Senin, Januari 18, 2021

Kisruh Indonesia-China Soal Laut Natuna

Hak Angket DPR “Melemahkan atau Menguatkan KPK?”

Hak angket yang keluarkan oleh DPR terhadap KPK merupakan hak DPR untuk mengevaluasi kinerja Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK). Memang konstitusi juga memberikan amanah bahwa...

Omnibus Law dan Regulasi Investasi

Wacana tentang Omnibus law muncul pertama kali ketika Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 menyampaikannya dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Omnibus law...

Pendidikan Kita dan Keteladanan Korupsi

Berita tertangkapnya Bupati Cianjur dan Dinas Pendidikan setempat, karena diduga oleh KPK telah mengkorupsi dana pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang baru saja...

Panggung Politik Favoritisme

Sebagai negara bineka, penting bagi kita untuk merefleksikan bagaimana momen keagamaan didekati oleh elite politik, khususnya di daerah. Meskipun agama hakikatnya perkara personal di...
Jaga Rudi
Peneliti Muda Pusat Kajian Agraria dan Adat (Paga) dan Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Andalas

Tak ada gading yang tak retak dan tak ada pinggan yang tak pecah, hal inilah yang menggambarkan kondisi yang menimpa Indonesia dan China akhir-akhir ini. Sebagai negara kepulauan, tentu Indonesia memiliki beragam pulau dan lautan yang terhampar luas. Dengan keadaan tersebut, tentu banyak negara yang iri akan keadaan geografis Indonesia.

Baru-baru ini, kita semua geger dengan keberadaan kapal China yang mencuri ikan diperairan Natuna. Bahkan, China mengklaim jika lautan tersebut merupakan masuk ke wilayah terirorial mereka. Sebagian wilayah Indonesia, yaitu kepulauan Natuna posisinya menjorok ke utara yang terletak di laut cina selatan bagian selatan.

Laut Natuna memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang cukup beragam seperti mineral dan ikan, dan menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari samudera hindia memasuki negara-negara industri di sekitar laut tersebut san juga yang menuju samudera pasifik.

Permasalahan demi permasalahan soal wilayah laut Natuna sudah cukup lama. Pengecapan secara sepihak yang dilakukan China terhadap laut cina selatan inilah yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan diberbagai negara khususnya diwilayah ASEAN dan salah satu yang kena imbasnya adalah Indonesia.

Bahkan, konflik tersebut kian hari semakin tidad terselesaikan. Kejadian beberapa minggu belakangan ini menjadi bukti bahwa sebenarnya permasalahan laut Natuna belum juga kunjung terselesaikan, bahkan China kembali mengklaim bahwa daerah tersebut merupakan wilayah territorial mereka.

Sebagai negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan China tentu Indonesia seharusnya jangan bersikap gegabah dalam menyelesaikan permasalahan ini, agar nantinya persoalan mengenai siapa dan dimata batas sebenrnya antara China dan Indonesia bisa terselesaikan dengan baik.

Salah satu negara ASEAN yang terkena konflik dengan China diwilayah laut cina selatan tidak saja bermanfaat secara ekonomi, tapi juga secara politik dan keamanan, paling tidak ada dua hal yang menjadi pertimbanga Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang kian hari tak kunjung terselesaikan.

Dalam penyelesaiannya Indonesia harus memperhatikan beberapa hal yaitu pertama, Indonesia harus mewaspadai situasi keamanan di laut cina selatan yang sering terjadi sengketa oleh beberapa negara kawasan.

Konflik di daerah kawasan akan mempengaruhi keamanan karena secara geografis wilayah Indonesia sangat berdekatan dengan wilayah tersebut dan bahkan bersinggungan langsung dengan wilayah laut cina selatan.

Konflik juga akan berimbas dengan kondisi ekonomi, dikarenakan wilayah laut Natuna merupakan perlintasan internasional kapal-kapal yang hendak berlayar menuju wilayah industrial termasuk Indonesia.

Kedua, Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat internasional, merasa perlu dan segera menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian masalah laut cina selatan, karena dengan dengan inilah Indonesia dapat bersahabat baik dengan negara-negara di dunia terutama dengan cina yang sedang berkonflik.

