Banner Uhamka
Sabtu, September 26, 2020
Banner Uhamka

Kita, Pancasila dan Langgam Kemajemukan Bangsa

Ketahuilah Aditya N, Transportasi Online Itu Keniscayaan

Akhir-akhir ini di beberapa daerah terjadi penolakan yang berujung pada pelarangan transportasi online. Diantaranya Banyumas, Yogyakarta, Batam, Malang, Pekanbaru dan Jawa Barat. Beberapa pemerintah...

“Duel” Akurasi Pembelian Senjata, Siapa Dipercaya?

Menimbulkan polemik. Sedang berpolitik. Bermanuver. Begitu asumsi yang berkembang menanggapi pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5000 pucuk senjata. Pernyataan Jenderal GN, membentuk dua...

Berakhirnya Politik Hoaks

Politik dengan menyebarkan sentimen-sentimen permusuhan yang tujuannya meningkatkan ekskalasi ketakutan. Mengalami 'anti klimaks' Ya, kasus Ratna Sarumpet pekan lalu. Seakan membuka tabir kesadaraan kita. Bahwa...

Lawan Buku dengan Membaca Kritis

Melihat dan membaca berita tentang pelarangan buku membuat kita khawatir akan perkembangan dunia baca di negeri ini. Membaca pada akhirnya akan menjadi suatu kegiatan...
Mochammad Abdul Kholiq
Peneliti Arus Survei Indonesia

Temuan Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC) selama kurun waktu 29 Mei-4 Juni 2017 ada sekitar 9,2% masyarakat merasa perlu mengganti NKRI dengan negara Islam. Menariknya, jajak pendapat dalam pekan Pancasila tersebut menunjukkan 14,5% ideologi bangsa mengalami penyusutan dan negara berada dalam ancaman besar.

Pengebirian Pancasila

Ancaman terhadap eksistensi Pancasila tidak bisa dianggap sebelah mata. Data survei terakhir yang menunjukkan benih-benih pengebiran terhadap Pancasila bisa menjadi semacam bola liar yang tidak bisa dibendung alurnya. Pemerintah perlu mengambil peran strategis guna memotong tumbuh kembangnya bola liar tersebut.

Lebih lanjut, negara bisa chaos berkepanjangan kalau tidak mampu menjaga Pancasila. Sejauh ini, Pancasila terbukti bisa menempatkan posisi yang ideal lantaran mampu menempatkan agama yang satu dan yang lain seimbang. Dalam pengertian, semua agama setara dan diakui keberadaannya.

Egoisme yang ditampilkan ISIS misalnya memberikan sinyalemen negatif bahwa negara Islam yang digaungkan ISIS sejatinya jauh dari nilai kemanusiaan yang dicita-citakan Islam sebagai baldatun tayyibatun wa robbun ghofur.

Bagi mereka yang menolak, Pancasila diposisikan semacam negasi agama Islam. Tidak hanya itu, bahkan pada saat yang bersamaan Islam dipandang menyentuh segala aspek tanpa ada pemilahan dipelbagai sendi kenegaraan. Representasinya mengarah pada penggunaan agama dalam segala bidang sehingga bisa mengkerdilkan pemeluk agama lain.

Satu hal yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan proses dialektika Pancasila dengan ideologi lain. Dimana Pancasila acapkali menjadi objek yang melulu dikritisi dengan legitimisi agama sekalipun. Pancasila yang menempatkan aspek spiritual sebagai nilai fundamental kenegaraan sejatinya sudah menempatkan politik yang berketuhanan. Dengan begitu, konsekuensinya sistem pemerintahan yang dijalankan mengedepankan kemanusiaan yang adil tanpa menindas perorangan maupun golongan.

Dialektika Ideologis

Adagium Laa siyasata fiddin, wa laa dina fissiyasah “Tidak ada politik dalam agama dan tidak ada agama dalam politik” seakan-akan menguap lantaran sudut pandang stagnan keagamaan. Pancasila sendiri sejatinya tidak hadir dalam ruang kosong. Pendiri bangsa mengkloning Piagam Madinah menjadi Pancasila Jakarta sebagai dasar negara Indonesia. Substansi luhur keduanya nampak manakala menjunjung tinggi etika, moralitas, ikatan kepercayaan dan rasa kasih sayang. Piagam Madinah dan Pancasila membuat politik pemerintahan tidak sumpek dan kaku, sehingga dimungkinkan adanya pelindungan hidupnya multi-etnis dan perbedaan agama yang ada.

