Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Masa Depan Syariah, Ide Relevansi Syariah

Korona dan Ikhtiar Ulama Nusantara

Hampir satu bulan terakhir ini Indonesia tengah mengalami situasi genting akibat pandemi Covid-19 atau yang juga dikenal dengan virus korona. Pemerintah pusat telah menyatakan...

Pendidikan Kita dan Keteladanan Korupsi

Berita tertangkapnya Bupati Cianjur dan Dinas Pendidikan setempat, karena diduga oleh KPK telah mengkorupsi dana pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang baru saja...

Tax Amnesty Jilid II, Reformasi atau Degradasi Pajak?

Membahas mengenai pajak sepertinya tidak pernah menjadi topik yang usang karena pajak merupakan salah satu hal krusial yang menjadi tonggak keberlangsungan sebuah negara, tanpa...

Peran Strategis Pemuda sebagai Kader Desa

Berbicara peran pemuda memang selalu menarik. Apalagi jika yang dibincangkan ialah peran pemuda dalam membangun bangsa. Menarik karena pemudalah harapan bangsa masa depan. Berbicara Pemuda...
Zainal Ariefin
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kader HMI Ciputat dan Pengurus Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Ciputat dan redaktur di zawaya.id

Terdapat persepsi liar dikalangan Muslim yang sebetulnya tidak seluruhnya tepat yaitu sebuah pemahaman tentang konsep syariah yang final dan pasti. Artinya ketentuan syariah historis yang terdapat dalam al-Qur’an ataupun Sunnah tidak boleh disentuh atau dikritik sama sekali.

Pada umumnya orang-orang membedakan antara fikih dan syariah hanya berdasarkan kepada sifatnya yang statis dan dinamis. Fikih adalah sesuatu yang dinamis sedangkan syariah adalah ketentuan hukum yang statis dan final. Fikih adalah konstruksi pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh kondisi tertentu sedangkan syariat adalah hukum tuhan tanpa intervensi dari manusia dan tanpa pengaruh kondisi tertentu.

Seorang cendikiawan Muslim yang mempunyai perhatian khusus terhadap masa depan hukum Islam dalam menghadapi tantangannya di dalam negara sekuler adalah Abdullah Ahmed An-Naim. Pemikir kontemporer yang juga seorang pembaharu dan aktivis Hak Asasi Manusia asal Sudan ini lahir pada 6 April 1946 M didaerah Mawaqier, 200 km dari utara Khartoum.

Bagi An-Naim syariah tidaklah sakral atau bersifat ilahiyah dalam arti seluruh rinciannya diwahyukan langsung oleh Allah tanpa pengaruh kondisi-kondisi tertentu, sebab apabila syariah historis ini diterapkan dalam negara modern maka akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang luar biasa.

Gagasan An-Naim bermula dari sebuah anggapannya bahwa hukum publik syariah sudah tidak relevan dalam negara modern ataupun budaya modern saat ini. banyak hukum-hukum syariah yang diskriminasi dan tak sesuai dengan hak asasi manusia apabila diterapkan apa adanya.

Pada masa awal islam dimana ketentuan hukum yang dipraktekan saat itu mendapatkan legetimasi dari Allah sebetulnya juga dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Dalam hal ini kaidah hukum yang berbunyi “hukum akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi” menurut saya berlaku baik dalam ketentuan hukum syariah ataupun dalam fikih.

Hanya saja yang perbedannya adalah mengenai tathbiq (implementasi) dalam Syariah dan formalitas dalam fikih. Syariah meskipun tidak berubah dalam formalitas atau bentuk hukumnya tetapi akan berubah dalam implememntasi atau penerapannya sesuai dengan kondisi-kondidi yang mempengaruhinya.

Hukuman mati bagi pelaku apostasy atau pindah agama pada waktu itu jelas sekali dipengaruhi oleh kondisi politik saat itu. Dakwah nabi untuk menyeru orang-orang muslim tidak sedikit menuai penolakan dan juga persetujuan. Dalam hal ini ketentuan hukuman mati bagi seorang yang murtad (keluar dari Islam) sudah tepat dan sesuai kondisi saat itu.