Konflik Indonesia dengan cina mengenai laut natuna juga terjadi pada tahun 2017 yang lalu yaitu ketika Indonesia merubah peta wilayah perairannya yaitu merubah nama laut cina selatan menjadi laut natuna utara di kepulauan natuna.

Padahal ada langkah-langkah yang sangat diperhatikan pemerintah Indonesia ketika menerbitkan peta baru kemaritiman dikepulauan natuna yang berbunyi pertama, pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan didalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menegaskan hak-hak Indonesia dalam menentukan batas dan menamai wilayah lautnya.

Kedua, penamaan laut Natuna utara berada diwilayah yuridiksi Indonesia, bukan diwilayah laut cina selatan secara keseluruhan. Dari penamaan yang dilakukan oleh Indonesia pihak China memberikan tanggapan bahwa manuver yang dilakukan Indonesia dapat memperumit masalah di perairan itu, selain menimbulkan permasalahan yang tidak baik bagi prospek perdamaian dan stabilitas perdamaian.

Istilah laut cina selatan yang selama ini digunakan hingga ke wilayah perairan Indonesia telah menguntungkan cina dalam banyak hal. Tanpa disadari, lahir anggapan yang meluas ditengah masyarakat internasional vahwa RRC memiliki pengaruh dan mendominasi dan bahkan berdaulat penuh atas perairan ini.

Wilayah laut cina hanya sebatas wilayah teritorinya saja yang diakui oleh hukum internasional. Sedangkan Indonesia memiliki wilayah laut teritorinya sendiri oleh karena itu Indonesia berhak atas wilayah nya dan berhak juga untuk mempertahankan wilayah tersebut dari gangguan negara-negara yang ingin mengambil alih.

Pemerintahan Indonesia sendiri menyatakan tidak akan berkompromi dalam penyelesaian kasus yang terjadi di laut Natuna. hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui juru bicaranya. Tentunya apabila kita membiarka China dengan leluasanya mengakui bahwa laut Natuna merupakan wilayah mereka hal ini dapat merugikan bangsa Indonesia terutama nelayan yang mencari ikan disana.

Dalam penyelesaian kasus ini Indonesia harus bersikap bijaksana, jangan gegabah dalam menyelesaikannya. Banyak cara bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti langkah secara diplomatic dengen pemerintah cina. Langkah ini tentu nya dapat meminimalisir konflik yang terjadi antar kedua negara. Karena apabila kita melihat bahwa Indonesia dan cina sangat berhubungan baik dari segi diplomatik dan perdagangan, tentu hal ini dapat menjadi modal utama Indonesia dan cina dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di laut Natuna.

Kita tidak ingin kegagalan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya gagal lagi karena Indonesia tidak cukup kuat dalam memiliki alas hak atas wilayah tersebut. Dalam kejadian ini para aparat penegak hukum dan pemerintah saling bersinergi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Bercontoh kepada kasus yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia yaitu dalam memperebutkan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan Indonesia kalah karena minimnya kehadiran fisik pemerintah Indonesia dikala itu, tentu hal itu dapat menjadi pelajaran juga bagi Indonesia dalam menyelesaikan konflik natuna yang diklaim cina sebagai wilayah teritoroal mereka.

Untuk kasus natuna kehadiran fisik aparat Indonesia tidak hanya sebatas menambah pasukan untuk diterjunkan dalam mengamankan perairan namun juga perlu memberikan pendampingan bagi nelayan-nelayan lokal yang hendak menangkap ikan disana.

Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah sangat ditunggu oleh berbagai kalangan dalam menyelesaikan kasus tersebut, mengingat kekayaan alam Indonesia yang begitu banyak jangan sampai jatuh ketangan asing.

China juga merupakan sahabat Indonesia dalam berbagai bidang salah satunya perdagangan. Jangan sampai konflik ini menjadikan hubungan tersebut renggang apalagi putus dan menimbulkan kebencian antar negara.

Solusi yang terbaik tentu akan berdampak baik pula bagi kedua negara. Semoga saja permasalahan ini dapat segera terselesaikan dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan untuk anak cucu bangsa Indonesia ke depan.

Jaga Rudi
Peneliti Muda Pusat Kajian Agraria dan Adat (Paga) dan Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Andalas
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.