Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Kritik Penghentian Tugas Komisi Penanggulangan AIDS

Rentannya Masyarakat Adat terhadap Gizi Buruk

Dadaku terasa sesak ketika membaca halaman depan Harian Kompas hari itu, 13 Januari 2018. Gambar seorang anak terpampang lebar di halaman depan, kurus dan...

Agama, Negara dan Kohesi Sosial

Bukan tanpa alasan mengapa para pendiri bangsa (founding parents) merumuskan dan memproklamirkan Indonesia sebagai negara-bangsa (nation-state), bukan sebagai negara agama (religious state). Jika flashback ...

Memahami Hakikat Kekerasan dan Perdamaian

Penulis: M. Dudi Hari Saputra, MA. (Sekretaris eksekutif lembaga Public Policy & Business Development – Jakarta dan Tenaga Ahli Staf Khusus dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia) Pengantar Kata damai atau peace secara etimologis ditemukan...

Restrukturisasi Kebangsaan sebagai Solusi

Pluralisme agama menjadi isu strategis di dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia. Bagaimana tidak, corak pemikiran pluralitas sudah berkembang di Indonesia pasca respon atas catatan...
Gerry Katon Mahendra
Dosen Administrasi Publik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Kasus HIV-AIDS di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan indikasi penurunan. Berdasarkan data Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga pertengahan 2017 tercatat sekitar 36,7 juta jiwa masyarakat Indonesia hidup dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV). Jumlah tersebut terindikasi terus meningkat hingga saat ini.

Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penanganan yang tepat guna menanggulangi penyebaran virus HIV-AIDS di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia memliki suatu lembaga bernama Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS yang juga memiliki kepanjangan tangan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) secara umum berkewajiban untuk menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS. Kebijakan dan rencana strategis tersebut yang kemudian dilaksanakan pada tataran daerah oleh KPA Daerah bekerjasama dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Tujuannya adalah, proses penanggulangan HIV-AIDS mulai dari tahapan pencegahan hingga penanganan dapat dilaksanakan tepat sasaran. Namun sangat disayangkan, disaat indikasi penyebaran HIV-AIDS di Indonesia semakin meningkat dan KPAD diberbagai daerah sedang menjalankan tugasnya bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya, pemerintah justru memilih untuk menghentikan tugas Komisi Penanggulangan AIDS.

Secara khusus, penghentian tugas KPAN disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2016 pasal 17a yang berbunyi; Ayat 1 : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menyelesaikan tugasnya paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Ayat 3: Dengan berakhirnya masa tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala aset Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi aset milik negara yang selanjutnya diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut sontak mendapat tanggapan negatif dan kritik keras, terutama dari kalangan penggiat penanggulangan HIV-AIDS maupun masyarakat yang peduli terhadap upaya pencegahan HIV-AIDS.

Kritik pertama, lahirnya peraturan tersebut dirasa tidak secara intens melibatkan Komunitas, LSM, dan Sekretariat KPAN yang selama ini dirasa paling memahami kondisi real terkait dengan kasus HIV-AIDS di Indonesia.

Dampak dari tidak dilibatkannya stakeholders tersebut tentu saja melahirkan peraturan yang kontra produktif terhadap upaya penanganan HIV-AIDS yangs selama ini sudah dilakukan. Peraturan yang diharapkan dapat menguatkan lembaga KPA justru terbalik dan bahkan dianggap meniadakan peran KPA dalam upaya penanggulanagn HIV-AIDS.

Kritik kedua, dengan dihentikannya tugas KPAN dan KPAD, maka tugas penaganan HIV-AIDS akan berada dibawah kendali dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan RI, dimana Sekretariat KPAN berpindah ke Kementerian Kesehatan RI dan sebagai Sekretarisnya adalah Dirjen P2PL Kemenkes RI.

Di daerah, tanggung jawab akan dialihkan kebidang P2P Dinas Kesehatan. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran baru, jika hanya ditangani oleh P2PL Pusat dan Daerah dikhawatirkan penanganan HIV-AIDS hanya akan ditangani dari sudut pandang kesehatan saja. Padahal, perlu diketahui bahwa selama ini pendekatan penanganan kasus HIV-AIDS juga harus memperhatikan dan melibatkan pihak yang memahami permasalahan ranah sosial, ekonomi, bahkan psikologi dari masing-masing penderita.

Kritik ketiga, dengan penghentian tugas KPAN dan KPAD secara otomatis kehilangan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini bertugas dilembaga tersebut. Padahal selama ini (terutama di KPA Daerah), meskipun SDM yang ada mayoritas bertatus pegawai kontrak, merekalah yang secara konsisten melakukan upaya koordinasi dengan OPD terkait dalam upaya penanganan kasus HIV-AIDS.

Menjadi masalah baru ketika lembaganya dibubarkan, eks-SDM KPAD akan kehilangan pekerjaan dan SDM yang berada di P2P Dinas Kesehatan juga akan memiliki beban baru karena harus mem-back up dan menjalankan pekerjaan baru terkait HIV-AIDS.

Kritik keempat, penghentian tugas KPAN dan KPAD tentu akan menghambat upaya penanganan kasus HIV-AIDS yang juga melibatkan kerjasama dengan lembaga donor lain. Berdasarkan pernyataan KPA Nasional, sebagai akibat dari Perarturan Presiden Nomor 124 tahun 2016, program penanggulangan AIDS se-Indonesia tidak dapat berjalan sesuai rencana. Bantuan luar negeri senilai sekitar 150 milyar Rupiah dari Global Fund dan USAID juga tidak bisa dioperasionalkan, serta hampir semua kegiatan yang tersusun dengan donor terhenti. Hal tersebut tentu saja menghambat upaya penanganan HIV-AIDS secara menyeluruh.

Dari berbagai kritik tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa sesungguhnya keberadaan dan peran KPA, baik tingkat nasional maupun daerah masih tetap dibutuhkan sebagai upaya dalam proses pencegahan HIV-AIDS di Indonesia. Mereka memiliki peran sentral, dimana fokus utamanya mengkoordinir berbagai pihak terkait guna mensukseskan tujuan utama yakni mengetahui, mencegah, dan menangani penderita HIV-AIDS di Indonesia.

Meskipun peraturan sudah diketuk dan sulit untuk dirubah kembali, setidaknya para stakeholders  dapat mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Permenkes terkait teknis penanganan HIV-AIDS. Dengan adanya Permenkes, nantinya akan muncul kejelasan, utamanya terkait porsi operasional “siapa melakukan apa” dan “bagaimana cara melakukannya” sehingga penanganan HIV-AIDS menjadi jelas baik bagi pemerintah pusat hingga daerah, maupun bagi masyarakat terutama yang riskan tertular dan para penderita HIV-AIDS.

Gerry Katon Mahendra
Dosen Administrasi Publik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

The Social Dilemma, Algoritma Media Sosial Manipulasi Pengguna

Di masa pandemi virus corona, kita sangat bergantung pada perangkat-perangkat lunak agar kita tetap bisa berhubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja yang tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.