Ketentuan hukum yang berbeda diterapkan oleh Umar bin Khattab pasca kematian nabi. Jika pada zaman nabi  orang-orang yang baru masuk islam (muallaf) mendapatkan bagian dari zakat fitrah, maka pada zaman Umar bin Khattab orang-orang yang baru masuk islam ini tidak mendapatkan bagian zakat fitrah.

Umar menganggap bahwa pemberian zakat fitrah pada masa nabi hanya sebatas pemantik agar orang-orang  masuk islam, akan tetapi pada masa Umar orang islam sudah banyak sehingga tidak perlu diiming-imingi dengan zakat fitah. Artinya orang-orang yang baru masuk islam pada masa umar tidak mendapatkan bagian dari zakat fitrah.

Itu semua menunjukan bahwa meskipun syariah historis tidak berubah status hukumnya, akan tetapi implementasinya dapat berubah.

An-Naim meyakini bahwa apabila kententuan syariah dalam bidang hukum publik ini diterapkan dalam negara modern ataupun budaya modern saat ini pasti akan mengalami sebuah kesulitan-kesulitan. Namun, meskipun begitu satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah syariah ini bukanlah sekularisme yaitu pemisahan antara hukum negara dan hukum islam.

An-Naim sebagai seorang yang peduli terhadap nasib syariah menawarkan sebuah alternatif lain selain sekularisme yaitu penafsiran ulang terhadap al-Qur’an dan Sunnah  melalui dekonstruksi syariah. dekonstruksi syariah dimaksudkan oleh An-Naim untuk mengkaji  dan menatafsirkan ulang teks-teks agama yang selaras dengan perkembangan zaman saat ini. sehingga basis utama dalam penerapan hukum saat ini tetap adalah al-Qur’an dan sunnah.

Dekonstruksi syariah yang digagas oleh An-Naim diharapkan melahirkan konsep syariah modern sebagai sebuah cara pandang  untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan syariah historis diatas. Semua ketentuan hukum hasil konstruksi para pemikir islam abad  1 s.d 3 H dalam bidang hukum publik seperti konstitusi, hukum pidana, Hak Asasai Manusi mengharuskan tinjuan kembali atau sekedar penafsiran ulang. Sehingga pada akhirnya seluruh ketentuan hukum yang berkembang dan berlaku saat ini mendapatkan legitimasi dari al-Qur’an dan Sunnah.

Terkait dengan pemikiran dan ketentuan hukum yang telah dibuat oleh para pendiri mazhab, kita tidak meski harus persis dan mutlak menerimanya. Zaman kita dengan zaman mereka tidaklah sama, sehingga jika hal itu sudah tidak relevan dengan saat ini, kita bisa untuk tidak menerimanya. Ini bukan berarti kita tidak bermzahab. Dalam hal ini kita tetap bermazhab akan tetapi kita bermazhab manhaji atau metodologi.

Perkembangan zaman sudah sangat pesat dan kondisi-kondisi saat ini sudah tidaklah sama dengan awal-awal Islam, apostasy yang pada awal islam dianggap sebagai sebuah tindak pidana dengan konsekuensi hukman mati pada saat ini sudah tidak relevan. Kebabasan beragama dan bentuk negara yang tak sama meniscayakan semua itu.

Ketentuan hukum yang berlaku saat ini adalah produk hukum terbaik yang dihasilkan oleh dunia modern saat ini, sehingga syariah modern dapat menjadikan semuanya itu sebagai sebuah acuan dan contoh ideal dalam menentukan sebuah hukum artinya semua ketentuan hukum yang berlaku saat ini dapat dilegitimasi oleh syariah yaitu al-Qur’an dan Sunnah.

Zainal Ariefin
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kader HMI Ciputat dan Pengurus Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Ciputat dan redaktur di zawaya.id
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pancasila dan Demokrasi Kita Hari Ini

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selamanya sejalan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Legitimasi Pancasila secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan difungsikan sebagai...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Lebih Baik Dituduh PKI daripada PKS

Ini sebenarnya pilihan yang konyol. Tetapi, ketika harus memilih antara dituduh sebagai (kader, pendukung/simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.