Pemahaman kaku atau tekstualisasi agama terlihat ketika pihak tertentu  menolak dihilangkannya tujuh kata dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Elan dasar yang pertama jelas mengesampingkan agama lain yang ikut berperan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pada tataran epistemologis inilah yang kemudian berkembang hingga sekarang dan menimbulkan sudut pandang berbeda-beda. Polarisasi dalam arena ideologis seperti yang terjadi demikian, membutuhkan sejumlah aspek diantaranya narasi-narasi ideologis yang berpijak pada tingkat spiritualitas, realitas sosial hingga historis yang bisa dipertanggungjawabkan.

Domain Arena Pancasila    

Domain Pancasila disamping harus berkelindan dengan narasi-narasi positif juga diperlukan arena konsolidasi ideologi. Infrastruktur demikian diperlukan guna mewujudkan cita-cita negara mencapai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bisa terpenuhi.

Di Indonesia sendiri, domain Pancasila terkait erat dengan enam aspek diantaranya: ideologi (spiritualitas, realitas sosial, historis), masyarakat politik, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, supremasi hukum (rule of law), aparatur negara (M. Fadjroel Rachman, “Democracy Without The Demokrat: On Freedom, Democracy and the Welfare State”, FES, 2007).

Kesemuanya bisa menjadi bom waktu apabila tidak bisa dikondisikan dengan cara yang baik. Namun, bisa dijadikan arena konsolidasi paling mujarab antar ideologi. Dalam hal ini,  Pancasila mampu memangkas garis demarkasi terhadap ideologi lain pada tataran aktualisasi.

Garis demarkasi yang sering dijadikan narasi biasanya seputar kegagalan pemerintah menegakkan keadilan, kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengambil keputusan, rendahnya ekonomi untuk sejumlah golongan masyarakat hingga bobroknya penegakan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, tidak hanya membutuhkan Pancasilais dengan produsen narasi yang mumpuni untuk mengikis garis demarkasi tersebut. Terlebih lagi, perlu semacam pengakuan masyarakat terkait sumbangsih Pancasila dalam proses pembentukan dan pewujudan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam tataran kenegaraan.

Iklim demokrasi di Indonesia pasca-reformasi memang terbuka lebar. Pubertas demokrasi demikian kuat sehingga tanpa kontrol dan terkesan kebablasan. Ruang demokrasi dan HAM dijadikan legitimasi terhadap kritik yang tidak konstruktif. Meskipun begitu, keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah perlu terus dioptimalkan.

Ada ungkapan Saint Hilaire (1772-1844) yang menarik untuk mengingatkan kita. Ia mengatakan  “untuk mewujudkan suatu sistem etika yang tidak dilandasi oleh iman (kepercayaan), adalah sesuatu yang sulit diwujudkan”. Dalam hal ini, Hilaire beranggapan bahwa dalam etika haruslah dibarengi dengan landasan keyakinan, tak terkecuali dalam etika bernegara.

Senada dengan Hilaire, Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari juga mampu menyandingkan relasi antara agama dan negara. Keduanya saling melengkapi, dalam pengertian tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Negara dan agama ibarat dua sisi mata uang yang saling berkelindan, saling memiliki dan saling menguatkan.

Lahirnya Pancasila sejatinya melalui proses panjang dari aspek kajian dan perenungan para pendiri bangsa. Pancasila laiknya tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang usang. Untuk itu, mari terus selami kekayaan langgam Pancasila sebagai hadiah Tuhan untuk bangsa Indonesia.

 

Mochammad Abdul Kholiq
Peneliti Arus Survei Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Beberapa Khazanah dan Pemikir Islam

Abad ke-14 dunia Islam mengalami kelesuan, akan tetapi dari Tunisia lahirlah seorang pemikir besar yaitu Ibn Khaldun (Abdurrahman ibn Khaldun, w. 808 H/1406 M)...

Seharusnya Perempuan Merdeka Sejak Usia Dini

Gender memberikan dampak yang berarti sepanjang jalan kehidupan seorang manusia. Tetapi karena diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam awal kehidupan, konsep kesetaraan bahkan pengetahuannya...

Disleksia Informasi di Tengah Pandemi

Perkembangan teknologi yang sudah tak terbendung bukan hal yang tabu bagi semua orang saat ini. Penerimaan informasi dari segala sumber mudah didapatkan melalui berbagai...

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.