Sabtu, Desember 5, 2020

KPK: Dari Cicak Versus Buaya Sampai E-KTP

Menyoal Rekodifikasi KUHP

Upaya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sedang gencar-gencarnya dilakukan, hal ini dikarenakan mayoritas norma yang ada di dalam KUHP saat ini sudah tertinggal...

Polemik Punya Mobil-Ajakan Hidup Sederhana

Banyak orang yang mendambakan ingin punya mobil. Tapi semuanya itu tergantung daripada kebutuhan kita masing-masing. Tapi banyak juga orang yang membeli bukan karena kebutuhan...

Pertemuan IMF-World Bank 2018, Pemborosan atau Investasi?

Tahun 2018 menjadi tahun yang monumental bagi Indonesia, negara kita dipercaya dunia sebagai tuan rumah dua acara besar berskala internasional yaitu Asian Games 2018...

Ada Hantu Komunisme di Indonesia

Ketika Youtube dipenuhi konten misteri. Mengangkat konsep “perhantuan” lantaran tema inilah yang ramai ditonton masyarakat kita. Tentu saja para youtuber mengangkat tema “perhantuan” tujuan utamanya...
Hijrah Ahmad
Editor Penerbit Erlangga

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang telah merampas hak asasi rakyat Indonesia dan merendahkan martabat bangsa; KPK merupakan harapan utama rakyat untuk memberantas korupsi; KPK telah menjadi ujung tombak yang efektif dalam memerangi korupsi yang mengakar di negeri ini.”

Begitulah bunyi sepenggal deklarasi komunitas CICAK (Cinta Tanah Air Cinta KPK). KPK begitu diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang rasanya hampir putus asa dengan keberingasan koruptor di negeri ini.

Usaha pemberantasan korupsi memang sudah dimulai oleh Presiden Habibie melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang ini kemudian menjadi landasan terbentuknya berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman.

Presiden Abdurrahman Wahid di masa pemerintahannya pun membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, karena terbentur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tim TGPTPK ini akhirnya dibubarkan Mahkamah Agung. Melaui judicial review yang sama, KPKPN bentukan Presiden Habibie pun harus bubar dan melebur ke dalam lembaga baru yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga yang memiliki visi “Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien” ini untuk pertama kalinya dikomandoi oleh Taufiequrachman Ruki. Lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1971 ini mulai meraba-raba benang kusut kasus-kasus korupsi yang tak tersentuh. Di tangan Ruki, Abdullah Puteh dan Syaukani H.R. misalnya, harus rela duduk di meja pesakitan karena menjadi tersangka korupsi.

Pada periode selanjutnya, KPK dipimpin oleh Antasari Azhar. Namun sayang, Antasari Azhar tidak sampai selesai memimpin KPK karena tersandung kasus hukum. Sejak saat ini, KPK hampir kehilangan kreadibilitasnya. Pasca Antasari, KPK seperti memiliki “luka” dan dapat dibilang lembaga yang rentan dipontang-panting oleh kepentingan politik tertentu.

Antasari kemudian digantikan oleh Tumpak Hatorangan Panggabean, seorang mantan Komisaris PT Pos Indonesia, Tumpak menjadi pelaksana tugas sementara menggantikan Antasari. Di penghujung 2010, Busyro Muqoddas dilantik menggantikan Antasari Azhar. Secara kuantitatif, sejak berdiri hingga masa akhir kepemimpinan Buqro Muqadas tahun 2011, KPK baru menuntaskan 228 dari sekitar 50 ribu kasus yang dilaporkan masyarakat. Data ini tentu menjadi PR besar bagi KPK.

Akhir 2011, Abraham Samad terpilih menjadi ketua KPK. Era kepemimpinan Abraham disebut-sebut sebagai era yang cukup berat, sebab lembaga ini semakin mendapat banyak musuh, salah satunya adalah para elite politik. Pemilu 2014 misalnya, KPK seakan menjadi ‘Padang Kurukshetra’ bagi partai-partai politik besar. KPK pada saat itu tak ayal menjadi arena untuk saling menjatuhkan kredibilitas partai dan manusianya. Terungkapnya satu kasus korupsi politikus akan berdampak hilangnya kepercayaan, baik pada politikus bersangkutan maupun partainya. Namun, tugas berat ini dijalani KPK dengan penuh keyakinan bahwa seluruh rakyat Indonesia berani pasang badan di depan.

Di masa kepemimpinannya yang berat itu, Abraham justru berhasil menyeret koruptor-koruptor besar yang bercokol di pemerintahan. Kasus Wisma Atlet, Hambalang, Gratifikasi Impor Daging Sapi, SKK Migas, kasus Pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak, adalah kasus-kasus yang sukses menyeret orang-orang seperti Andi Malarangeng, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Akil Mochtar, Ratu Atut Chosiyah, Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaq, Rudi Rubiandini, dan koruptor lainnya.

Namun sayang, tanggal 9 Februari 2015, Kepolisian menetapkan Abraham sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen dan paspor. Beberapa kalangan aktivis menilai penetapan ini bagian dari upaya pelemahan KPK.

Yang paling mutakhir, KPK yang saat ini dikomandoi oleh Agus Rahardjo sedang dihadapkan kasus korupsi E-KTP. Fakta-fakta persidangan pada kasus ini menyebutkan bahwa sejumlah aliran dana yang diduga sebagai suap untuk pejabat Negara mengalir ke beberapa perusahaan, bahkan sampai ke luar Indonesia. Seperti kita tahu bahwa Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Setya Novanto bukan perkara mudah sebab dalam pengurusan kasus ini KPK dihadapkan dengan situasi yang banyak orang bilang sebagai ‘drama’ di antaranya sakit keras dan yang paling terbaru yaitu kecelakaan tunggal yang saat ini sedang hangat diperbincangkan.[]

Hijrah Ahmad
Editor Penerbit Erlangga
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Islam Kosmopolitan

Diskursus tentang keislaman tidak akan pernah berhenti untuk dikaji dan habis untuk digali. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada titik terang. Justru, keterkaitan Islam...

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Yesus, Tuhan Kaum Muslim Juga? [Refleksi Natal dari Seorang Mukmin]

Setiap menjelang perayaan Natal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang boleh tidaknya kaum Muslim mengucapkan selamat Natal menjadi perbincangan. Baru-baru ini MUI kembali menambah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Format Baru Kepemimpinan di Era Disrupsi

Baru-baru ini bangsa Indonesia diisukan dengan adanya penambahan masa jabatan kepemimpinan presiden hingga tiga periode, ataupun ada yang mengusulkan pemilihan presiden dilakukan secara demokratis...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.