Banner Uhamka
Rabu, September 30, 2020
Banner Uhamka

Masa Depan Sawit Indonesia di Uni Eropa

Budaya Bersaing dan Zonasi

Saya teringat obrolan dengan seorang bapak di bus yang hendak menuju ke Surabaya. Singkat cerita, si bapak mengaku senang saat ini tinggal di desa....

Ihwal Dinasti Politik

Isu dinasti politik kembali muncul pada proses persiapan pemilihan kepala daerah 2020 mendatang setelah beberapa nama keluarga Istana ikut mendaftar sebagai bakal calon peserta...

Indonesia dan Piala Dunia 2030

Piala Dunia 2030 memiliki konsep yang sedikit berbeda, di mana terdapat 48 negara yang akan bersaing untuk memperebutkan Piala Emas tiap 4 tahunan itu....

Orwell dan Sastra yang Politis

Dalam surat kiriman yang bergandengan dengan salam tahun baru untuk Lie Tie Gwan, selain berbicara mengenai perintisan Sastra Revolusioner, Sastrawan Pramoedya Ananta Toer bermanifestasi ihwal...
Avatar
Muthmainnah Muthi
Mahasiswa S2 jurusan Labor Policies and Globalization di University of Kassel dan Berlin School of Economics and Law, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Tidak bisa dimungkiri bahwa Pemerintah Indonesia bergantung pada industri minyak sawit untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan devisa negara semenjak Indonesia menghadapi tren deindustrialisasi karena menurunnya industri manufaktur.

Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah dan tata ruang yang luas untuk perkebunan yang memberikan peluang bagi negeri ini untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit mengingat permintaan minyak sawit dunia yang terus meningkat.

Namun, perjalanan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan potensi sawit menemui berbagai kendala. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan pun dipertanyakan.

Hal ini ditandai salah satunya dengan sikap parlemen Uni Eropa yang baru saja sempat menolak produk sawit Indonesia dengan berbagai alasan seperti kontribusi terhadap deforestasi dan perusakan lingkungan. Pemerintah Indonesia pun sempat protes dan menilai bahwa sikap Uni Eropa tersebut merupakan bentuk proteksionisme terhadap biji bunga matahari.

Pemerintah Indonesia pun tetap melakukan berbagai upaya diplomasi untuk meyakinkan Uni Eropa untuk melakukan perpanjangan penggunaan produksi sawit yang akhirnya menghasilkan keputusan perpanjangan penggunaan sawit hingga 2030 yang baru diputuskan pada bulan Juni tahun ini.

Isu Sawit dari Perspektif Perlindungan Pekerja

Perpanjangan penggunaan sawit oleh Uni Eropa seperti memberikan nafas baru bagi pemerintah Indonesia. Namun, sepertinya pemerintah tidak bisa begitu saja bernafas lega terhadap keberlangsungan masa depan sawit. Penolakan isu sawit sejatinya tidak hanya datang dari pihak yang peduli dengan isu lingkungan.

Pro dan kontra terhadap isu ini datang dari berbagai pihak terutama pihak yang peduli dengan kesejahteraan pekerja sawit. Hal ini dikarenakan terjadi suatu ironi ditengah negara mendapatkan devisa yang besar dari sektor sawit, pekerja sawit justru mengalami berbagai pelanggaran hak dan juga eksploitasi yang tak jarang berakhir pada kematian. Terdapat setidaknya tiga pelanggaran hak utama pekerja sawit yang terjadi di Indonesia.

Pelanggaran pertama adalah kebijakan upah yang tidak manusiawi.  Salah satu masalah utama yang ditemukan dalam industri minyak sawit Indonesia adalah masalah upah. Tingkat upah untuk pekerja di perkebunan sangat rendah yang biasanya di bawah 100 Euro (1,6 juta Rupiah) per bulan. Selain itu, kebijakan upah yang diterapkan bergantung pada status pekerja mereka.

Di industri sawit Indonesia, mayoritas buruh adalah buruh harian (Stiftung Asienhaus, 2016)  yang buruh harian tersebut dibayar sesuai dengan jumlah berapa banyak produk yang mereka hasilkan per hari tanpa adanya kepastian hukum mengenai jangka waktu kerja (Suhib Nuridho, 2015). Sistem buruh harian ini memberikan konsekuensi gaji yang sangat rendah dan buruh dapat diberhentikan kapan saja.

Hal yang memperburuk adalah meskipun para pekerja sudah dibayar dengan upah yang rendah, mereka juga dapat menghadapi penurunan upah karena sanksi yang dikenakan oleh majikan dalam hal melakukan kesalahan atau target tidak terpenuhi.

