikan” Jokowi pertengahan tahun lalu rupanya menjadi kenyataan di saat mulainya tahun 2018. Bahkan di minggu pertama pembuka tahun ini, sudah diwarnai dengan beberapa kegaduhan politik. Salah satunya beredar foto syur, yang di dalamnya melibatkan calon wakil gubernur Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas. Hingga berdampak pada mundurnya Bupati Banyuwangi itu dari pencalonan sebagai wakil gubernur mendampingi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Bahkan episode minggu pertama salah satu program talkshow yang fenomenal, dengan host jurnalis kawak, Indonesia Lowyers Klub ( 09/01/18 ), dibuka dengan tema “Pilkada : Panas Sebelum Dimulai”. Host acara itu, Karni Ilyas, mengundang para tokoh partai politik dan beberapa calon kepala daerah, yang akan berkompetisi di pilkada serentak 2018, untuk mengelaborasi fenomena politik yang sudah terjadi.

Disela-sela acara, salah satu narasumber, Prof. Cipta Lesmana, menggambarkan konstelasi pilkada ini dengan teori Sun Tzu, “Politic is war”, dimana politik adalah perang. Kondisi perang dalam pilkada adalah realita yang menjadi fakta di lapangan. Dan kondisi itu didorong dari nafsu kekuasaan yang ada dalam diri manusia. Dimana manusia adalah “Zon Politicon” kata Prof. Cipta, mengutip istilah filusuf Yunani, Aristoteles, untuk menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dibekali dengan nafsu politik seperti hewan.

Realitas politik Indonesia seringkali memang seperti apa yang digambarkan oleh Prof. Cipta Lesmana, namun manusia punya akal untuk mengukur sejauh mana prilaku yang pantas untuk dilakukan. Lebih-lebih hidup di Indonesia dimana kesantunan dikedepankan, daripada sekedar nafsu untuk memperoleh kekuasaan dan kepentingan sesaat.

Psikolog Sigmund Freud (1909) sudah bertitah, bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, id, ego, dan super ego. Id adalah nafsu atau dorongan kenikmatan yang harus dipenuhi. Ego bisa dianalogikan dengan otak atau akal yang membimbing manusia untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Sedangkan Super ego sederhananya adalah dorongan dalam diri manusia untuk mengetahui norma sosial, aturan agama, dan sejenisnya.

Berangkat dari teori Freud ini, manusia tak sebatas seperti yang digambarkan oleh Prof. Cipta dalam forum ILC. Dalam diri manusia juga ada unsur akal yang membimbing untuk keluar dari segala persoalan. Dalam diri manusia juga ada unsur pendorong untuk mengetahui norma sosial, agama, dan lebih lanjut mengaplikasikanya dalam realita kehidupan.

Dalam hal ini manusia Indonesia yang punya akal sehat dan juga bermoral, seharusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial, agar tidak menjadi korban konstelasi politik yang dikonfigurasi oleh para elit politik. Karena seringkali yang terjadi adalah rakyat menjadi korban dari konfigurasi politik yang dibuat oleh elit politik. Rakyat baper, reaksioner, dan ribut sendiri.

Lebih lanjut polarisasi dari konstalasi politik yang tidak sehat, sampai pada merebaknya hoax, ujaran kebencian, dan finah yang tidak terkontrol akan merugikan bangsa Indonesia. Akan timbul efek domino, berupa disintegrasi bangsa, ketidakpastian perekonomian, macetnya pembangunan, dan lain sebagainya. Apabila itu yang terjadi, ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi korban lagi, dengan menurunnya indeks kesejahteraan. Padahal hakikatnya pemilu yang didasarkan atas panji demokrasi, tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Kondisi seperti ini digambarkan secara menohok oleh Prof. Nadirsyah Hosen dalam cuitan akun twiternya, @na_dirs (28/12/17), “Politik di level atas itu dinamis. Makanya pimpinan parpol gak boleh baperan. Semua bisa dinegosiasikan. Politik di level bawah itu idiologis. Makanya emosi pendukung setia yang terus digosok. Gak aneh di level atas pada lobi sambil ketawa. Di level bawah maunya rusuh terus”.

Harusnya rakyat cerdas, dan mengetahui kondisi yang seperti ini, sehingga lebih dewasa dalam bertindak. Terutama dalam bermedia sosial, ditengah hiruk-pikuk perpolitikan nasional yang makin kencang di tahun politik 2018 sampai puncaknya nanti tahun 2019. Jangan mudah terpancing emosi dengan dinamika perpolitikan yang ada, la wong para elit aja lobi-lobi sambil ketawa-ketawa, masak yang di bawah ribut sendiri, seperti kata Prof. Nadir.

Bukan berarti terus menafikan kompetisi, dengan bumbu agitasi. Namun berkompetisilah dengan sehat, beragitasilah dengan batas kewajaran, agar tercipta pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang berkualitas.

Berusaha Konsisten Membangun http://visionergroup.id/

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…