Pelanggaran kedua adalah ketidaksetaraan upah dan beban kerja antara pekerja laki-laki dan perempuan.   Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sawit Watch dan Solidaritas Perempuan, terdapat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki di industri sawit yang berkaitan dengan upah dan beban kerja. Hal ini terjadi karena mayoritas status pekerja adalah buruh harian.

Target untuk pekerja laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan jumlah upah tertentu adalah sama, sedangkan di Indonesia pekerja perempuan memiliki peran ganda di mana mereka harus melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerja yang tidak dibayar. Sebagai konsekuensi, pekerja perempuan lebih tidak dapat memenuhi target dan dibayar dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki. (Achmad Surambo, 2010).

Pelanggaran ketiga adalah keterlibatan pekerja anak secara masif di sektor sawit.  Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap anak-anak sedang terjadi di perkebunan sawit dimana anak-anak berusia 8-9 tahun bekerja tujuh hari dalam seminggu dengan kondisi yang berbahaya (Corey Hill, 2014).

Terdapat beberapa perusahaan di Indonesia yang masih melibatkan pekerja anak dalam menjalankan bisnisnya. Temuan Amnesty International menunjukkan bahwa salah satu perusahaan terbesar yang menyebabkan pelanggaran terhadap anak-anak adalah Wilmar International Ltd di mana Wilmar mendistribusikan minyak sawitnya ke perusahaan multinasional seperti Unilever, Nestle, Kellogg, dan Procter & Gamble.

Berdasarkan wawancara terhadap 120 pekerja anak, Amnesty International telah menemukan bahwa sebagian besar pekerja anak menderita karena upah murah dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak memadai (Amnesty International, 2016). Meskipun perusahaan-perusahaan ini telah berjanji kepada konsumen bahwa rantai pasokan mereka bebas dari eksploitasi buruh, faktanya perusahaan masih melakukannya.

Momentum Perbaikan Pemenuhan Hak Pekerja

Penolakan sawit Indonesia yang pernah bergulir di Uni Eropa sejatinya dapat menjadi momen refleksi bagi pemerintah terhadap bagaimana industri sawit dijalankan. Alih-alih berkutat melayangkan protes terhadap kebijakan Uni Eropa yang dianggap melakukan proteksionisme terhadap produk lokal biji bunga matahari, pemerintah seharusnya tidak menutup mata bahwa permasalahan yang terjadi di industri sawit ada dari hulu hingga ke hilir yaitu salah satunya ditandai dengan fakta bahwa terjadi rantai eksploitasi pekerja yang masif di industri sawit.

Nafas sementara perpanjangan penggunaan sawit hingga 2030 oleh Uni Eropa sejatinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbaiki pemenuhan hak pekerja yang lebih bermartabat mengingat penolakan ekspor sawit Indonesia tidak hanya datang dari pihak yang peduli dengan isu lingkungan saja, namun juga mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan terutama dalam pemenuhan hak pekerja yang bermartabat.

Memperbaiki nasib pekerja dapat memberikan ‘bargaining position’ baru bagi pemerintah jika tetap ingin melakukan ekpansi dan ekspor sawit salah satunya di Uni Eropa. Oleh karena itu, menggunakan momentum perpanjangan penggunaan sawit untuk perbaikan pemenuhan hak pekerja adalah sikap yang bijak bagi pemerintah Indonesia.

 

Avatar
Muthmainnah Muthi
Mahasiswa S2 jurusan Labor Policies and Globalization di University of Kassel dan Berlin School of Economics and Law, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pengkhianatan Cinta

''Pernahkah Anda melihat orang yang berbuat jahat terhadap orang yang amat dicintainya?'' seseorang bertanya pada Abu Dzar al-Ghiffari, sahabat Rasulullah SAW. ''Pernah, bahkan sering,''...

Minang, Tan Malaka dan Dialektikanya

Minang kembali diperbincangkan di panggung politik nasional. Kali ini bukan karena tokoh dan pemikirannya, melainkan karena ucapan “Semoga Sumatera Barat mendukung Pancasila.” Tulisan ini tidak...

Optimasi Peran Wakil Rakyat di Tengah Pandemi

Mengutip pendapat Cicero dalam Phoebe E. Arde-Acquah (2015), terdapat sebuah adagium hukum yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Secara konstitusional, adagium hukum...

Miskonsepsi Seks dengan Persetujuan

Pada 13 September 2020 lalu, terunggah sebuah kiriman di Instagram yang berjudul “Kupas Tuntas Pakta Integritas UI dan Pendidikan Sex dengan Persetujuan” yang di...

Jika Cantik Hanya Mengikuti Standar Industri

Belakangan ini perbincangan mengenai bagaimana diri kita maupun bagaimana industri mendefinisikan standart kecantikan kembali ramai diperdebatkan. Mulai dari gerakan perempuan dukung perempuan yang dianggap...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.